Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita Banda Aceh118 Perkara di...

118 Perkara di Aceh Berakhir Melalui Restorative Justice, Ini Kata Kajati

BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengajukan 121 perkara pidana umum di Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung untuk diselesaikan melalui restorative justice (perdamaian di tingkat penuntutan), Januari hingga Desember 2022. Dari jumlah tersebut 118 perkara dikabulkan, dan 3 lainnya tidak disetujui alias ditolak.

Hal itu disampaikan Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, didampingi Plt. Kasipenkum Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Rabu, 28 Desember 2022.

Kajati Aceh menjelaskan perkara diselesaikan melalui restorative justice (RJ) ini merupakan tindak pidana umum yang ancaman hukuman pelakunya di bawah lima tahun. Kasus tersebut antara lain 116 perkara tindak pidana perkelahian dan pencurian, 1 tindak pidana keamanan negara atau TPUL, dan 1 perkara narkotika. Jumlah tersangka dari keseluruhan kasus itu 124 orang.

“Dari 118 perkara ini, keputusan RJ untuk 2 perkara di antaranya baru saja kami terima dari Jaksa Agung. Dua kasus ini merupakan tindak pidana perkelahian yang ditangani Kejari Aceh Singkil. Selebihnya sudah kami terima sejak bulan-bulan sebelumnya,” kata Kajati Aceh.

Menurut Kajati, perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui RJ kepada Jaksa Agung selain ancaman hukuman di bawah 5 tahun, juga telah terjadi kesepakatan berdamai antara korban dan pelaku untuk perkara perkelahian atau pencurian.

RJ atau penyelesaian di tingkat penuntutan merupakan perkara yang sudah naik ke tingkat penuntutan atau setelah berkas perkara lengkap (P-21) dari kepolisian. Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, kebanyakan saat itu terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban.

“Misalnya untuk perkara perkelahian, korban dan pelaku saat itu ingin berdamai dengan perjanjian-perjanjian kedua pihak. Pelaku umpamanya siap membayar segala obat-obatan korban, dan untuk kasus percurian pelaku bersedia mengembalikan barang yang telah diambilnya. Di sini kemudian JPU memfasilitasi untuk mengajukan RJ kepada Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung menerima pengajuan kita, maka akan ada keputusan resmi dan penuntutan perkara akan dihentikan,” ujar Kajati.

Kajati menambahkan, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui RJ. Contohnya dari 121 perkara yang diusulkan, 3 di antaranya tidak dikabulkan. Dalam kapasitas ini, JPU pada Kejati Aceh hanya sebagai fasilitator untuk mengajukan permintaan damai dari pelaku atau korban. “Kami tidak dapat langsung melakukan RJ tanpa persetujuan dari Jaksa Agung,” ucapnya.

Sementara untuk Pidana Khusus (Pidsus), sepanjang tahun 2022 Kejati Aceh menangani sebanyak 12 kasus dari 2 kasus yang ditargetkan untuk tingkat Kejati. Dari jumlah ini 4 kasus telah ditingkatkan ke penyidikan. Sedangkan kasus Pidsus yang dapat diselesaikan di tingkat penuntutan sebanyak 10 kasus dari 2 kasus yang ditargetkan.

“Ada 2 kasus pidana khusus perpajakan dan 2 kasus pidana khusus kepabeanan yang juga dapat diselesiakan di tingkat penuntutan atau sesuai apa yang kami targetkan,” ujar Kajati.

Uang negara yang dapat diselamatkan oleh Kejati Aceh sepanjang tahun 2022, dari perkara perdata berjumlah Rp63.939.835.172, dan dari Pidsus Rp11.582.726.222. “Uang negara ini akumulasi dari hasil pengembalian kerugian negara dari beberapa perkara,” pungkasnya.[](*)

Baca juga: