Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaBerita Aceh UtaraTemui Pj Bupati...

Temui Pj Bupati Aceh Utara, Yayasan AGC Dorong Kolaborasi Mitigasi Konflik Satwa Gajah

LHOKSEUMAWE – Yayasan Aceh Green Conservation (AGC) meminta Penjabat Bupati Utara menetapkan kelompok mitigasi konflik satwa gajah. Selain itu, menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 yang memasukkan klausul mitigasi konflik satwa.

Dua poin tersebut disampaikan Direktur Konservasi Yayasan AGC, Baihaqi, dalam audiensi dengan Pj. Bupati Aceh Utara di Pendopo Bupati, Rabu, 24 Agustus 2022.

Dalam forum audiensi tersebut Baihaqi menyampaikan bahwa Yayasan AGC sedang fokus mendorong mitigasi konflik satwa gajah berbasis kearifan lokal di empat kabupaten, salah satunya Aceh Utara.

“Kami saat ini sedang fokus mendorong mitigasi konflik satwa gajah di Aceh Utara. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, salah satunya membentuk kelompok mitigasi konflik satwa gajah di Mukim Rampah dan Mukim Pante Bahagia,” ujar Baihaqi.

Dua kelompok ini, kata Baihaqi, nantinya akan dilatih dan diberi pemahaman tentang cara melakukan upaya-upaya melakukan mitigasi agar lahan-lahan masyarakat tidak dirusak oleh gajah liar di Aceh Utara.

“Oleh karena, penting kelompok ini mendapatkan SK dari Bupati Aceh Utara. Selain sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh Utara dalam upaya mitigasi konflik satwa juga agar kelompok ini mendapatkan pendanaan dari pemerintah dalam bekerja nantinya,” tutur Baihaqi.

Baihaqi juga menekankan agar Pemerintah Aceh Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 yang di dalamnya memuat klausul terperinci tentang mitigasi konflik satwa agar Pemerintah Desa bisa mengalokasikan sebagian anggarannya untuk mitigasi ini.

Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi, mengucapkan terima kasih atas gagasan dan masukan disampaikan Yayasan AGC. Dia berharap kalangan LSM dapat bekerja sama dengan Pemerintah.

“Kami berterima kasih atas masukan dan gagasan yang disampaikan Yayasan AGC dan kami sangat mendukung upaya-upaya ini, apalagi yang kita kerjakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Utara,” sebutnya.

Untuk SK kelompok mitigasi konflik satwa, kata Azwardi, silakan Yayasan AGC menyampaikan dulu drafnya supaya Pemerintah bisa mempelajarinya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“SK kelompok silakan disampaikan dulu kepada kami dan nanti akan kami tindak lanjuti, ini juga ada Pak Asisten II. Untuk Perbup nanti akan kami pelajari untuk kami perjelas terkait klausul tersebut. Silakan Pak Asisten menindaklanjutinya,” perintah Azwardi kepada Asisten II.

Pj. Bupati Aceh Utara berharap Yayasan AGC juga fokus mengedukasi masyarakat terutama berkaitan persoalan banjir. “Yayasan AGC hendaknya juga bisa melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat terutama upaya mengantisipasi banjir. Masalah banjir juga menjadi persoalan krusial di Aceh Utara,” ujarnya.

Audiensi Yayasan AGC dengan Pj. Bupati Aceh Utara turut dihadiri Asisten II Aceh Utara, Risawan Bentara, Ketua dan Staf Yayasan AGC, Ilhami, Ayu Sabrina Rahmadhani dan Maulidin.

Audiensi ini merupakan upaya Yayasan AGC untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang lestari di Aceh Utara.[](ril)

Baca juga: