BANDA ACEH Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, dana pilkada 2017 sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Rp110 miliar. Ia menyebut dana tersebut tidak memadai untuk membiayai kebutuhan pesta demokrasi di Aceh.
“Jumlah 110 miliar itu belum memadai karena akan banyak sekali kebutuhan pilkada mendatang,” ucap Ridwan dihubungi portalsatu.com via seluler, Rabu, 27 April 2016.
Menurut Ridwan Hadi, kebutuhan pilkada 2017 tergolong banyak lantaran alat peraga kampanye harus diadakan oleh KIP. Kata dia, dana yang diajukan KIP Aceh mencapai Rp220 miliar, namun yang dianggarkan hanya Rp110 miliar.
“Yang paling banyak itu untuk pembuatan baliho, umbul-umbul, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya yang nantinya akan dipasang di seluruh Aceh,” kata Ridwan Hadi.
Selain itu, kata Ridwan Hadi, untuk persiapan debat kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebab, kata dia, debat kandidat akan disiarkan secara langsung melalui televisi nasional.
“Kita targetkan itu televisi nasional, tapi kalau memang dana yang tidak cukup mungkin debat kandidat tidak disiarkan di televisi nasional. Mungkin cukup di radio saja,” uhar Ridwan Hadi.
Itu sebabnya, Ridwan Hadi berharap adanya musyawarah atau diskusi antara KIP Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) membicarakan soal anggaran pilkada. Ia berharap dengan adanya tukar pendapat tersebut akan muncul solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Kita seharusnya duduk dulu antara TAPA dari pemerintah dan KIP untuk membahas hal ini. Jika dana tidak memadai, ya, terpaksa ada sektor yang harus dipangkas,” ucapnya.[]
