LHOKSEUMAWE – Sosiolog Politik Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Nirzalin, M.Si., menilai Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, telah melakukan sejumlah terobosan dalam setahun masa jabatannya.
“Ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Imran, terutama dari segi penataan kota, infrastruktur, dan birokrasi pemerintahan. Memang belum maksimal karena dia meninggalkan warisan pendahulunya yang banyak kekurangan,” kata Prof. Nirzalin menjawab portalsatu.com/, Senin, 10 Juli 2023.
Nirzalin menyebut terobosan Pj. Wali Kota Imran terasa sekali pada penataan kota karena wali kota sebelumnya nyaris tidak berbuat apa-apa pada sektor ini. “Menurut saya, dia layak dilanjutkan kembali,” ucapnya.
Menurut Nirzalin, untuk mengharap progresivitas maksimal memang belum bisa, karena beban pekerjaan masa lalu yang berat dan waktu singkat. “Pada sisi ini kita perlu melihatnya dengan bijaksana,” kata Guru Besar Sosiologi Unimal itu.
Baca juga: Teken Rekomendasi, 18 Anggota DPRK Lhokseumawe Minta Mendagri Angkat Pj Wali Kota yang Baru
Soal sikap 18 dari 25 anggota DPRK Lhokseumawe minta Mendagri mengangkat Pj. Wali Kota Lhokseumawe dengan orang yang baru, Nirzalin melihat itu sebagai satu tindakan yang sangat politis.
“Mereka melihat hanya dari sisi kepentingan pragmatis mereka terutama pokir yang tidak dapat mereka kendalikan bagaimana kehendaknya. Pak Imran pada posisi ini tegas. Boleh pokir tetapi semua mekanisme diatur sebagaimana aturan yang digariskan dan dikendalikan oleh pemko. Ini membuat anggota dewan tidak nyaman, mereka ingin mereka yang mengendalikan pokir itu sebagai instrumen modalitas tabungan suara untuk Pemilu 2024,” ungkapnya.
Selain dewan, kata Nirzalin, kelompok elite agama yang pragmatis juga kurang nyaman dengan Pj. Wali Kota Imran karena kebijakan pembelian mobil dinas ke dayah dihapus.
“Dalam konteks kewarganegaraan, saya kira kita harus menilai kebijakan pemerintah pada aspek kepentingan yang bersifat komprehensif, jangan kepentingan kelompok per kelompok,” tegas Prof. Nirzalin.[](red)
