Oleh: Thayeb Loh Angen
Budayawan, Penulis Novel Aceh 2025.
Pemerhati Sosial—Budaya, Politik, Ekonomi—dan Reintegrasi Aceh
Zaman GAM itu sudah berakhir pada tahun 2005. Apa yang terjadi setelahnya, yakni meminta para aktivis bersenjata mengurus Aceh melalui partai lokal, hanyalah basa-basi, tamsil nada penutup di sebuah pertunjukan musik orkestra, menjelang layar diturunkan dan lampu dipadamkan.
Pada pertengahan akhir abad XX, ada sebuah kecenderungan (tren) sosial politik di Aceh. Setelah tahun 1945, bias dari kalahnya Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II, wilayah Aceh digabungkan ke dalam negara baru yang bernama Indonesia.
Sejak saat itu, pertikaian berdarah di Aceh terjadi dalam setiap dekade (dasawarsa)—5-15 tahun—sekali.
Rentang peristiwa tersebut adalah:
- Pada 13 Oktober 1945, para pejuang Aceh menghadang Belanda dan sekutunya di Medan Area
- 8 tahun setelahnya, meletus perang DI/TII 20 September 1953
- 12 tahun setelahnya, meletus Perang Cumbok pada 1 Oktober 1965
- 11 tahun setelahnya, dideklarasikan ASNLF (GAM) pada 4 Desember 1976
- 14 tahun setelahnya, diterapkan DOM untuk Acehpada 1990
- 9 tahun setelahnya, meletus perang GAM 1999-2005.
Sejak tahun 2005 sampai kini (2021), tidak terjadi perang politik bersenjata, kecuali beberapa peristiwa kriminal bersenjata.
Kekacauan politik di Aceh tersebut, mungkin akan terjadi kembali setelah tahun 2025, yaitu sekira tahun 2030 atau setelahnya. Pemicunya adalah persoalan ekonomi, ketika DAK (Dana Alokasi Khusus) otonomi khusus Aceh habis. DAK terbuang percuma akibat kebingungan pengelola pemerintah Aceh sendiri.
Tidak adanya perang politik bersenjata setelah 15 tahun sejak penandatangan kesepahaman antara GAM dan RI, MoU Helsinki 2005, merupakan perubahan tren sosial secara mendasar dalam cara berpikir orang Aceh.
Perubahan tren ini terjadi karena para pelaku utama perang bersenjata terikat pada perjanjian MoU Helsinki yang ditandatangani dan disaksikan masyarakat dunia. Selama tidak munculnya penggerak baru dengan konsep barunya, sebagaimana muncul Hasan Tiro setelah Daud Beureueh, maka perdamaian di Aceh masih tetap berlangsung.
Para Aktivis Aceh di Masa Damai
Apa yang dilakukan oleh para pejuang atau aktivis Aceh ketika memasuki pemerintahan di masa damai.
Para pejuang gerakan bersenjata dan sipil sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan, tetapi pemerintahan tidak lebih baik.
Para aktivis sipil memiliki kemampuan berdiplomasi dan para aktivis bersenjata tidak memilikinya, tetapi memiliki kemampuan mempengaruhi yang dominan serta jumlah mereka yang banyak.
Sekiranya kemampuan berdiplomasi yang dimiliki aktivis sipil dan kemampuan mempengaruhi yang dimiliki aktivis bersenjata disandingkan, maka besar kemungkinan peradaban Aceh sudah bergerak maju sejak tahun 2010. Namun, hal itu belum terjadi.
Setelah Aceh damai pada 15 Agustus 2005, yang seharusnya dibangun terlebih dahulu adalah mental manusia. Dalam keadaan tersebut, muncul beberapa hal ironi.
Pertama, proses reintegrasi para aktivis tidak berhasil sementara ideologi mereka untuk berjuang sudah tidak ada lagi.
Kedua, ekonomi rakyat tidak dibangun, masyakarat pun tidak dicerdaskan. Kecerdasan orang Aceh di masa lalu, tidak tercerminkan dalam prilaku pengurus pemerintahan Aceh dari tahun 2005 sehingga sekarang (2021).
Untuk masa depan keutuhan NKRI di Aceh, keadaan tersebut, yakni ketidakberhasilan para aktivis dalam mengurus rakyat, merupakan sebuah masalah. Masyarakat Aceh harus dibuat mandiri dalam bidang ekonomi dan budaya sehingga NKRI tetap kuat di ujung barat ini.
Mengapa perdamaian di masa DI/TII setelah Daud Beureueh turun gunung, tidak bertahan lama? Mari kita lihat rentang waktu tersebut.
Bagaimana penyelesaian DI/TII yang kemudian tanpa disangka-sangka lahirnya ASNLF (GAM) yang dicetuskan oleh Hasan Tiro, anak didik terpercaya pimpinan DI/TII. ASNLF mutlak berbeda dengan DI/TII Daud Beureueh.
Tidakkah sejarah akan berulang, bahwa akan ada anak didik terpercaya Hasan Tiro mencetuskan gerakan baru, yang ideologi dan gayanya mutlak berbeda dengan ASNLF?
Dari beberapa desas desus yang muncul, ada beberapa orang mulai membuat perlawanan baru, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membuat konsep baru, sehingga tidak ada pengikut. Hasan Tiro berhasil karena mampu melahirkan konsep baru yang berbeda total dengan ideologi Daud Beureueh.
Akankah gerakan baru muncul di Aceh? Jika melihat tren sosial di Aceh yang berubah, maka itu tidak akan terjadi dalam rentang waktu 20 tahun setelah MoU Helsinki.
Apabila sebelum tahun 2025 Aceh tidak membaik, maka ada kemungkinan gejolak politik—bahkan bersenjata—akan muncul lagi di Aceh. Saat itu terjadi (jika ada), para aktivis bersenjata atau pejuang lama-GAM dulu-sudah berusia tua.
Saat itu mereka tidak lagi memiliki pemimpin panutan, kehilangan minat, ditambah ideologi GAM sudah terhenti setelah Hasan Tiro meninggal dunia dan Malik Mahmud menandatangani MoU Helsinki.
Secara menentukan, MoU Helsinki telah menghentikan apa yang diimpikan oleh Hasan Tiro tentang Aceh. Artinya, gejolak politik bersenjata di Aceh ke depan—jika terjadi–tidak melibatkan para aktivis bersenjata dulu.
Zaman GAM itu sudah berakhir pada tahun 2005. Apa yang terjadi setelahnya, yakni meminta para aktivis bersenjata mengurus Aceh melalui partai lokal, hanyalah basa-basi, tamsil nada penutup di sebuah pertunjukan musik orkestra, menjelang layar diturunkan dan lampu dipadamkan.
Sekiranya muncul gerakan baru di Aceh, itu bukanlah Neo-ASNLF (GAM) yang menerapkan gerakan perang bersenjata secara konvensional, sebagaimana GAM bukan kelanjutan DI/TII Daud Beureueh.
Sekarang, karena belum muncul, maka belum ada yang tahu, apakah para pembuat gerakan politik Aceh di masa depan itu berideologi liberal seperti ASNLF (GAM), atau berideologi Islamis, atau bahkan berideologi sosialis.
Dapatkah perang di Aceh di masa depan dicegah? Hal tersebut tergantung bagaimana pemerintah mengurus rakyat Aceh saat ini.[]