Jumat, September 13, 2024

Polisi Gayo Lues Amankan...

BLANGKEJEREN - Personel Polres Gayo Lues berhasil menggagalkan penyelundupan ganja kering sebanyak 250...

Pengendara Sepeda Motor Tertimpa...

KUTACANE - Herdianto (37), warga Cingkam, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, mengalami patah kaki...

Acting Governor of Aceh...

KUTACANE – Acting Governor of Aceh, Safrizal ZA, promised bonuses to Aceh athletes...

Cara Aman Parkir Sepeda...

Tentunya kita semua tidak ingin sepeda motor kesayangan kita terjatuh, tersenggol bahkan raib...
BerandaNewsHukumTren Korupsi Meningkat,...

Tren Korupsi Meningkat, Kepala BPKP dan Kapolda Aceh Bahas Ini

BANDA ACEH – Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, dan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada, mengadakan pertemuan membahas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang trennya terus meningkat, soal pengelolaan DOKA, hingga kegiatan terkait penanganan Covid-19 yang memiliki anggaran besar.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Kapolda Aceh, Jumat, 19 Februari 2021, itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Indra Khaira Jaya didampingi Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi, Ambal Riyanto, dan IPP, Arzad. Sedangkan Kapolda Aceh, Wahyu Widada didampingi Irwasda, Marzuki Ali Basyah, dan pejabat pendukung lainnya.

Dikutip portalsatu.com dari laman resmi BPKP, pertemuan tersebut membahas tiga topik penting. Pertama, sinergi dan kolaborasi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang trennya terus meningkat di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kedua, mengenai isu-isu strategis menyangkut program/kegiatan strategis di Aceh, terutama pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan proyek strategis berkaitan pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan dan konektivitas wilayah Aceh.

Ketiga, menyangkut kegiatan terkait penanganan Covid-19 mulai dari bidang kesehatan, bidang jaring pengaman sosial dan progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran besar, tingkat kompleksitas tinggi dan menyasar masyarakat Aceh secara luas.

Pertemuan tersebut juga membahas persoalan pengawasan atas vaksinasi di wilayah Aceh yang masih berada dalam tataran rendah. Sehingga memerlukan dukungan pihak kepolisian agar terjadi peningkatan pencapaian target di lapangan.

Hasil pembahasan itu akan diformulasikan secara teknis oleh tim Polda Aceh dan BPKP dan didukung dengan MoU antara kedua pihak dalam waktu dekat ini.

BPKP dan Polda Aceh juga bersepakat untuk melakukan koordinasi secara rutinitas dengan melibatkan instansi vertikal lainnya untuk didengar pemikiran dan masukannya yang nanti akan dikompilasi menjadi masukan untuk Pemerintah Aceh dalam perbaikan atas pembangunan provinsi ini.

Baca juga: