Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaBerita LhokseumaweTarget PAD Lhokseumawe...

Target PAD Lhokseumawe tak Naik saat Dana Otsus Turun

LHOKSEUMAWE – Ketergantungan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh saban tahun sangat besar lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) amat kecil. Kontribusi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Lhokseumawe selama ini rata-rata kurang dari 8% per tahun.

Kondisi tersebut akan semakin menyulitkan Pemko Lhokseumawe dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang jika PAD tak kunjung naik secara maksimal.

Apalagi, alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat sejak 2008 sampai 2022 sebesar 2% dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, mulai tahun anggaran (TA) 2023 akan berkurang menjadi hanya 1%. Dengan demikian, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) akan dibagikan kepada kabupaten/kota pada tahun depan jumlahnya dipastikan turun.

[Sumber: LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemko Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020]

Sebagai perbandingan, Pemko Lhokseumawe pada tahun 2021 mendapatkan Dana Otsus dari Pemerintah Aceh Rp71,6 M. Sedangkan dalam APBK Lhokseumawe (APBK murni/sebelum perubahan) 2022, Dana Otsus dialokasikan sekitar Rp78,4 M.

“Kemungkinan di Rancangan Perubahan APBK 2022, pagunya (Dana Otsus) sekitar Rp69,2 M, (SiLPA mengurangi transfer di tahun berjalan),” kata Kepala Bappeda Lhokseumawe, Salahuddin, menjawab portalsatu.com via pesan WhatsApp, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Dilihat portalsatu.com, dalam Rancangan Kebijakan Umum APBK (RKUA) TA 2023, Pemko Lhokseumawe menjelaskan jumlah Pendapatan Daerah direncanakan lebih rendah dibandingkan pendapatan tahun berjalan (2022). Perbedaan target pendapatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer Antar-Daerah yaitu pendapatan bersumber dari DOKA.

Pemko Lhokseumawe memperkirakan pada TA 2023 pendapatan bersumber dari DOKA mengalami penurunan mencapai 65,38% jika dibandingkan tahun 2022. Secara umum Pendapatan Daerah Lhokseumawe menurun 6,53% pada 2023 dibandingkan 2022.

Dalam RKUA 2023 itu disebutkan perlu usaha meningkatkan penerimaan daerah berasal dari PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD, lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

“Langkah penting yang harus dilakukan Pemko Lhokseumawe untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil. PAD merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan dan kemandiran daerah,” tulis Pemko Lhokseumawe dalam RKUA 2023.

Namun, dalam RKUA 2023, Pemko Lhokseumawe hanya menargetkan PAD Rp70,3 M. Rinciannya, pajak daerah Rp34 M lebih, retribusi daerah Rp4 M, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan Rp5,2 M, dan lain-lain PAD yang sah Rp26,9 M lebih.

Sedangkan Pendapatan Transfer Rp665 M lebih, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp606,5 M, dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah Rp58,4 M lebih. Jumlah Pendapatan Daerah Lhokseumawe TA 2023 diproyeksikan Rp735,3 M lebih.

Artinya, PAD ditargetkan hanya akan menyumbang 9,56% terhadap total Pendapatan Daerah Lhokseumawe TA 2023. Sehingga ketergantungan Pemko Lhokseumawe kepada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh mencapai 90,44%.

Target PAD dibuat Pemko Lhokseumawe dalam RKUA 2023 hampir sama dengan PAD yang telah ditetapkan dalam APBK murni 2022 Rp70,4 M, lebih rendah dari target PAD TA 2021 yang sebesar Rp91,1 M.

Diduga target PAD TA 2022 dan TA 2023 dibikin berkurang karena realisasi PAD 2021 hanya Rp61,9 M, jauh dari target. Jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi PAD 2020 yang sebesar Rp65,8 M.

Adapun realisasi Pedapatan Daerah Lhokseumawe TA 2021 Rp799,1 M lebih, atau 94,75% dari target Rp843,4 M. Kontribusi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Lhokseumawe 2021 hanya 7,76%. Ketergantungan Pemko Lhokseumawe kepada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh mencapai 92,24%.

Kontribusi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Lhokseumawe 2020 juga hanya 7,88%, dan sumbangan PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah 2019 cuma 7,11%.

Dalam Laporan Keuangan TA 2021, Pemko Lhokseumawe menyampaikan hambatan dan kendala dihadapi dalam pencapaian target kinerja terkait PAD berisi tujuh poin. Di antaranya, masih terdapat data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum valid. Sehingga ketika dilakukan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi belum bisa melunasinya, karena data tertera dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sudah tidak sesuai. Untuk itu, perlu dilakukan validasi data kembali.

Selain itu, kurangnya kualitas SDM yang andal dalam proses peningkatan PAD.

RKUA-PPAS TA 2023 yang disampaikan Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Imran, dalam rapat paripurna DPRK, Senin, 1 Agustus 2022, kini sudah dibahas bersama Panitia Anggaran Dewan. Pj. Wali Kota dan Pimpinan DPRK menandatangani dokumen kesepakatan KUA-PPAS 2023 di ruang sidang dewan, Jumat, 12 Agustus 2022.

Baca: Pj Wali Kota Lhokseumawe dan DPRK Teken Kesepakatan KUA-PPAS 2023

Portalsatu.com berupaya mengkonfirmasi pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, 15 Agustus 2022, tentang data target PAD, alokasi Belanja Pegawai, dan Belanja Modal, setelah dibahas Panggar DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apakah terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) anggaran, atau masih sama seperti pagu dalam RKUA-PPAS 2023 yang disampaikan Pj. Wali Kota kepada DPRK? Sampai saat ini, pihak BPKD Lhokseumawe belum bersedia memberikan data tersebut.

Sebelumnya, portalsatu.com juga telah mengirim pertanyaan kepada Sekda Lhokseumawe, T. Adnan, 8 Agustus 2022, mengapa alokasi Belanja Modal dalam RKUA-PPAS TA 2023 sangat minim alias “terjun bebas” dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sementara pagu Belanja Pegawai sangat besar, jumlahnya lebih empat kali lipat pagu Belanja Modal. Ketua TAPD itu belum memberikan penjelasan sampai sekarang.

Lihat pula: RKUA-PPAS Lhokseumawe TA 2023: Belanja Modal ‘Terjun Bebas’

Untuk diketahui, salah satu prinsip penyusunan anggaran daerah adalah transparansi. Hal ini selalu ditegaskan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang tiap tahun diterbitkan.

Berikut data diperoleh portalsatu.com terkait target dan realisasi PAD Lhokseumawe:

RKUA Lhokseumawe TA 2023
Target PAD Rp70,3 M

APBK Lhokseumawe TA 2022
Target PAD Rp70,4 M

APBK Lhokseumawe TA 2021
Target PAD Rp91,1 M
Realisasi Rp61,9 M

APBK Lhokseumawe TA 2020
Target PAD Rp70,3 M
Realisasi Rp65,8 M

APBK Lhokseumawe TA 2019
Target PAD Rp76,1 M
Realisasi Rp61,4 M

APBK Lhokseumawe TA 2018
Realisasi PAD Rp65,6 M.[](nsy)

Baca juga: