LHOKSUKON – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, meminta Pj. Bupati serius mencari solusi terkait keluhan masyarakat petani sembilan kecamatan terkait lambannya pengerjaan Bendung Irigasi Krueng Pase sayap kiri dan kanan.

“Hal itu penting untuk meredam kemungkinan terburuk rakyat akan demo besar-besaran karena persoalan kelaparan,” kata Razali Abu dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 September 2022.

Menurut Razali Abu, tidak cukup hanya membahas persoalan tersebut dalam rapat, tapi keberanian dan ketulusan Pj. Bupati mengambil sikap konkret yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat petani.

“Apa yang menjadi kendala perusahaan rekanan pelaksana proyek itu harus diketahui pemkab, lintas sektoral jangan diam saja menonton masyarakat kelaparan. Cari solusi, gelontorkan uang tanggap darurat untuk buka kanal darurat, sehingga air bisa dialiri sayap kiri dan kanan. Jangan berharap banyak pada PT Rudy Jaya (rekanan proyek tersebut),” tegas Razali Abu.

Razali Abu menyebut untuk membuka saluran pengalih, bisa menggunakan anggaran tanggap darurat bencana atau dana taktis daerah, sehingga musim tanam ini petani bisa turun ke sawah.

Selain itu, kata Razali Abu, Pj. Bupati Aceh Utara juga harus melaporkan kondisi di lapangan kepada Forbes DPR RI asal Aceh dan Kementerian PUPR. Sehingga pihak kementerian tergugah untuk turun langsung ke lapangan dengan tim teknis dan tim pengawasan internal.

“Kita akui selama ini Pj. Bupati aktif mencari solusi, namun harus lebih sigap lagi mencari dukungan Kementerian PUPR dan DPR RI di Jakarta,” ujar Razali Abu.

Sebelumnya, para Imum Mukim dan tokoh masyarakat petani Wilayah Irigasi Pase Kanan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pj. Bupati tentang kondisi kekinian petani di sembilan kecamatan yang musim tanamnya sangat tergantung dari aliran Krueng Pase.

Pemberitahuan tersebut melalui surat kepada Pj. Bupati Aceh Utara, tanggal 5 September 2022, perihal mohon dukungan.

“Tentunya kita sudah sama-sama paham kondisi tanggul Krueng Pase rusak dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan yang memenangkan tender pekerjaan tersebut,” bunyi surat itu.

Para Imum Mukim dan tokoh petani itu juga menyampaikan kepada Pj. Bupati Aceh Utara bahwa pihaknya dari perwakilan sembilan kecamatan sudah berulang kali duduk membahas nasib petani dengan rekanan yang berjanji akan merekayasa aliran sungai untuk sementara agar petani tetap bisa menanam padi.

“Namun, janji mereka (rekanan) tinggal janji sehingga petani sudah tiga musim tanam tidak turun ke sawah. Kami juga sudah coba komunikasikan hal ini dengan berbagai pihak, namun hasilnya hingga hari ini tidak ada air (yang dialirkan ke sawah) sebagaimana yang dijanjikan rekanan,” bunyi surat itu.

Menurut para Imum Mukim dan tokoh petani, pekerjaan tanggul itu sesuai kontrak harus selesai pada Desember 2022. Namun, dengan progres saat ini, mereka memperkirakan pekerjaan tidak akan selesai pada Desember 2022.

Baca: Undang Pj Bupati, Imum Mukim Wilayah Krueng Pase Kanan Gelar Pertemuan Bahas Nasib Petani

Lihat pula: Anggota DPR RI Ruslan M. Daud Minta Kontraktor Proyek Bendung Krueng Pase Bekerja Maksimal.[](*)