LHOKSUKON – Wacana penghapusan sistem Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, disambut baik banyak pihak. Mulai dari siswa, dewan guru, hingga kepala sekolah, baik di kawasan pedalaman (terpencil) maupun perkotaan.
“Saya menyambut antusias wacana penghapusan UN itu. Jika itu benar direalisasikan, maka 'harga' guru akan kembali naik. Dalam arti, jasa dan usaha guru mengajar siswa selama tiga tahun akan ada harganya,” kata Drs. Jabangun, Kepala SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon, Aceh Utara, kepada portalsatu.com, Senin, 28 November 2016.
Ia menyebutkan, selama ini kelulusan siswa hanya ditentukan dengan beberapa hari Ujian Nasional. Bahkan siswa yang cerdas dan rajin di sekolah saja, belum tentu lulus dalam UN.
“Selama ini usaha guru dalam mencerdaskan siswanya seolah tidak ada arti. Karena semua itu sirna dengan beberapa hari UN. Sudah seharusnya standar kelulusan siswa diberikan ke daerah atau sekolah, sehingga hanya siswa yang benar-benar mampu yang lulus ujian,” ujarnya.
Jabangun menambahkan, selama ini kualitas dan kuantitas siswa itu berbeda, sesuai dengan standar pendidikan masing-masing daerah.
“Selama ini yang paling dirugikan dalam sistem UN adalah para siswa dari kawasan pedalaman. Pelajaran yang mereka terima sehari-hari sangat jauh dengan soal yang diterima saat UN. Intinya, meski sekolah yang saya pimpin berada di pusat kota dan termasuk favorit, saya secara pribadi saya sangat setuju dengan wacana itu dan berharap segera direalisasi. Sehingga harga guru kembali naik,” pungkas Jabangun.[]