BerandaBerita Banda AcehGrand Nanggroe PHK Tujuh Karyawan Pengurus Inti  Serikat Pekerja

Grand Nanggroe PHK Tujuh Karyawan Pengurus Inti  Serikat Pekerja

Populer

BANDA ACEH – Tujuh Karyawan Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh merasa diintimidasi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas, mereka juga merupakan pengurus inti serikat pekerja di perusahaan perhotelan tersebut.

Pemberhentian mendadak itu dilakukan pihak perusahaan dengan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditujukan kepada masing-masing pekerja. PHK ini dilakukan akhir Maret 2022 atau lebih kurang seminggu sebelum puasa (Ramadhan 1443 Hijriah). Mereka yang di-PHK yaitu Dirwan selaku Ketua Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel (SP.GNH), Supriadi wakil ketua, Azhari bendahara, dan Erwin pengurus LKS Bipartit, unsur serikat dan anggota serikat.

Ketua SP.GNH, Dirwan mengatakan PHK yang dilakukan manajemen perusahaan perhotelan terhadap pengurus SP.GNH, diduga dipicu laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Mobduk) Aceh terkait adanya pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan perhotelan itu pada pertengahan Agustus 2021.

Dugaan itu, tambah Dirwan, karena pada Februari 2022 pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Mobduk Aceh telah mengeluarkan Nota Pengawasan (NP) kepada perusahaan atas kesalahan yang diperbuat sesuai laporan SP.GNH sebelumnya.

“Kemudian sekitar bulan Maret 2022 Pimpinan Perusahaan (PP) GNH dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobduk Aceh untuk mempertanyakan pelaksanaan sebagaimana isi NP yang telah disampaikan kepada perusahaan,” katanya kepada wartawan, Jumat, 22 April 2022.

Lalu, tambahnya, pada 28 Maret 2022, Ketua dan Pengurus SP.GNH dihubungi via telepon oleh Ali Daud,  Manajemen Grand Nanggroe. “Saat itu Ali Daud menyampaikan bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap delapan orang pekerja di hotel itu. Satu hari kemudian kami menerima surat PHK. Dari delapan orang yang di-PHK, tujuh orang pengurus SP.GNH dan satu non serikat pekerja. Artinya, semua yang di-PHK merupakan pengurus inti serikat pekerja,” rincinya.

Atas tindakan PHK sepihak tersebut, karyawan yang juga pengurus SP.GNH menyatakan menolak dan menuntut perusahaan mempekerjakan mereka kembali dengan tetap membayar hak normatif pekerja berupa gaji, uang servis, tunjangan meugang dan THR Idul Fitri 2022.

“Kami menilai tindakan PHK yang dilakukan perusahaan terhadap kami yang merupakan pengurus dan anggota SP.GNH, merupakan bentuk intimidasi dan menghalang-halangi hak pekerja dalam berserikat atau menghalangi kebebasan berserikat dan perusahaan telah melanggar tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami meminta pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja yang berserikat dan mengambil tindakan tegas yang dilanggar perusahaan,” tegasnya.

Atas persoalan ini, ujar Dirwan, SP.GNH juga telah menyampaikan kepada induk organisasi yaitu DPW Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Provinsi Aceh untuk bersama-sama mengadvokasi persoalan tersebut agar mendapat penyelesaian.

Pihak Manajemen Grand Nanggroe yang dihubungi portalsatu.com, Sabtu, 23 April 2022, membenarkan telah memutuskan hubungan kerja atau PHK terhadap delapan karyawan. Namun, PHK tersebut murni untuk pengurangan karyawan karena kondisi pendapatan perusahaan yang tidak normal selama pandemi Covid-19 ini. “Saya hanya menjalankan perintah dari pihak perusahaan untuk melakukan PHK terhadap delapan karyawan,” kata Ali Daud, Bidang Sumber Daya atau Human Resources Development (HRD) Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

Menurutnya, dalam PHK tersebut tidak ada penilaian keterkaitan dengan serikat pekerja (SP). Nama–nama yang di-PHK adalah keputusan pimpinan perusahaan.  Namun, Ali Daud tidak dapat menjelaskan saat ditanya kenapa semua pengurus inti dan anggota yang tergabung dalam SP.GNH ikut di-PHK? Ali Daud hanya mengatakan, “ada juga bukan serikat pekerja  yang ikut di-PHK”.

Ali Daud yang juga pensiunan Pengawas Ketenagakerjaan Mobduk Aceh ini menambahkan, terkait dengan PHK delapan karyawan Hotel Grand Nanggroe ini, telah dilakukan dua kali perundingan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja (Bipartit).

“Pada Bipartit pertama, disepakati perusahaan akan membayarkan Rp 15 juta untuk masing-masing karyawan yang di-PHK. Boleh disebut sebagai pesangon dari perusahaan. Namun, mereka (karyawan di-PHK) tidak memberikan jawaban. Mereka bahkan menuntut harus diberikan THR Idul Fitri karena PHK dilakukan jelang Ramadhan,” jelas Ali Daud.

Dia menjelaskan, sesuai aturan dalam ketenagakerjaan, THR tidak dapat diberikan kepada karyawan yang tidak lagi bekerja selama Ramadhan. “Sedangkan dalam Bipartit kedua tidak lagi membahas soal pesangon Rp 15 juta, karena tidak ada jawaban dalam Bipartit pertama. Nanti perusahaan kemungkinan masih akan menjalankan Tripartit yaitu komunikasi, konsultasi dan musyawarah dengan ketenagakerjaan, sehingga persoalan ini selesai dengan baik,” katanya.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya