LHOKSUKON – Anggota Komisi lV DPR RI, Ir. H.T.A. Khalid, M.M., merespons para petani dari sembilan kecamatan di Aceh Utara dan Lhokseumawe yang mengeluhkan tidak lancarnya sistem pengairan akibat rusaknya Bendung Krueng Pase.
Rusaknya bendung (masyarakat menyebutnya bendungan) tersebut akan sangat berpengaruh bagi nasib para petani dan juga terhadap program nasional “Menuju Swasembada Pangan”.
Oleh karena itu, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, mengundang TA. Khalid dalam pertemuan dengan perwakilan petani dari sembilan kecamatan tersebut, di Kantor Pengairan Ranting Aron, Rabu, 25 Desember 2019, siang.
TA. Khalid selaku anggota Komisi lV DPR RI yang salah satu mitra kerjanya Menteri Pertanian menyebut tentu ia harus merespons setiap keluhan petani. Meskipun menyangkut pembangunan bendungan tersebut bukanlah leading sector Komisi lV, namun karena imbas dari terbengkalainya bendungan ini sangat berpengaruh bagi petani dengan luas areal tanam sekitar 9.000 hektare (Ha).
“Maka hari ini kami turun langsung ke lokasi bendungan. Kita akan advokasi masalah ini melalui rapat Fraksi Gerindra di DPR RI. Ada tujuh orang Fraksi Gerindra di Komisi V sebagai mitra kementerian yang membidangi pembangunan bendungan tersebut. Dan ini menjadi prioritas, mengingat sudah lebih lima tahun bendungan ini tidak berfungsi dengan baik akibat abrasi dan beberapa persoalan lainnya yang perlu quick respons dan solusi dari pemerintah,” tegas TA. Khalid.
Seperti diketahui, ruang lingkup Komisi V DPR RI salah satunya membidangi infrastruktur dan mitra kerjanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).[](*)
