28 C
Banda Aceh
Selasa, September 27, 2022

Bendera Aceh dan Muzakir Manaf Pj Gubernur

Bendera Aceh dan Muzakir Manaf Pj Gubernur
Oleh: Thayeb Loh Angen
Pujangga dari Sumatra Aceh

Pada 5 Juli 2022 jabatan Gubernur Aceh berakhir. Mengenai hal itu, telah muncul pula kabaran tentang siapa calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Ada beberapa pihak yang memunculkan calonnya di media-media. Keadaan tersebut menyita waktu rakyat. Tidak berguna.

Setelah perang, rakyat Aceh–dari gelandangan pinggir jalan sampai profesor perguruan tinggi–tidak mampu belajar tentang politik, walaupun sebagian orangnya memiliki julukan akademik tentang itu atau pengurus partai politik. Pendidikan politik yang didapatkan selama masa perang tidak mampu diingat apalagi diterapkan di dalam kehidupan setelah MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

Ideologi orde baru yang melekat pada generasi tua tidak sepenuhnya menghilang pada masa perang sehingga, karena kekuatan penentang tidak ada lagi, maka setelah MoU Helsinki di Aceh, para oportunis genersi tua menerapkan kembali ideologi orde baru itu. Sementara ideologi GAM pada generasi muda terlalu cepat berhenti setelah bencana tsunami sehingga tidak dapat diterapkan pula.

Apa yang kita saksikan sejak tahun 2006 sampai sekarang 2022 merupakan sebuah medan uji bagi rakyat Aceh tentang perpolitikan. Kita telah melihat bersama bahwa rakyat Aceh kalah dalam politik saat mengikuti cara yang disajikan oleh pemerintah RI. Setelah menang sekali, partai lokal kalah dalam pemilu.

Bahkan yang lebih menyedihkan, Partai Aceh (PA) selaku partai lokal terbesar, menggandeng Partai Gerindra yang merupakan partai nasional dalam mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Begitu pula, PNA (Partai Nanggroe Aceh) menggandeng Partai Demokrat yang merupakan partai nasional dalam pemilu serupa. Padahal, Partai Aceh tidak butuh partai lain untuk memenangkan pemilu di Aceh.

Memalukan memang sikap para petingi partai politik lokal itu. Ideologi Aceh tidak di-update (diperbaharui) setelah MoU Helsinki, tetapi demokrasi untuk negara maju ditelan mentah-mentah oleh politisi Aceh yang kekurangan sumber daya dalam segala bidang.

Semua kebijakan pemerintah Aceh, dari masa Irwandi-Nazar sampai Irwandi-Nova, tidak ada program apapun yang didesakkan oleh KPA (Komite Peralihan Aceh) untuk kepentingan Aceh, melainkan Qanun Bendera Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Sudah umum diketahui bahwasanya, ada pihak-pihak yang dianggap terpejajar mengkritisi kedua qanun tersebut. Apakah hal tersebut mereka lakukan karena merasa tersaingi–mengapa bukan mereka yang mendapatkan kepercayaan itu? Mereka menolak keberadaan status Aceh yang telah meningkat dalam politik dan ingin kembali kepada status quo sebagaimana propinsi lain yang tidak punya daya tawar politik apa-apa. Kelimpahan ilmu akademik mereka yang tinggi berbanding balik dengan pemahaman politiknya yang rendah.

Selain itu, qanun-qanun sampah yang menyebabkan triliunan APBA dan uang otonomi khusus Aceh sebagai kompensasi konflik menjadi sampah, bukan buah pikiran daripda eks kombatan GAM, walaupun ada beberapa orang dari eks aktivis bersenjata tersebut berada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Tentang kegubernuran Aceh, jika Pemerintah RI tidak ingin elit eks kombatan GAM–dalam hal ini Muzakir Manaf–menjadi Gubernur Aceh, maka mereka dapat menunjuk saja Muzakir Manaf sebagai Pj Gubernur Aceh. Dengan demikian, dia tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi gubernur Aceh pada pemilu 2024.

Baru-baru ini muncul berita bahwa kemendagri membicarakan kemungkinan dikibarkannya bendera Aceh. Ada pihak yang menganggap itu angin lalu, ada pula yang menganggapnya angin surga. Namun, aku menilai bahwa diangkatnya kembali keberadaan status bendera Aceh oleh Pemerintah RI menandakan mereka menilai telah adanya perubahan penting dalam perpolitikan di Aceh.

Aku tidak dapat mengatakan secara pasti tentang apakah perubahan itu, tetapi pemberitaan tentang adanya upaya menurunkan Muzakir Manaf dari Ketua KPA (Komite Peralihan Aceh) oleh beberapa orang elit eks kombatan GAM-yang berstatus eks Libya–ditambah didiamkannya keadaan itu oleh para eks kombatan dari seluruh Aceh, menjadi salah satu pemicu utama. Hal tersebut mungkin dianggap angin lalu oleh masyarakat, tetapi ada kemungkinan, oleh Pemerintah RI, itu dinilai sebagai sebuah bara yang akan menyala-nyala dan tidak akan dapat mereka padamkan serta tanpa dipicu oleh pihak yang mereka inginkan.

Beberapa bulan lalu, sebelum adanya berita tentang dimintanya Muzakir Manaf mundur dari Ketua KPA, ada seorang rekan junalis-seniman bertanya.

“Menurut Bang Thayeb, apakah Mualem (sapaan akrab Muzakir Manaf) sesuai untuk menjadi gubernur (Aceh)?” tanyanya.

Maka kujawab.

“Tidak. Mualem itu seorang panglima perang. Beliau tidak sesuai untuk menjadi Gubernur Aceh. Kami, kombatan GAM tidak pernah diajarkan untuk memimpin sebuah negeri yang penduduknya terdiri dari masyarakat sipil. Setahuku, Mualem juga tidak pernah diajarkan untuk itu. Aku juga heran mengapa ada rekan-rekan yang “memaksa” Muzakir Manaf mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh, sementara jika dia mengambil posisi sebagai king maker, maka keberadaan eks kombatan GAM atau KPA akan lebih kuat, benar-benar memiliki nilai tawar di Aceh dan pada Pemerintah RI. Akan tetapi, dalam dunia demokrasi ini, para oportutis ternyata lebih lihai daripada para aktivis ideologis GAM. Hal tersebut merupakan sebuah ironi. Kita tidak mungkin lagi kembali ke masa perang, tetapi pada saat yang sama, lebih tidak mungkin lagi kita maju dalam perpolitikan ala demokrasi semacam ini. Bertarung dalam demokrasi, perang partai politik, itu ‘bunuh diri’ bagi eks aktivis GAM. Seharusnya KPA meminta hak mengatur uang otonomi khusus Aceh bersama Wali Nanggroe Aceh tanpa melibatkan Gubernur Aceh, cukup dipantau oleh DPRA.”

Pembangun negara Singapura, Lee Kuan Yew, pernah berkata, “Demokrasi ala negara barat yang maju tidak sesuai untuk negara berkembang yang belum sejahtera seperti Singapura (Saat itu Singapura masih merupakan pulau kampung nelayan yang kotor dan miskin, juga kacau dalam politik).”

Maka, saat itu, Lee Kuan Yew menerapkan caranya. Maka, 50 tahun setelahnya, sebagaimana yang kita saksikan sekarang, Singapura menjadi negara maju dengan sistem ekonomi dan hukum terkuat di Asia Tenggara.

Melihat apa yang terjadi di Aceh sejak setelah MoU Helsinki, pernyataan Lee Kuan Yew tersebut sepenuhnya benar. Demokrasi tidak sesuai untuk Aceh. KPA harus menjadi penentu kebijakan politik di Aceh tanpa harus ikut pemilu. Tentu saja itu dilakukan secara bermusyawarah dengan DPRA dan Kemendagri.

GAM yang baru saja berdamai, “dipaksa” mengikuti perpolitkan demokrasi ala dunia barat yang maju. Sementara Aceh yang baru selesai dari perang dan bencana saat itu merupakan sebuah wilayah yang struktur sosialnya telah porak-poranda dan ekonominya merana.

Memaksa kombatan GAM untuk ikut perpolitikan ala demokrasi, membuat partai politik, merupakan sebuah kekeliruan yang telah terjadi sejak tahun 2006 sampai sekarang. Lebih salah lagi dengan membiarkan dibentuknya partai lokal lebih dari satu. Itu kesalahan besar dalam politik orang Aceh.

Butir Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mestilah diamandemenkan. Partai lokal di Aceh harus dibatasi hanya satu, yang didirikan oleh eks GAM, pihak yang menandatangani MoU Helsinki dengan Pemerintah RI. Atau, apabila memilih secara ekstrim, tidak perlu adanya gubernur di Aceh, tetapi cukup Wali Nanggroe dan DPRA.

Mengapa rakyat yang psikologinya tidak seimbang setelah perang dan bencana tsunami diizinkan membentuk partai politik sendiri? Mungkin kita menganggap diri kita di Aceh seakan sebuah masyarakat maju di Amerika Serikat dan Eropa?

Partai lokal seharusnya hanya satu di Aceh, yaitu yang didirikan oleh kombatan GAM. Partai lokal selain itu seyogianya dibubarkan karena hal tersebut seperti membiarkan orang yang belum sejahtera mengikuti gaya hidup orang kaya, yang hanya menampilkan kepalsuan politik. Mereka tidak tahu tentang perpolitikan Aceh, tetapi malah membuat partai politik.

Sekira sebulan setelah pertanyaan seorang kawan tadi, muncullah berita tentang dimintanya Muzakir Manaf mundur dari ketua KPA karena dinilai tidak mampu mendesak Pemerintah RI untuk melaksanakan semua butir MoU Helsinki.

Para pemimpin eks GAM di Aceh memang tidak berusaha meng-update (memperbaharui) ideologinya. Mereka mengirimkan orang-orang ke pemerintahan Aceh, tetapi mereka menilai bahwa itu pemerintahan Indonesia di Aceh, bukan pemerintahan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bekerja sebagaimana seharusnya, hanya mengikuti arus. Mereka hanya menganggap penting bendera Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe (LWN).

Sebenarnya, ingatnya rekan-rekan pada bendera Aceh dan LWN menyenangkanku, tetapi yang membuatku tidak habis pikir, mengapa petinggi Partai Aceh, tidak meminta anggota DPRA dari Partai Aceh dan partai lain yang sepakat, untuk menolak bertugas (nonaktif) selama bendera Aceh tidak diizinkan berkibar setelah disahkan.

Tiang bendera besar sudah ada dua batang di depan gedung DPRA dan Meuligoe Wali Nanggroe, tetapi hanya ada satu bendera yang berkibar. Tidak ada politisi Aceh di DPRA dan kantor Gubernur Aceh itu yang malu, malah mereka masih besar bicara seakan hebat sekali dalam politik. Atau, mereka takut jika menonaktifkan diri tidak mendapatkan gaji dan tunjangan dan belanja lainnya?

Ke mana keberanian yang dulu ada saat memperjuangkan hak rakyat? Untuk membuat bendera Aceh dapat berkibar dan status LWN lebih kuat, cukup menggunakan keberanian sebanyak tiga puluh persen–daripada dulu digunakan saat perang–saja cukup. Kalau tidak tahu caranya, untuk apa menjadi anggota DPRA? Jok keugob keudeh pangkat nyan (Berikan untuk orang lain saja jabatan sebagai anggota DPRA itu).

Muzakir Manaf sebagai Pj Gubernur Aceh

Tentang calon Pj Gubernur Aceh, mari kita memikirkan hal yang lebih sederhana. Muzakir Manaf tidak sesuai untuk dicalonkan sebagai gubernur, tetapi untuk menjadi Pj Gubernur Aceh sesuai dan patut dipertimbangkan oleh Presiden RI dan Kemendagri (Kementerian dalam negeri RI).

Selain itu, menunjuk Muzakir Manaf sebagai Pj Gubernur Aceh, maka dengan sendirinya, pimpinan kombatan GAM tersebut tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai gubernur Aceh.

Menurut perkiraanku, Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh (bukan Pj Gubernur), adalah suatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh Pemerintah RI di Jakarta.

Sementara pada periode lalu Muzakir Manaf sebagai wakil dan Zaini Abdullah sebagai gubenur tidak dianggap terlalu berbahaya, karena Zaini yang gubernur, bukan Muzakir Manaf yang merupakan eks panglima tinggi GAM.

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah, menjadikan Muzakir Manaf sebagai Pj Gubernur Aceh dapat mengeratkan hubungan Aceh dan Pemerintah RI dan menambah kepercayaan rakyat Aceh, terutama para eks aktivis GAM terhadap pemerintah RI. Pj Gubernur bukan dipilih oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh pemerintah RI.

Bagi eks kombatan GAM tingkat elit, seperti Muzakir Manaf, seharusnya, untuk jabatan penting di pemerintahan Aceh tidak perlu ikut pemilu, langsung dikasih saja. Begitu juga jabatan kepala instansi, mengapa harus ASN (Aparat Sipil Negara). Karena memaksa harus ASN, itu banyak kepala instansi di Aceh tidak tahu apa-apa tentang instansi yang mereka pimpin.

Mari kita amandemenkan UUPA yang isinya kira-kira terdapat butir, “Di Aceh, kepala instansi dijabati oleh tokoh masyarakat di luar ASN, sebagaimana jabatan menteri di tingkat negara.” Perlu amandemen UUPA pula, Ketua KIP (Komisi Independen Pemilihan), calon Gubernur Aceh, Ketua DPRA, ditunjuk oleh Ketua KPA. Itu baru gron keren).[]

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Abu Tumin Wafat

BIREUEN - Aceh kembali berduka. Ulama kharismatik Aceh, Tgk. Muhammad Amin Mahmud akrab disapa...

Elmansyur Peduli Bantu Modal Usaha untuk Kaum Disabilitas di Aceh Utara

LHOKSUKON - Lembaga Elmansyur Peduli yang berkecimpung di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, menyerahkan...

Turnamen Wali Kota CUP II Dimulai, 40 Klub Jajal Lapangan Baru Pegayo Gunakan Rumput Standar FIFA

SUBULUSSALAM - Sebanyak 40 klub desa mengikuti turnamen sepak bola Wali Kota Subulussalam CUP...

Jabatan Dirut Perumda Tirta Pase Berakhir Bulan Depan, Pemkab Aceh Utara Sebut Dua Kemungkinan

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini belum memulai proses seleksi calon...

Angka Stunting Gayo Lues Tertinggi di Aceh, Kejari Ajak Camat dan Pengulu Lakukan Ini

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Gayo Lues memberikan bantuan kepada seratusan warga dalam kegiatan Adhyaksa...

Hari Ini, Didiskusikan Seni Budaya dalam Pandangan Islam

BANDA ACEH - Para tokoh dari semua stakeholder akan mendiskusikan terhadap pandangan seni budaya...

Forhati Aceh Gelar Muswil, Tetapkan Program Kerja, dan Pilih Presidium Baru

BANDA ACEH - Pengurus Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil)...

Pererat Silaturahmi, Permasa Kepri Gelar Turnamen Mini Soccer

Demi menjaga ukhuwah dan tali silaturrahim, Perkumpulan Masyarakat Aceh (Permasa) Kepulauan Riau menggelar turnamen...

Dirut PT Bina Usaha Diangkat Kembali Sampai 2027, Begini Reaksi Ketua Komisi III DPRK

LHOKSUKON – Diduga secara diam-diam Bupati Aceh Utara periode 2017-2022, Muhammad Thaib, menjelang berakhir...

Mahakarya Raspadori Seret Inggris ke Degradasi

Oleh Yulia Erni* Malang benar nasib Inggris dalam pertarungan ke-5 di Liga A Grup 3...

Peduli Pendidikan, Relawan HMI Mengajar di SMA Pedalaman Aceh Utara

LHOKSUKON - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara telah melaksanakan kegiatan pengabdian "HMI...

Rekanan Sebut Rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase Baru 35 Persen

ACEH UTARA - Progres proyek rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase di Gampong Pulo Blang,...

Putra Aceh Pimpin Immapsi, Pelantikan di Universitas Negeri Malang

MALANG - Putra Aceh, Athailah Askandari, terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan/Administrasi...

Pegiat Sejarah Minta Situs Makam Ulama Kesultanan Aceh Darussalam di Lamdingin Tetap Dilindungi Pada Posisinya

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengadakan acara rapat yang...

Ratusan Pendaftar Calon Panwascam di Aceh Utara

ACEH UTARA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menyebutkan pendaftar calon pengawas pemilu...

Pemerintah Aceh Fasilitasi Pemulangan Dua Pemuda

JAKARTA - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) membantu memfasilitasi pemulangan dua pemuda Aceh dari...

39 Warga Lhokseumawe Terjangkit DBD, Begini Antisipasinya

LHOKSEUMAWE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe mencatat sebanyak 39 warga di daerah ini...

HMI dan Dinkes Buka Pelayanan Kesehatan Gratis di Pedalaman Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara melaksanakan kegiatan pengabdian yang...

Kadis DLH: Sampah di Lhokseumawe 108 Ribu Kg Per Hari, Butuh Depo untuk Pengolahan

LHOKSEUMAWE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe mencatat produksi sampah di daerah ini...

AHM Luncurkan Supersport New CBR250RR Berkarakter Big Bike

Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New CBR250RR dengan mengadopsi karakter motor...