Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaBerita LhokseumaweBegini Respons Kepala...

Begini Respons Kepala Ombudsman Aceh Soal Dugaan Maladministrasi Pelantikan Pejabat Pemko Lhokseumawe

.BANDA ACEH – Ombudsman RI Kantor Perwakilan Aceh akan menindaklanjuti kasus dugaan maladministrasi terkait pelantikan 11 pejabat eselon II Pemko Lhokseumawe pada 8 Juli 2022, jika sudah menerima pengaduan resmi.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, dalam keterangan tertulis menjawab portalsatu.com, Rabu, 20 Juli 2022.

Menurut Dian Rubianty, merujuk pada mandat UU 37/2008, Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, yang salah satu tugasnya menerima laporan terkait dengan kasus dugaan maladministrasi.

Baca: Akhir Jabatan Wali Kota Suaidi Yahya, Pelantikan Pejabat Malam Hari, Ini Nama-Nama yang Dilantik

Dian menyebut sampai saat ini Bidang PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) Ombudsman RI Perwakilan Aceh belum menerima pengaduan resmi perihal kasus dugaan maladministrasi tersebut. “Kami tentunya sangat menghargai perhatian yang disampaikan melalui media. Tentu dukungan media dan LSM sangat dibutuhkan untuk menyuarakan kepentingan publik,” ujarnya.

“Jadi, kalau ada laporan mengenai kasus ini, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Aceh tentu akan menindaklanjuti, setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi, baik itu kelengkapan persyaratan formil maupun materiilnya,” tambah Dian.

Terkait wewenang Ombudsman RI Kantor Perwakilan Aceh untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, menurut Dian, pihaknya perlu mengikuti prosedur sesuai peraturan. Salah satunya, telaah informasi berkenaan dengan kasus dugaan maladministrasi menyangkut kasus yang disampaikan, termasuk dugaan kasus yang sama di berbagai daerah lainnya.

“Perihal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Kami siap menindaklanjuti, jika ada yang melaporkan kasus dugaan maladministrasi yang disampaikan kepada kami,” kata Dian.

“Kami juga mengimbau kepada pejabat yang akan berakhir masa jabatannya atau yang sudah dilantik, kasus-kasus yang sudah terjadi mohon menjadi perhatian khusus, dengan memperhatikan dasar hukum yang mengatur perihal ini, termasuk konsultasi dengan KASN, sehingga kejadian ini tidak berulang,” pungkasnya.

Baca: SK Mutasi Pejabat Lhokseumawe Malam Meugang Dibatalkan

Diberitakan sebelumnya, Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, membenarkan surat keputusan (SK) terkait mutasi para pejabat eselon II yang dilantik pada Jumat, 8 Juli 2022, malam, telah dibatalkan lantaran tidak ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai dengan dibatalkan SK mutasi tersebut maka kuat dugaan telah terjadi maladministrasi terhadap pelantikan para pejabat eselon II Pemko Lhokseumawe pada malam meugang Iduladha, atau beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Suaidi Yahya.

“Dengan dikembalikannya para pejabat itu ke posisi semula oleh Pj. Wali Kota Lhokseumawe saat ini, berarti pelantikan yang dilakukan oleh Wali Kota yang sekarang jabatannya sudah berakhir, berpotensi besar terjadi maladministrasi,” kata Alfian kepada portalsatu.com melalui telepon, Selasa sore.

Alfian berharap Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Menurut Alfian, pembatalan SK mutasi itu belum menyelesaikan persoalan yang terjadi. “Artinya, Ombudsman perlu melakukan pendalaman terhadap pelantikan itu, apakah ada potensi tindak pidana korupsi atau tidak. Karena publik menduga proses pelantikan pejabat eselon II tersebut tidak gratis,” ungkapnya.

“Jadi, kebijakan administrasi (membatalkan SK mutasi) yang sudah dilakukan oleh Pj. Wali Kota Lhokseumawe yang baru ini tidak serta-merta selesai. Tapi secara maladministrasi dan kepastian hukum itu perlu memastikan juga, apakah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Saya pikir ini perlu ditelusuri,” tegas Alfian.

Baca: Ombudsman Aceh Diminta Investigasi Dugaan Maladministrasi Pelantikan Pejabat Pemko Lhokseumawe

[](red)

Baca juga: