ACEH UTARA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima pengaduan LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) terkait dugaan pelanggaran dilakukan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
dalam seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu disampaikan LSM GRAM melalui kuasa hukumnya ke DKPP via surat elektronik, Rabu, 4 Januari 2023.
Berdasarkan tanda terima dokumen pengaduan Nomor: 01-05/SET-02/I/2023, tanggal 5 Januari 2023, itu disebutkan bahwa pihak pertama telah menyerahkan dokumen laporan dugaan pelanggaran KEPP melalui email dan diterima pihak kedua.
Adapun dokumen telah diterima pihak kedua berupa Form I-P/L-DKPP (dalam bentuk Pdf), Form II-P/L-DKPP, Form II-P/L-DKPP, identitas pelapor, identitas saksi, dan dokumen alat bukti. Tanda terima dokumen itu ditandatangani staf penerima pengaduan di DKPP.
“Alhamdulillah, laporan atau pengaduan kita terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan pihak KIP Aceh Utara tentang dugaan pelanggaran dalam seleksi anggota PPK untuk Pemilu 2024 sudah diterima DKPP pada 5 Januari 2023. Selanjutnya mereka akan melakukan verifikasi dokumen,” kata Ketua LSM GRAM, Muhammad Azhar, dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Jumat, 6 Januari 2023.
Sebelumnya, Azhar menyampaikan bahwa DKPP memiliki tugas penting dalam memastikan seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia beretika dan berintegritas.
“Tugas DKPP tidak semata memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, melainkan juga memastikan agar lembaga penyelenggara pemilu tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Artinya, penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah bagian penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Tanah Air,” tegas Azhar.
Baca juga: LSM Ini Laporkan KIP Aceh Utara ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Seleksi Anggota PPK.[](red)
