Senin, Juni 24, 2024

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...

Hujan dan Angin Kencang,...

ACEH UTARA - Dua rumah di Dusun Dua Lampoh U, Keude Pantonlabu, Kecamatan...

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...
BerandaBerita BireuenSikapi Revisi UUPA,...

Sikapi Revisi UUPA, Begini Harapan JASA Bireuen

BANDA ACEH – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (DPW JASA) Bireuen, Tgk. Mauliadi, meminta revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tak hanya menjadi bingkisan semata.

“JASA Bireuen ingin melihat hasil revisi UUPA nantinya, mengkaji bagaimana kemudian langkah-langkah terkait implementasinya. Kami ingin melihat semuanya. Sehingga UUPA jangan hanya jadi bahan bacaan atau bingkisan semata,” kata Tgk. Mauliadi menjawab portalsatu.com melalui pesan WhatsApp, Selasa, 7 Maret 2023.

Oleh karena itu, JASA Bireuen berharap tim DPR Aceh benar-benar menyerap semua masukan yang disuarakan berbagai elemen masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) draf revisi UUPA di kabuaten/kota. “Semua masukan mesti menjadi pertimbangan,” ucap Tgk. Mauliadi.

Tgk. Mauliadi menyebut fokus utama JASA terkait beasiswa dan jaminan pendidikan layak untuk anak syuhada dan korban konflik Aceh. JASA berharap hal itu diperjelas dan tegas dalam draf revisi UUPA.

Sebab, kata Mauliadi, selama belasan tahun perdamaian Aceh, belum ada anak syuhada ataupun korban konflik khususnya di Bireuen yang mendapatkan beasiswa dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

JASA Bireuen meminta beasiswa untuk anak syuhada dan korban konflik dibebaskan dari persyaratan yang memberatkan. Pasalnya, kata Mauliadi, mayoritas anak syuhada dan korban konflik dari kalangan kurang mampu. Mereka terkendala banyak hal, mulai dari biaya transportasi dan konsumsi jika harus ke Banda Aceh untuk mengikuti tes hingga kesulitan melengkapi persyaratan beasiswa.

“Belum lagi, syarat menerima beasiswa harus anak berprestasi. Ini menjadi kendala utama. Seharusnya, Pemerintah dan DPR Aceh melihat kondisi tersebut sebagai hal yang urgen dan serius, jangan disamakan dengan pendidikan anak pejabat,” ujar Mauliadi.

Mauliadi mendesak Pemerintah Aceh mendata semua anak syuhada dan korban konflik dengan cara turun langsung ke kampung-kampung supaya lebih akurat. “Untuk anak muda dibuka lapangan kerja, atau dibuat pelatihan guna mengasah keterampilan bagi yang tidak mau melanjutkan kuliah. Yang mau kuliah diberikan beasiswa sampai jadi sarjana,” tuturnya.

JASA Bireuen juga berharap DPR Aceh mengawal secara maksimal proses revisi UUPA sampai tahap implementasi nantinya. “Ini menjadi tugas Pemerintah dan DPR Aceh,” ujar Mauliadi.[](Adam Zainal)

Baca juga: