Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaNewsWalhi Aceh: Perlu...

Walhi Aceh: Perlu Diawasi, Jangan Sampai 10 Izin Kehutanan Kembali Beroperasi

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyambut baik keputusan pemerintah mencabut 192 izin kehutanan, 137 izin Hak Guna Usaha (HGU) dan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ini menjadi momentum penting untuk penyelesaian konflik agraria dalam upaya pemulihan lingkungan.

“Ini merupakan momentum penting untuk dapat segera menyelesaikan semua konflik agraria,” kata Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, dalam siaran persnya, Rabu, 12 Januari 2022.

Akan tetapi, kata Ahmad Shalihin, yang harus dipahami bahwa tidak semua izin sudah dicabut dari 11 izin kehutanan di Aceh yang masuk dalam daftar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tersebut.

Dari 192 izin yang masuk dalam daftar tersebut di seluruh Indonesia, 11 izin berada di Provinsi Aceh, hanya 1 izin yang telah dicabut, 7 izin sedang proses pencabutan, dan 3 izin tahap dievaluasi.

“Yang harus dipahami tidak semua izin itu sudah dicabut. Tapi yang sudah dicabut hanya satu di Aceh yaitu PT Gunung Raya Utama Timber Industries,” kata Ahmad Shalihin akrab disapa Om Sol.

Menurut Om Sol, ada kemungkinan 10 izin di Aceh ini diaktifkan kembali, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

“Tentunya ini perlu kita awasi bersama, jangan sampai 10 izin tersebut kembali beroperasi,” tegas Om Sol.

Kendati demikian, Walhi Aceh menilai keputusan ini menjadi momentum penting dalam upaya perluasan wilayah kelola rakyat, penyelesaian konflik agraria dan yang lebih penting adalah pemulihan lingkungan yang ditinggalkan pemegang izin. “Keputusan ini hendaknya tidak serta merta menghilangkan kewajiban pemegang izin atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya”.

“Keputusan ini hendaknya dibarengi dengan moratorium izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap lahan atau kawasan yang dicabut izinnya,” kata Om Sol.

“Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui mana lahan atau kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat, mana yang harus dipulihkan dan mana yang dikelola oleh negara,” tegasnya.

Om Sol meminta pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan izin baru sebelum proses evaluasi menyeluruh dilakukan. Karena upaya perbaikan tata kelola ini dilakukan untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan.

Walhi Aceh juga mempertanyakan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Mandum Payah Tamita dan PT Rencong Pulp and Paper Industri tidak masuk dalam daftar Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tersebut.

Padahal, secara kasat mata berdasarkan monitoring Walhi Aceh, perusahaan itu terlantar dan banyak ditemukan aktivitas ilegal dalam konsesi kedua perusahaan tersebut. Seharusnya kedua pemilik izin konsesi itu juga harus dicabut.

“Ini juga harus masuk ke dalam daftar tersebut, ini patut dipertanyakan,” kata Om Sol.

Walhi Aceh juga menyoroti, mengapa hanya izin konsesi kehutanan saja yang dapat diakses datanya oleh publik. Sedangkan izin pertambangan dan HGU belum bisa diakses.[](ril)

Baca juga: