Oleh: Muzir Maha*
Subulussalam adalah sebuah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Dengan Luas wilayah 1.391 Km2 dan populasi kurang lebih 67.446 jiwa.
Daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara ini pernah dinobatkan sebagai tempat 'pembuangan dolar' sekitar tahun 2002, dikarenakan pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat kala itu.
Namun akhir-akhir ini kota dengan julukan “Sada Kata” ini ternyata sudah jauh berbeda, transformasi dari perkebunan palawija ke perkebunan kelapa sawit malah menjadi malapetaka, banjir, longsor, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan menjadi warna baru. Kita juga bisa melihat lingkungan generasi muda Kota Subulussalam yang mulai dicemari oleh bahan berbahaya seperti narkoba dan pergaulan bebas.
Kita patut merespons hal demikian karena generasi ke wdepan akan dipimpin oleh kaula muda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat merespons kejadian di sekitarnya. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, kita bisa memberikan pendidikan karakter, dayah, TPA, sosialisasi bahaya narkoba dan lain-lain.
Saya ingin mengambil salah satu sampel di Provinsi Papua. Baru-baru ini kita mendengar kabar buruk tentang penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Kabar ini telah banyak diberitakan di media baik itu cetak maupun elektronik.
Nah, perlu kita ketahui kondisi hari ini di Asmat sungguh memprihatinkan di mana sudah ada sekitar 68 jiwa meninggal dunia akibat penyakit campak dan gizi buruk yang terjadi di wilayah tersebut. Lemahnya akses transportasi, pelayanan kesehatan yang tidak memadai menambah beban bagi masyrakat. Belum lagi berbicara tentang buruknya pelayananan pendidikan, ada beberapa bangunan sekolah yang sama sekali tidak adanya aktivitas belajar mengajar akibat tidak adanya tenaga pengajar, padahal pengetahuan SDM sangat penting untuk ditingkatkan.
Salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun kondisi hari ini baik itu di Papua dan tempat lainnya sungguh sangat memprihatinkan. Di tingkat dunia Indonesia menempati posisi 62 dari 72 Negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia, artinya kita sangat jauh tertinggal dari segi kualitas maupun kuantitas pendidikan negara lain.
Ini membuktikan program utama pembangunan infrastruktur bukanlah hal utama yang harus dikembangkan. Artinya apa, kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak hanya bisa dilihat dari struktur bangunan saja, seperti jalan tol, jembatan mewah dan lain sebagainya. Bangunan besar yang digenjot pemerintahan sekarang hanyalah untuk kepentingan elite semata saja, dengan menghabiskan anggaran cukup Besar. Pertanyaannya, apakah itu berimbas pada masyarakat lemah yang ada di pedesaan? Tidak!
Karena konsentrasi pembangunan infrastruktur pemerintahan sekarang hanyalah pada kaum elite menengah ke atas tidak pada masyarakat kecil, itu patut kita sadari. Karena majunya sebuah negara atau kota bukan dilihat dari struktur bangunanya tapi kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut.
Inti dari pembahasan ini adalah perlunya manajemen khusus yang harus dilakukan pemerintah secara representatif untuk dapat mengakomodir hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan lain-lain. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang mengakibatkan terjadinya pemikiran pemikiran saparatis dari masyarakat yang merasa dirugikan.
Dan catatan besar bagi para calon pemimpin Aceh khususnya Subulussalam, maupun pemimpin yang sedang menjabat sekarang adalah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah ke daerah jika tidak tepat sasaran akan menjadi malapetaka bagi anak cucu kita. Bisa kita lihat contoh di Papua hari ini bagaimana besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan mencapai Rp1 triliun tahun 2017 belum lagi dana anggaran dari otonomi daerah, seharusnya anggaran sebesar itu semua fasilitas untuk kemajuan negara saya pikir dapat terpenuhi.
Sementara Aceh sendiri memiliki APBA yang sangat cukup besar yaitu Rp14,765 triliun, lebih besar dibandingkan Provinsi Papua. Namun akibat buruknya manajemen Pemerintahan Aceh dan tarik ulur kebijakan antara legislatif dan eksekutif mengakibatkan banyaknya program yang tidak tepat sasaran.
Sedangkan APBK Kota Subulussalam pada tahun 2014 mencapai Rp494,5 miliar. Dana yang cukup fantastis, tapi pertumbuhan ekonomi kita hari ini terpuruk, dari data BPS pada tahun 2013 mencatat ada sekitar 2,7 ribu orang di Subulusalam tidak mendapatkan pekerjaan sedangkan data kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 15,250 jiwa. Menjadi peringakat kedelapan di Aceh dengan persentase 20,39 % dari jumlah penduduk yang ada.
Ini membuktikan 11 tahun lebih pemekaran Kota Subulussalam pertumbuhan ekonomi kita masih lambat, sektor pertanian kita masih banyak yang belum berkembang akibat lemahnya dorongan dan dukungan dari Pemerintah Kota Subulussalam. Oleh karena itu selaku putra daerah saya menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun pemerintahan ke depan agar tidak terfokus pada salah satu sektor saja.
Hari ini kita buktikan bahwasanya pembangunan infrastruktur bukanlah hal utama yang harus dipenuhi, seperti bangunan seketse Dampeng yang baru baru ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Subulussalam yang memakan dana Rp1,9 miliar. Tapi buatlah kebijakan kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, bukan pro terhadap kepentingan elite semata.[]
*Wakil Presiden Mahasiswa STKIP BBG Banda Aceh. Berasal dari Sultan Daulat Subulussalam
