BANDA ACEH Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan perekonomian Aceh sepanjang tahun 2017 berpotensi lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2016.
Hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Mei 2017 (Kajian Triwulan I-2017)”, dikutip portalsatu.com dari bi.go.id, 17 Juni 2017, menyebutkan, kinerja ekonomi Aceh pada triwulan I-2017 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2017 tercatat tumbuh 2,87 persen (yoy), menurun baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,30 persen(yoy), maupun dengan periode sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,74 persen(yoy).
Menurut BI, dengan capaian pertumbuhan sebesar 2,87 persen(yoy) ini, kinerja perekonomian Aceh masih berada di bawah level pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Nasional. Perekonomian Sumatera tercatat tumbuh sebesar 4,05 persen(yoy), sedangkan nasional tumbuh mencapai 5,01 persen(yoy).
Penurunan kinerja ekonomi dari sisi sektoral disebabkan oleh penurunan kinerja sektor utama, yakni sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara itu, penurunan dari sisi pengeluaran bersumber dari penurunan kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.
Secara sektoral, tiga sektor utama Aceh, yakni sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi tercatat mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan pertumbuhan terbesar dialami sektor konstruksi dan sektor perdagangan. Bahkan, sektor konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,58 persen pada triwulan laporan, menurun signifikan dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 2,71 persen.
Penurunan di sektor konstruksi diakibatkan oleh telah selesainya berbagai proyek multiyears yang dimulai sejak tahun 2015. Di sisi lain, adanya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat menjadi faktor penyebab penurunan sektor perdagangan. Sementara itu, penurunan yang terjadi di sektor pertanian disebabkan oleh adanya penurunan hasil pertanian di subsektor tanaman pangan akibat adanya serangan hama pada komoditas tanaman pangan serta penurunan harga komoditas kopi robusta, tulis BI.
BI menjelaskan, memasuki triwulan II-2017, berbagai indikator ekonomi terkini memperlihatkan adanya indikasi peningkatan. Peningkatan tersebut terindikasi dari hasil Indeks Ekspektasi Konsumsi hingga Mei 2017 yang tercatat mengalami peningkatan. Di samping itu, efek realiasi APBA pada triwulan II-2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring telah dimulainya berbagai kegiatan pengadaan berbagai program yang mempengaruhi konsumsi masyarakat dan pemerintah.
Adanya kegiatan berskala nasional seperti Pekan Nasional Petani dan Nelayan pada triwulan II-2017 serta rencana realisasi gaji ke 13 dan 14 bagi pegawai negeri sipil diperkirakan akan turut menopang laju pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, komponen konsumsi rumah tangga, serta pengeluaran pemerintah, tulis BI.
Triwulan III
Pada triwulan III-2017, menurut BI, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan menurun dibandingkan triwulan II- 2017. Berdasarkan indikator terkini, perekonomian ekonomi Aceh pada tahun 2017 juga diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan perkembangan indikator perekonomian terkini, perekonomian Aceh pada triwulan III-2017 tumbuh pada kisaran 3,4 – 3,9 persen dengan didorong Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah.
Pertumbuhan pada triwulan III-2017 diperkirakan didorong realisasi APBA, khususnya belanja modal untuk pembayaran proyek konstruksi pemerintah pada triwulan III-2017. Selain itu pengeluaran pemerintah yang sebelumnya sempat tertunda pada triwulan I-2017 diharapkan dapat direlokasikan dan direalisasikan pada triwulan II-2017.
Namun demikian, menurut BI, tren penurunan komoditas mulai terjadi hingga akhir tahun 2017 dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Aceh, khususnya pada sektor utama pertanian dan perkebunan. Indeks kopi dunia pada triwulan III-2017 diperkirakan mengalami penurunan indeks hingga mencapai 164 cts/lb. Kondisi tersebut menurun dibandingkan indeks harga rata-rata sebelumnya sebesar 173,6 ct/lb pada triwulan III-2016.
BI menyebutkan, penurunan harga tersebut tidak terlepas dari peningkatan pasokan akibat cuaca baik di mayoritas negara penghasil kopi. Selain kopi, penurunan harga juga diproyeksikan terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit. Sejak sempat meningkat pada triwulan I-2017, index harga minyak kelapa sawit dunia pada triwulan III-2017 diperkirakan mencapai 593,4 $/Mt, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 647$/Mt.
“Penurunan harga rata-rata TBS tersebut tidak terlepas dari perbaikan pasokan CPO Malaysia yang sebelumnya sempat menurun karena tingginya curah hujan di awal tahun 2017. Namun demikian, membaiknya pasar CPO domestik untuk permintaan biodiesel B20 diharapkan mampu menahan laju perlambatan harga CPO, khususnya di tingkat lokal,” tulis BI.
Ekspektasi konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 masih terjaga. Perbaikan pendapatan rumah tangga seiring dengan kebijakan kenaikan UMP tahun 2017. UMP Aceh tahun 2017 tercatat sebesar Rp2.500.000 atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2016. Selain itu, beberapa iniasi event pariwisata diharapkan turut mendukung peningkatan kegiatan konsumsi pada triwulan III-2017, antara lain: Festival Pulo Aceh, Banda Aceh Cofee Festival, Wisata Camping Nusantara, Aceh Diving Championship.
Namun demikian, menurut BI, investasi yang bersumber dari pembiayaan pemerintah diperkirakan menurun seiring dengan penurunan anggaran pagu belanja modal baik yang bersumber dari APBN yang menurun dari Rp3,08 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2,62 triliun pada tahun 2017 maupun APBA yang sedikit menurun dari Rp2,58 triliun menjadi Rp2,57 triliun.
Perekonomian Aceh sepanjang tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,44 – 3,44 persen atau berpotensi lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2016 sebesar 3,31 persen. Potensi perlambatan pertumbuhan perekonomian disebabkan karena realisasi proyek investasi di tahun 2017 tidak sebesar tahun sebelumnya serta tren penurunan harga komoditas global, tulis BI.
Rekomendasi
BI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh dalam upaya mempertahankan arah pertumbuhan ekonomi Aceh.
1. Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe melalui:
Kemudahan kegiatan perijinan, legalitas, dan kegiatan administrasi dalam pembentukan KEK Lhokseumawe yang dapat ditempuh melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan antarlevel pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional.
Penyediaan infrastruktur primer khususnya listrik dan air.
2. Penambahan kapasitas serta percepatan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan utama Aceh, seperti pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh. Perbaikan pelabuhan tersebut dapat berbentuk programprogram sebagai berikut:
Perbaikan infrastruktur pelabuhan, termasuk luas pelabuhan untuk menambah kapasitas dan menarik para eksportir/importir luar negeri dan luar daerah.
Perbaikan konektivitas darat dari dan menuju ke pelabuhan.
Penambahan sumber daya manusia untuk peningkatan service dalam hal dwelling time
Promosi penggunaan pelabuhan di Aceh ke berbagai pelaku usaha di Aceh dan luar Aceh sebagai pelabuhan alternatif di samping pelabuhan Belawan di Sumatera Utara.
3. Pembangunan konektivitas darat trans Aceh:
Pembangunan jalur alternatif baru serta perbaikan dan perluasan jalan yang menghubungkan kawasan Aceh bagian Tengah (Penghasil kopi) dengan wilayah Aceh bagian Timur (Jalur bisnis utama Aceh).
Perbaikan jalan yang menghubungkan Aceh bagian barat (Penghasil kekapa sawit dan karet) dengan wilayah bagian timur (Jalur Bisnis Utama Aceh)
4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal produktivitas dan kompetensi melalui program wajib wajib belajar 12 tahun, penyediaan beasiswa pendidikan bagi para siswa kurang mampu, perbaikan fasilitas sarana dan prasaran pendidikan di daerah remote, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, peningkatan kualitas guru/ dosen, program pelatihan keterampilan, sertifikasi keahlian.
5. Memberikan stimulus perekonomian berupa percepatan realisasi APBA, tren peningkatan pertumbuhan pengeluaran pemerintah terutama untuk proyek pembangunan harus dipertahankan karena merupakan sumber utama penopang pertumbuhan Aceh.
6. Merumuskan kebijakan untuk menurunkan defisit neraca perdagangan Aceh, diantaranya melalui upaya pembuatan model kerja sama perdagangan antardaerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memprioritaskan pemenuhan komoditas strategis dari Aceh sendiri, selain itu percepatan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan harus dilakukan agar produk dengan nilai tambah yang terbesar berada di Aceh.
7. Melakukan penguatan daya saing daerah. Tren peningkatan ekspor non migas Aceh saat ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui upaya: (i) Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan seperti gabah, kopi, CPO, karet, dan kokoa melalui integrasi dengan industri pengolahan pertanian
sebagai sektor unggulan baru Aceh; (ii) Meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di Aceh melalui pembentukan kawasan khusus seperti kawasan industry maupun kawasan ekonomi khusus; (iii) Menumbuhkan sektor perdagangan & akomodasi melalui peningkatan infrastruktur, regulasi maupun tata kelola pariwisata potensial di Aceh; (iv) pembentukan forum peningkatan daya saing daerah dan Regional Investment Relation Unit untuk meningkatkan awareness Aceh sebagai daerah berpotensi, baik dan terpercaya.[](idg)