Senin, Juli 15, 2024

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa...

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues kembali menggelar bakti sosial (Baksos) dan...

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...
BerandaGeRAK: Stop Pembahasan...

GeRAK: Stop Pembahasan Qanun Dana Otsus

BANDA ACEH – Koordinator Badan Pekerja GeRAK Aceh, Askhalani, menyebutkan tingginya reaksi publik terhadap pembahasan draf QNun Otonomi Khusus (Otsus) yang sedang dibahas DPRA harus disikapi dengan bijak. Apalagi rata-rata reaksi publik adalah meminta agar pengambilalihan secara keseluruhan pengelolaan dana Otsus ke provinsi tidak dipaksakan.

“Ideal atas reaksi tersebut qanun ini harus di-stop terlebih dahulu oleh DPRA, termasuk perlunya sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebab pembahasan qanun yang tergesa-gesa akan membuat kisruh ini tidak akan selesai. Konon lagi dana Otsus oleh kabupaten/kota adalah salah satu sumber dana pendapatan untuk kebutuhan fiskal di daerah,” ujar Askhalani dalam siaran pers yang dikirim kepada portalsatu.com, Minggu, 27 November 2016.

Dia mengatakan jika berkaca pada proses mekanisme pembahasan qanun, ada hal yang tidak terbuka dari sejak awal qanun ini dibahas oleh DPRA. Ini sangat wajar jika kemudian reaksi dari pemerintah kabupaten/kota menolak usulan dan rumusan yang dimasukkan dalam qanun tersebut.

Menurut Askhalani, seharusnya mekanisme pembahasan qanun ini diumumkan secara terbuka. Termasuk adanya pembahasan bersama dengan kabupaten/kota, sehingga akan melahirkan tata pembahasan qanun yang partisipatif dan tidak terkesan hanya sepihak.

Berdasarkan catatan GeRAK Aceh, ada beberapa masalah penting dalam pembahasan qanun Otsus tersebut yang tidak tercapai dengan baik.

Di antaranya adalah pengelolaan dana otsus yang sentralistik di provinsi, ditakutkan akan melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan pembangunan yang tidak merata antar daerah kabupaten/kota dan wilayah di Aceh, akan semakin luas.

Faktanya, kata dia, kondisi sosial politik anggaran yang dipakai dan sering dipertontonkan oleh anggota DPRA setiap tahunnya atas nama anggaran aspirasi. Hal ini akan menjadi salah satu faktor pendorong, bahwa dana Otsus akan menjadi salah satu anggaran bancakan yang diperebutkan.

“Dana Otsus yang tidak siap dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, akan menyuburkan praktik mafia anggaran dan calo di kalangan DPRA dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Aceh. Terutama merebut jumlah anggaran yang akan diusulkan sebagai kegiatan setiap tahun anggaran,” katanya.

Masalah lainnya adalah program dan kegiatan yang disusun provinsi jika tidak hati-hati dan terintegrasi dengan baik, maka dipastikan tidak akan mampu menjawab kebutuhan kabupaten/kota. Menurut GeRAK Aceh hal ini akan menjadi masalah yang sangat penting untuk dijadikan landasan terhadap implementasi atas perencanaan dana Otsus Aceh.

“Saat ini pengelolaan dan serapan kinerja anggaran provinsi sangat buruk, serapan anggaran yang 60 persen saja dari total Otsus tidak maksimal dikelola dengan baik, dan bagaimana jika dana otsus yang dikelola 100 persen oleh provinsi apakah akan mampu dikelola dengan baik dan tercapai atas apa yang menjadi dasar kebutuhan publik di Aceh?”

GeRAK Aceh juga mencatat pembahasan qanun ini sangat tidak partisipatif. Selain tidak melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pembahasan qanun ini juga tidak melibatkan publik secara langsung. “Sepertinya pembahasan qanun ini hanya dilaksanakan dengan tim yang dibentuk oleh DPRA saja, maka sangat wajar jika publik menolak dalam pelaksanaan RDPU,” ujar Askhal.

Menurutnya salah satu hal yang perlu segera dilakukan adalah qanun ini tidak tergesa-gesa. Jika pembahasan qanun ini dipaksa sesuai dengan keinginan DPRA, maka qanun ini tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan qanun yang baik dan akuntable.

Selain itu, kata dia, waktu pembahasan qanun ini juga tidak tepat. Pasalnya, APBK kabupaten/kota telah disahkan dan ada yang sedang dalam pembahasan. “Sehingga formula perhitungan dana otsus kabupaten/kota yang sudah disusun masih merujuk pada pembagian dana otsus 60:40 persen. Ini mengacaukan sistem perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota,” katanya.

Di sisi lain, GeRAK Aceh menilai pembahasan qanun yang sangat tertutup dan seperti kejar tayang, mengesankan kepada publik ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dengan pihak DPRA. Ditambah lagi pengambilalihan kewenangan kabupaten/kota dalam mengelolah dana otsus ini akan menguatkan kembali bergulirnya isu pemekaran Provinsi di Aceh. 

“Dimana ada dugaan pemerintah kabupaten dan kota sangat kecewa dengan sikap dari DPRA dan Plt Gubernur Aceh yang tidak berpikir panjang sebelum menyempurnakan pembahasan qanun Otsus,” ujarnya.[]

Baca juga: