Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita LhokseumaweCV Avardan Serikat...

CV Avardan Serikat Gugat Kepala DLH Lhokseumawe ke Pengadilan, Sidang Perdana Digelar

LHOKSEUMAWE – Muhammad Arifsyah Nasution atas nama CV Avardan Serikat menggugat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe sebagai Pengguna Anggaran pada Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (Otsus) Tahun Anggaran 2022, ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada tender ulang proyek tersebut.

Selain Kepala DLH Lhokseumawe sebagai Tergugat I, juga digugat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Konstruksi II pada Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pelaksana tender ulang proyek itu sebagai Tergugat II; Kepala Inspektorat (Inspektur) Kota Lhokseumawe yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai Tergugat III; dan PT Putra Maulana Electric pemenang tender ulang paket pengadaan itu sebagai Tergugat IV.

Dalam perkara gugatan itu, Muhammad Arifsyah Nasution dari CV Avardan Serikat memberikan kuasa kepada Hj. Herni Hidayati, S.H., C.Me., Maraihut Simbolon, S.H., Farizah, S.H., Rudi Syahputra, S.H., dan Nuzulul Ramadhanty, S.H., semuanya advokat pada Kantor Hukum Hadi Simbolon dan Rekan di Banda Aceh.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Faisal Mahdi, Mustabsyirah, dan Fitriani, dibantu Panitera Pengganti Iskandar, menggelar sidang perdana perkara gugatan nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Lsm itu pada Rabu, 13 Juli 2022.

Sidang perdana itu dihadiri Rudi Syahputra, S.H., mewakili tim Kuasa Hukum Penggugat. “Dari pihak Tergugat, hadir Kuasa Hukum Tergugat III. Ada yang hadir mengaku dari pihak Tergugat I dan II, tapi Majelis Hakim meminta mereka memperbaiki surat kuasa. Sedangkan pihak Tergugat IV tidak hadir dalam sidang tadi,” kata Rudi Syahputra kepada portalsatu.com usai sidang perdana itu, Rabu siang.

Menurut Rudi, Majelis Hakim PN Lhokseumawe akan menggelar kembali sidang perkara gugatan tersebut pada 20 Juli 2022. “Majelis Hakim menyampaikan sidang pada pekan depan untuk proses mediasi, jika para pihak hadir semua,” ujarnya.

Kuasa Hukum Penggugat itu menjelaskan Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (Otsus) Tahun Anggaran (TA) 2022 dilaksanakan Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe pada Satuan Kerja DLH Lhokseumawe dengan nilai HPS paket Rp1.462.834.000, sumber dana APBD TA 2022.

Munculnya permasalahan pada tender ulang paket pengadaan itu ketika Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe membuat Addendum Dokumen Pemilihan No.05/ADD – I DOK.JK/POKJAMIL.2/2022 pada tanggal 30 Mei 2022, yaitu dengan mengubah persyaratan kualifikasi, pada angka 5 Dokumen Pemilihan No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022, Bab V Lembar Data Pemilihan (LDP) Persyaratan Kualifikasi Poin 3.

Semula: Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/ Besar], serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan El 011 – Jasa Pelaksanaan Konstruksi Intalasi Eletrikal Lainnya. Berubah Menjadi: Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan El 011 – Jasa Pelaksanaan Konstruksi Intalasi Eletrikal Lainnya/EL 007–Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tengangan Rendah/Sub Bidang Klasifikasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang ditentukan oleh peraturan SBU/KLBI yang baru serta boleh dari Asosiasi Kelistrikan yang berizin dan diakui oleh peraturan berlaku.

Hasil tender ulang itu, Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe menetapkan PT Putra Maulana Electric sebagai penawar tertinggi yakni Rp.1.447.561.330,35, menjadi pemenang.

Menurut Kuasa Hukum Penggugat, hasil pencarian badan usaha pada informasi publik di situs resmi Kementerian PUPR yaitu https://lpjk.pu.go.id/, tidak ditemukan perusahaan atas nama PT Putra Maulana Electric. Artinya, perusahaan ini diduga tidak memiliki badan usaha sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Hasil pencarian badan usaha pada informasi publik di situs resmi Kementerian ESDM yaitu https://siujang.esdm.go.id/, ditemukan data perusahaan PT Putra Maulana Electric, dengan Masa berlaku sertifikat: 02 April 2022 s/d 02 April 2027, Jenis usaha: Pembangunan dan Pemasangan Instalasi tenaga Listrik, Bidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Subbidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.

Dengan demikian, menurut Kuasa Hukum Penggugat, dalam mengikuti Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (Otsus), PT Putra Maulana Electric mengunggah Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) yang dikeluarkan Kementerian ESDM melalui badan usaha yang telah diakreditasi sebagai badan sertifikasi terdaftar adalah produk dari UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dengan Kode/KBLI yaitu 43211 Instalasi kelistrikan yang diterbitkan Lembaga OSS.

Kuasa Hukum Penggugat menyebut Kementerian ESDM bukanlah Menteri yang dimaksud dalam PP No. 14 Tahun 2O21 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Mempersyaratkan SBUJPTL pada tender ulang pengadaan itu diduga melanggar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Itulah sebabnya, Kuasa Hukum Penggugat menduga penentuan pemenang Tender Ulang Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Lhokseumawe (Otsus) tahun 2022 telah menimbulkan perbuatan melawan hukum. Diduga Kepala DLH Lhokseumawe dan Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe telah melanggar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konsttruksi; PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan DOKUMEN PEMILIHAN No. 05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022.

Berdasarkan tahapan tender, PT Putra Maulana Electric telah mendapatkan Kontrak Kerja dari Kepala DLH Lhokseumawe. “Apabila sebuah produk hukum (kontrak), tapi dalam prosesnya bertentangan dengan hukum itu sendiri, maka kontrak tersebut tidak berkekuatan hukum,” kata Kuasa Hukum Penggugat.

Kuasa Hukum Penggugat menyebut kliennya yaitu CV Avardan Serikat menjadi pihak yang dirugikan pada tender ulang paket pengadaan tersebut. Pasalnya, CV Avardan Serikat digugurkan oleh Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe dengan alasan: a. Dalam isian RKK, identifikasi bahaya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan; b. Tidak sesuai dengan persyaratan teknik yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab LDP butir G.5;

Padahal, menurut Kuasa Hukum Penggugat, RKK yang diisi oleh CV Avardan Serikat sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disyaratkan oleh Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DOKUMEN PEMILIHAN No.05/DOK.JK/POKJAMIL.II/2022. Selain itu, Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemko Lhokseumawe diduga salah dalam mengutip regulasi, bahwa dokumen pemilihan Bab LDP butir G.5 adalah cara pembayaran yang tidak ada korelasinya dengan tender.

“Benar Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengubah dari tiang type 2 menjadi tiang type 1 pada ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN No.05/ADD – I DOK.JK/POKJAMIL.2/2022. Akan tetapi Pokja Pemilihan Konstruksi II Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mengubah pada RAB-nya, bahwa pada RAB masih tersebut tiang type 2 dan pada tataran pelaksanaan pekerjaan hanya mengacu pada RAB dan Gambar bukan poin ADDENDUM,” tulis Kuasa Hukum Penggugat.

Berdasarkan ketentuan normatif pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan atau dikategorikan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) apabila mengandung unsur adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Pasal 1366 KUHPerdata juga ditegaskan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Menurt Kuasa Hukum Penggugat, Kepala DLH Lhokseumawe sebagai Pengguna Anggaran dan Pokja Pemilihan Konstruksi II telah merugikan CV Avardan Serikat. Berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Adapun petitum gugat adalah bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, dan III menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni kerugian materiil: Biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pengawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp5 juta.

Selain itu, kerugian inmateriil: Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat di kalangan pelaku usaha sebagai akibat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan Tergugat I, II, dan III yang tidak mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga kerugian inmateriil ditaksir sejumlah Rp10 miliar.

“Bahwa sangat beralasan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng baik itu kerugian materiil maupun inmateriil; Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng,” bunyi petitum gugat dari Penggugat itu.

Portalsatu.com belum memperoleh tanggapan dari pihak Tergugat I, II, III, dan IV, terkait gugatan tersebut.[](red)

Baca juga: