Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNews Direktur IDeAS:...

[Wawancara] Direktur IDeAS: Duit Fantastis, Tapi Program ‘Cet Langet’

DI tengah guyuran duit melimpah ruah, Tanoh Nanggroe hari ini dihadapkan pada kenyataan teramat pahit: “Angka pengangguran Aceh tertinggi di Indonesia”, selain persentase kemiskinan yang melambung tinggi di atas rata-rata nasional.  

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian IDeAS (Institute for Development of Acehnese Society), Munzami Hs., menilai salah satu penyebab angka pengangguran Aceh tertinggi di Indonesia saat ini akibat minimnya lapangan pekerjaan. Itu sebabnya, banyak lulusan sarjana membidik profesi PNS atau tenaga kontrak di pemerintahan.

Munzami menyebut ke depan masyarakat akan semakin frustasi akibat minimnya lapangan kerja. Padahal, Aceh memiliki duit (dana) dalam jumlah yang fantastis, tapi program-program yang dijalankan dinilai masih terkesan “cet langet“. Jika kondisi ini terus berlanjut, kata anak muda asal Pidie ini, berpotensi terjadi konflik-konflik sosial atau tindak kriminal di tengah masyarakat.

Berikut hasil wawancara portalsatu.com dengan Direktur IDeAS Munzami Hs., melalui surat elektronik, Senin, 11 Januari 2016:

Apakah IDeAS ada membuat kajian khusus soal kesempatan dan lapangan kerja di Aceh?

IDeAS sejak pertengahan tahun 2015 lalu sampai saat ini terus konsisten melakukan kajian rutin bulanan terkait kondisi sosial-ekonomi Aceh. Pada Mei 2015 lalu misalnya, IDeAS melakukan kajian dalam bentuk diskusi publik terkait “Gejolak Sosial & Kesenjangan Ekonomi di Aceh”. Kemudian pada November 2015 lalu, IDeAS kembali mengangkat topik diskusi terkait persoalan “Kesejahteraan rakyat Aceh”.

Artinya, kami akan terus fokus terhadap persoalan sosial-ekonomi Aceh, terutama menyangkut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, termasuk masalah kemiskinan dan pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius di Aceh.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan angka pengangguran Aceh tertinggi di Indonesia, terbatasnya lapangan pekerjaan? Dan, apa yang salah dengan Pemerintah Aceh sehingga tidak mampu memfasilitasi lahirnya lapangan kerja yang luas untuk mengurangi angka pengangguran di Aceh?

Salah satunya jelas akibat minimnya lapangan pekerjaan di Aceh, selain adanya indikasi korupsi dan mismanagement tata kelola pemerintahan. Karena kita mengamati hingga saat ini sektor usaha produktif sangat minim di Aceh yang mampu menyerap lapangan kerja. Misalnya; banyak lulusan sarjana tidak tahu mau kemana. Ya, ujung-ujungnya menjadi PNS atau tenaga kontrak jadi alternatif. Belum lagi kita membahas soal rekrutmen tenaga kontrak yang penuh indikasi kolusi dan nepotisme.

Kembali ke persoalan, seharusnya Pemerintah Aceh peka terhadap persoalan tingginya pengangguran Aceh saat ini (9,93 persen, data terbaru BPS). Salah satu upaya yang harus ditempuh pemerintah adalah kebijakan anggaran yang harus berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran. Misalnya; pemberdayaan sektor riil, usaha kecil/UKM melalui pemberian akses modal usaha, termasuk mendorong semangat kewirausahaan bagi generasi muda/lulusan sarjana, tentunya kebijakan anggaran harus menyentuh langsung para pelaku usaha.

Selama ini, banyak pelaku usaha kecil atau masyarakat miskin serta menengah ke bawah yang terjerat dengan kredit modal usaha dari pihak swasta (perbankan dan lembaga keuangan) dengan bunga kredit tinggi. Disinilah seharusnya butuh perhatiaan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bantual modal usaha. Bila perlu dibentuk lembaga pembiayaan “plat merah” dengan bunga rendah untuk menyokong roda ekonomi masyarakat.

Apa komentar Anda menyikapi pernyataan Gubernur Aceh yang melarang kepala SKPA mengangkat tenaga kontrak baru?

Kita menyikapi positif larangan tersebut, tetapi pemerintah juga harus melakukan terobosan nyata untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Setiap tahun anggaran untuk Aceh berlimpah hingga belasan triliun. Bahkan jika diamati lebih lanjut, untuk tahun 2016, DIPA Aceh mencapai 47,1 triliun. Tahun lalu saja DIPA Aceh mencapai 43 triliun. Artinya, uang yang beredar di Aceh setiap tahunnya luar biasa besar dari berbagai sumber penerimaan (Dana Transfer Daerah, Dana Otsus, Insentif Daerah dan Dana Desa). Jadi, mustahil dan ironis kami rasa kalau persoalan kesejahteraan rakyat masih berdasarkan data di atas (angka kemiskinan 17,11 persen, angka pengangguran 9,93 persen). Tentu ada mismanagement pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan di sini.

Apa yang menyebabkan dana Otsus belum mampu mengatasi persoalan pengangguran di Aceh. Program/kegiatan bersumber dari dana Otsus selama ini tidak produktif?

Dana Otsus untuk Aceh, seperti kita ketahui sejak tahun 2008 sampai 2015 sudah mencapai angka 42,2 triliun, angka yang fantastis. Terkait persoalan pengangguran, seperti saya sampaikan di atas, alokasi anggaran untuk program-program yang langsung berdampak terhadap pengentasan pengangguran masih sangat minim, selama ini kita lihat dana Otsus lebih banyak terserap ke sektor infrastruktur, bahkan banyak proyek-proyek gedung yang dibiayai dengan dana Otsus terbengkalai setelah dibangun.

Di sisi lain, tiap tahun terus bertambah lulusan perguruan tinggi di Aceh yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jika ke depan lapangan kerja masih terbatas, apakah persoalan ini akan menjadi “bom waktu” bagi Pemerintah Aceh? Dan, apa dampak sosial dari tingginya angka pengangguran di Aceh?

Bukan hanya “bom waktu” menurut saya, bahkan ke depan masyarakat akan semakin frustasi akibat minimnya lapangan kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tidak heran jika kita melihat sering terjadi konflik-konflik sosial atau tindak kriminal di masyarakat. Ini akibat adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat, sehingga rakyat akan melakukan apapun demi menghidupi keluarga.

Menurut pengamatan Anda, apakah selama ini ada program khusus dari Pemerintah Aceh untuk mendorong agar ekskombatan GAM dan korban konflik hidup mandiri secara ekonomi, atau tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka?

Bicara program pemerintah, saya rasa sudah sangat banyak program yang dibuat pemerintah, tapi apakah program itu sudah menyentuh dan berdampak langsung manfaatnya bagi ekskombatan dan korban konflik? Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Aceh memiliki Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk menangani kesejahteraan ekskombatan dan korban konflik, tetapi realita di masyarakat saat ini banyak ekskombatan, janda dan anak yatim yang tidak terperhatikan. Dalam hal ini, kami IDeAS juga sedang mengkaji alokasi dana reintegrasi Aceh sejak dibentuk BRA hingga saat ini, di mana BRA bakal kembali diaktifkan sesuai dengan Qanun BRA yang sudah digodok oleh DPRA.

Kita menemukan sejak tahun 2005 hingga 2012 saja, dana reitegrasi Aceh sudah mencapai 2,297 triliun (dari APBN 1,9 triliun dan APBA 397 miliar). Tapi nyatanya, dengan yang begitu besar tersebut persoalan Reintegrasi Aceh juga masih belum selesai. Banyak ekskombatan yang masih terlantar, janda dan anak yatim korban konflik juga banyak yang belum menerima manfaat dari program reintegrasi Aceh.

Bahkan, saya juga punya kerabat (janda & anak yatim) yang terkena imbas konflik (tahun 1999, ayahnya diculik dan sampai saat ini tidak tahu kuburannya di mana), hingga saat ini mereka sama sekali belum pernah menerima manfaat atau perhatian apapun dari pemerintah terkait program reintegrasi. Miris jika kita melihat kondisi seperti ini.

Dalam RPJMA 2012-2017, salah satu target/sasaran Pemerintah Aceh adalah: “Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dari 7,43 persen menjadi 5 persen”. Dengan sisa waktu masa pemerintahan periode ini (2016-pertengahan 2017), mampukah target itu dicapai?

Saya berani katakan itu hal yang mustahil dicapai jika pemerintah masih menerapkan pola-pola kebijakan anggaran dan tata kelola pemerintahan seperti saat ini, yang lebih kepada program “cet langet”. Realitasnya saat ini saja pengangguran semakin bertambah (9,93 persen), bahkan tertinggi di Indonesia. Namun kalau saja pemerintah kita (eksekutif maupun legislatif) ikhlas bekerja untuk menyejahterakan rakyat, hal yag mustahil tadi bisa menjadi sebaliknya.

Misalnya, salah satu harian lokal hari ini menerbitkan headline soal dana aspirasi dewan yang mencapai angka 885 miliar. Jika saja anggaran tersebut benar-benar direalisasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, katakanlah di daerah basis masing-masing dewan, saya optimis persoalan kemiskinan dan pengangguran Aceh akan teratasi dengan sendirinya. Dan saya yakin siapa pun dewan yang dana aspirasinya tersalur untuk pemberdayaan sektor riil masyarakat tadi, pasti akan dipilih kembali oleh rakyat di Pileg 2019 mendatang.

Terakhir, menurut Anda, program apa yang harus diprioritaskan Pemerintah Aceh pada 2016 untuk mengurangi angka pengangguran?

Dalam mengatasi angka pengangguran, seperti saya sampaikan di atas, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan anggaran pada pemberdayaan masyarakat miskin, berikan akses modal usaha untuk rakyat, lalu buat pembinaan dan pegawasan secara berkelanjutan. Bila perlu pemerintah membentuk badan khusus untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Insyaallah, secara bertahap Aceh akan akan terbebas dari persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.[]

+++

Nama                             : Munzami Hs

Tempat/Tanggal Lahir       : Bambi, Pidie, 7 Maret 1987

Status                            : Lulusan S1 Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Alamat                           : Jalan Tgk. Syech Ibrahim No.1a Gampong Beurawe, Kec. Kuta Alam – Banda Aceh.

Email                              : munzami.hs@gmail.com | munzamihs@yahoo.com

 

Latar belakang organisasi:

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian IDeAS (Institute for Development of Acehnese Society), 2012–sekarang.

Ketua Umum BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, 2009-2010

Ketua Bidang KESMA (Kesejahteraan Mahasiswa) BEM FE Unsyiah, 2008-2009

Ketua Biro Infokom HMM (Himpunan Mahasiswa Manajemen) FE Unsyiah, 2007-2008

Fellowship of UKM Economic Otomotif Club (EOC) FE Unsyiah, 2006 – sekarang.

Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)

 

Baca juga:

Riset IDeAS: Aceh Urutan Kedua Provinsi Termiskin di Sumatera

Gubernur Larang SKPA Rekrut Tenaga Kontrak Baru

IDeAS Diskusi Publik Terkait Polemik Bendera Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

IDeAS Gelar Diskusi Radikalisme Dalam Bingkai 10 Tahun Perdamaian Aceh

IDeAS Bahas Gejolak Sosial di Aceh

Baca juga: