BANDA ACEH Hasil kajian Bank Indonesia (BI) menunjukkan, setelah habisnya hasil minyak dan gas, perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.
Dari sisi permintaan, struktur ekonomi Aceh saat ini masih bergantung pada komponen bersifat konsumtif dan short run (jangka pendek). Keberadaan APBA juga sangat mendasar dalam perekonomian, karena sumber dari konsumsi masyarakat dan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari APBA.
Berdasarkan analisis Growth Diagnostic dilakukan Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, secara umum terdapat enam hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif. Kendala pertama minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh.
Berikut selengkapnya penjelasan BI tentang hasil analisis growth diagnostic itu, yang disajikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Februari 2017 (Kajian Triwulan IV-2016), dikutip portalsatu.com, 23 Maret 2017, dari laman resmi BI:
Growth Diagnostic:
Indentifikasi Faktor-faktor Penghambat Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Mengakselerasi Kinerja Perekonomian Aceh
Perekonomian di Provinsi Aceh secara umum masih bertumpu pada sektor yang berbasiskan komoditas sumber daya alam. Sejak tahun 1970 komoditas utama Aceh masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Pasca habisnya hasil minyak dan gas, perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.
Keempat sektor tersebut tercatat memberikan share sebesar 63,62% dalam struktur ekonomi dengan rincian sektor pertanian (28,57%), perdagangan (15,72%), konstruksi (9,76%), dan administrasi pemerintahan (9,58%). Dari sisi permintaan, komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan pangsa paling besar dalam struktur ekonomi Aceh. Komponen tersebut memiliki pangsa sebesar 61,57%. Di samping komponen konsumsi rumah tangga, komponen konsumsi lain, yakni komponen investasi memiliki pangsa terbesar ketiga (38,73%) dan konsumsi pemerintah sebesar (32,37%). Dari sisi permintaan ini, dapat terlihat bahwa struktur ekonomi Aceh masih bergantung pada komponen yang bersifat konsumtif dan short run.
Keberadaan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) juga sangat esensial dalam perekonomian mengingat sumber dari konsumsi masyarakat dan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari APBA tersebut.
Hambatan Utama Ekonomi Aceh
Berdasarkan analisis Growth Diagnostic yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, secara umum terdapat 6 hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif. Kendala pertama adalah minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh. Di samping permasalahan tersebut, kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya kondisi pelabuhan, listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah juga masih menjadi kendala dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Persoalan noninfrastruktur yakni kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi yakni terkait dengan banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) juga menjadi salah satu faktor penghambat.
Simulasi Kebijakan
Dengan menggunakan simulasi dengan model Multiregional Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM diperoleh besaran dampak dari kebijakan structural reform yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh. Berbagai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah daerah Aceh maupun pemerintah pusat. Berbagai kebijakan tersebut termasuk di dalamnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur (Listrik, Pelabuhan, konektivitas darat), serta pembentukan kawasan ekonomi khusus dan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Kendala dalam kualitas pendidikan ditempuh oleh pemerintah melalui peningkatan rata-rata lama sekolah.
2. Peningkatan potensi ekonomi, khususnya hasil ekspor dilakukan dengan perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Malahayati.
3. Kondisi jalan yang baik akan sangat membantu kelancaran dan efisiensi biaya bagi para pelaku ekonomi di Aceh.
4. Untuk mengurangi dampak negatif dari kurangnya kapasitas listrik, pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan pembangkit listrik.
5. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe di Aceh akan dapat meningkatkan perekonomian Aceh dari sektor Industri Pengolahan serta Investasi Produktif yang lebih bersifat jangka panjang.
6. Salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya investasi di Aceh adalah adanya persepsi dan pengalaman akan kurangnya kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Aceh.
Hasil Simulasi Kebijakan
Dengan menggunakan simulasi dengan model Multiregional Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM dan analisis Individuals Employbility dan Business Environment simulasi yang dilakukan, kendala kritikal utama bagi pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih inklusif adalah minimnya keberadaan industri pengolahan di Aceh. Dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe akan sangat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Hasil simulasi menunjukkan keberadaan KEK Lhokseumawe ini akan memberikan penambahan pertumbuhan ekonomi Aceh yang paling besar diantara simulasi lainnya yakni sebesar 0,63%.
Sementara itu, dampak adanya KEK Lhokseumawe terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja mencapai 0,41%. Simulasi gabungan dari enam kebijakan struktural di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh berpotensi mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu 1,77% di atas baseline. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja juga berpotensi mengalami peningkatan sebesar 1,82%.
Kesimpulan
Analisis yang dilakukan pada kondisi ketenagakerjaan dan lingkungan bisnis di Aceh menunjukkan bahwa hambatan utama di Provinsi Aceh meliputi minimnya keberadaan industri (Hilirisasi), kondisi infrastruktur (Listrik, pelabuhan, jalan), sumber daya manusia, dan serta kegagalan pasar (Pungutan Liar). Merujuk pada hasil simulasi yang dilakukan dalam rangka meminimalisir kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi, program pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe memberikan dampak paling besar terhadap perkembangan ekonomi Aceh.[]
Baca juga: