LHOKSEUMAWE – Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendirikan posko di depan Taman Riyadhah, Selasa, 27 Februari 2018. Mereka menuntut Pemkab Aceh Utara membeberkan semua persoalan APBK 2018 ke masyarakat, karena sampai saat ini belum bisa direalisasikan.
“Posko ini kita dirikan sebagai bentuk rasa prihatin kita selaku mahasiswa terhadap kondisi anggaran Aceh Utara saat ini yang masih dalam proses pembahasan, seharusnya saat ini anggaran sudah bisa direalisasikan dan pembangunan mulai berjalan,” ujar Korlap aksi Nazaruddin kepada portalsatu.com/.
Aksi protes ini dijadwalkan berlangsung sampai beberapa hari ke depan.
Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut beberapa hal kepada pemangku kebijakan di Aceh Utara. Pertama, segera menyelesaikan persoalan anggaran karena telah menghambat pembangunan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat nilai utang tahunan yang menjadi beban anggaran 2018. Mereka menilai masyarakat berhak mengetahui tentang anggaran daerah sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya, mahasiswa menuntut Pemkab Aceh Utara untuk mengelola SDA daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta menjalankan Perekonomian Nasional/Kerakyatan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi yang merata dan adil bagi masyarakat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Aksi dan tuntutan ini juga sebagai somasi awal kami kepada Pemerintah Aceh Utara dan juga kepada Pemko Lhokseumawe yang memiliki persoalan sama. Bila somasi ini diabaikan sampai beberapa hari ke depan, maka kami mahasiswa akan turun ke jalan membuat protes yang lebih besar lagi,” kata Nazaruddin.
Nazaruddin dan rekan-rekannya juga berjanji akan mengawal isu-isu tersebut sampai tuntas, terutama persoalan anggaran Aceh Utara.
Sementara itu, Ketua Eksekutif LMND wilayah Aceh, Fachrur Razi menambahkan, beberapai hari kedepan mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus akan terus menggelar aksi protes di depan posko mulai pukul 10.00 WIB sampai sore.
Ia menilai aksi tersebut perlu dilakukan mengingat kinerja Pemkab Aceh Utara menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat Aceh Utara semakin memburuk. Berdasarkan data BPS terkini, kata dia, Aceh Utara adalah daerah termiskin di Aceh. Padahal Aceh Utara dikelilingi oleh proyek vital.
“Eksekutif dan legeslatif harus malu dengan penilaian itu, daerah termiskin. Seharusnya saat ini anggaran sudah bisa disalurkan, namun kejadian sebaliknya, anggaran masih berkutat dalam pembahasan dua pihak yang saling tarik-menarik, memalukan,” kata Fachrur Razi.[]
