ACEH UTARA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T. A. Khalid, M.M., melaksanakan sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu, 16 November 2022.
Turut hadir Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, Ketua Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono, dan Dosen Universitas Syiah Kuala, drh. Azhar Mahmud, M.Sc
TA Khalid dalam sambutannya secara virtual mengapresiasi BPDPKS yang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialiasi Replanting dan Produk Turunan Kelapa Sawit di Aceh Utara.
“Komisi IV DPR RI siap membantu dan mengadvokasi usulan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan petani. Saya mengharapkan kepada petani yang akan melakukan replanting, silakan ajukan, kami Komisi IV DPR RI siap melakukan advokasi,” kata TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Provinsi Aceh.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, mengatakan replanting yang ada di Aceh Utara walau banyak menghadapi kendala, masih bisa terlaksana dengan baik.
Dia menjelaskan semangat petani yang membuatnya menjadi lebih semangat karena dinas tidak ada apa-apanya tanpa petani. “Tapi petani juga tidak bisa berbuat apa-apa, demikian sebaliknya, jika tidak ada kelembagaan yang mengurus, petani juga tidak bisa berbuat banyak. Kami sangat bersukur banyak yang selama ini tidak tahu sekarang menjadi lebih tahu,” katanya.
Meskipun belum mencapai 100 persen dari total lahan yang harus direplanting, tetapi pelaksanaan replanting sudah berjalan sejak diusulkan pertama kali tahun 2018 hingga sekarang. “Di lapangan pasti banyak kendala yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah soal legalitas lahan. Kami tidak cukup biaya untuk melakukan verifikasi soal legalitas lahan ini,” ujar Lilis.
Dia menjelaskan persoalan pemeriksaan HPH juga membuat kegiatan replanting menjadi terkendala karena waktu yang digunakan sangat panjang. Meskipun demikian, pihaknya selalu berusaha untuk mempercepat segala hal jika ada warga yang ingin mempercepat replanting.
Ketua Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah, menyampakan peran strategis BPDPKS yakni peremajaan sawit rakyat, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit hingga penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.
Tujuanya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, penciptaan pasardomestik, menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabilisasi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Saat ini, dari total 16,38 juta Ha luasan kebun kelapa sawit nasional, kebun milik rakyat memainkan peran penting dengan menyumbang 42% total luasan atau 6,94 juta Ha dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha perkebunan bagi total 2,6 juta pekebun rakyat.
Ketua Umum ASPEKPIR, Setiyono, yang tampil secara virtual mengatakan peningkatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat cepat. Di mana saat ini luasnya sudah mencapai 16,38 Ha. Selama 17 tahun terakhir, Indonesia adalah negara penghasil kelala sawit terbesar dunia.
Dia mengatakan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas kita tidak bisa terlepas dari kelapa sawit seperti sabun mandi yang digunakan, pasta gigi, kosmetik, minyak goreng, pangan hingga obat-obatan yang selalu mengandung kelapa sawit.
Dosen Universitas Syiah Kuala, Azhar Mahmud, mengatakan sejak lama sudah diminta kepada pemerintah untuk membuat proses administrasi dan birokrasi peremajaan sawit rakyat dengan efektif dan mudah. “Saat ini sudah lebih dari 50% birokasi replanting dipangkas. Kita ingin prosesnya simple,” katanya.
Selain replanting, penting untuk diserap oleh petani kelapa sawit adalah sarana dan prasarananya dengan maksimal. Sebab, anggaran sarana dan prasarana kelapa sawit dari BPDPKS sangat besar. “Sayang kalau tidak diserap,” ujarnya.[](rilis)
