Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaNewsTerkait Rencana Revisi...

Terkait Rencana Revisi UUPA, Begini Sikap Tim MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe

MEULABOH – Menyikapi wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Tim Pengkaji dan Pembina Pelaksanaan MoU Helsinki yang dibentuk Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar, melakukan pertemuan, di Ruang Rapat Utama Rektorat Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.

Forum tersebut adalah pertemuan rutin yang kali ini dilaksanakan di Universitas Teuku Umar, untuk membahas rumusan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya percepatan implementasi UUPA sesuai MoU Helsinki.

Tim diketuai H. Kamaruddin Abu Bakar akrab disapa Abu Razak itu juga fokus membahas upaya-upaya yang perlu ditempuh, terkait rencana revisi UUPA yang saat ini sudah masuk dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023.

“Kita harus segera merumuskan langkah cepat dan tegas,” kata Abu Razak saat memimpin pertemuan didampingi Rektor UTU Dr. Ishak Hasan, M.Si., dan Anggota Tim Pengkaji dan Pembina MoU Helsinki, Teuku. Kamaruzzaman, S.H., atau Ampon Man.

Di akhir pertemuan, Prof. Dr. Tgk. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D., salah seorang anggota tim dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menjelaskan secara prinsip pihaknya tetap fokus pada penguatan implementasi UUPA sesuai isi MoU Helsinki.

Penguatan dimaksud adalah mendorong dan mengawal implementasi pasal-pasal yang sudah ada dalam UUPA, dan mendorong lahirnya aturan-aturan pelaksana yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam implementasi beberapa pasal UUPA.

Karena saat ini rencana revisi UUPA telah masuk dalam Prolegnas, tim kemudian sepakat menentukan sikap untuk mengawal proses revisi tersebut secara ketat. “Kita tidak mau sejarah kelam Papua berlaku di Aceh,” tegas Prof. Gunawan.

Sejarah dimaksud adalah hilangnya pasal-pasal subtansi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua setelah dilakukan revisi.

Oleh karena itu, tambah Prof. Gunawan, jikapun UUPA direvisi, subtansinya adalah penguatan pasal-pasal yang selama ini belum dapat dilaksanakan, baik karena berbenturan dengan regulasi lain, atau pasal-pasal yang belum ada aturan pelaksananya.

“Jangan sampai akibat dari revisi UUPA menghilangkan (pasal-pasal) yang sudah,” katanya.

“Kalau itu terjadi, kita tidak bisa terima. Karena itu, kita sudah berkomitmen untuk mengawal secara ketat. Harus ada tim yang dibentuk untuk mengawal ini, tidak boleh tidak,” tegas Prof. Gunawan.

Untuk langkah selanjutnya, Tim MoU yang dibentuk oleh Wali Nanggroe tersebut akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama Forum Bersama (Forbes) DPR RI asal Aceh, dan anggota DPD RI Dapil Aceh, untuk memastikan titik terang rencana revisi UUPA, dan mendapat pemahaman menyeluruh tentang pasal apa saja yang akan direvisi.

Pertemuan juga direncanakan akan dilakukan dengan berbagai pihak lainnya, baik dengan organisasi akar rumput di Aceh, DPRA, partai politik lokal dan nasional di Aceh, para pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang selama ini telah terbangun hubungan baik dengan Aceh.

Namun pada prinsipnya, sekali lagi dia menekankan bahwa pihaknya fokus pada penguatan implementasi, bukan revisi UUPA. “Untuk itu kita juga akan jaring masukan-masukan, perkuat konsolidasi dengan berbagai elemen di Aceh, untuk mendorong kebijakan di pusat, yang sesuai dengan MoU Helsinki.”

Prof. Gunawan juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik nasional. “Beberapa pimpinan partai politik nasional sudah menyatakan kesediaan untuk bertemu. Jadwalnya sedang kita sesuai,” kata Prof. Gunawan yang fasih berhasa Jerman, Belanda, Arab, dan Inggris.

Ia mengatakan hasil pertemuan di UTU akan dilaporkan secara menyeluruh kepada Wali Nanggroe.

Pertemuan di UTU antara lain diikuti Prof. H. Dahlan, S.H., M.H. (Universitas Syiah Kuala), Prof. Dr. Tgk. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D. (UIN Ar-Ranity), Dr. Fajran Zain, MA (UIN Ar-Raniry), Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum (Universitas Malikussaleh), Dr Faisal (Universitas Malikussaleh), Dr, M. Akmal (Universitas Malikussaleh), Dr. Afrizal Tjeotra, M.Si (Universitas Teuku Umar), Dr, Syahril, SE, M.Si (Universitas Teuku Umar), Muhammad Ridwan, SH, MH (Universitas Cut Nyak Dhien dan Nurdani, SH, MH (Kanwil Kemenkumham).[](ril)

Baca juga: