25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Grand Nanggroe PHK Tujuh Karyawan Pengurus Inti  Serikat Pekerja

BANDA ACEH – Tujuh Karyawan Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh merasa diintimidasi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas, mereka juga merupakan pengurus inti serikat pekerja di perusahaan perhotelan tersebut.

Pemberhentian mendadak itu dilakukan pihak perusahaan dengan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditujukan kepada masing-masing pekerja. PHK ini dilakukan akhir Maret 2022 atau lebih kurang seminggu sebelum puasa (Ramadhan 1443 Hijriah). Mereka yang di-PHK yaitu Dirwan selaku Ketua Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel (SP.GNH), Supriadi wakil ketua, Azhari bendahara, dan Erwin pengurus LKS Bipartit, unsur serikat dan anggota serikat.

Ketua SP.GNH, Dirwan mengatakan PHK yang dilakukan manajemen perusahaan perhotelan terhadap pengurus SP.GNH, diduga dipicu laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Mobduk) Aceh terkait adanya pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan perhotelan itu pada pertengahan Agustus 2021.

Dugaan itu, tambah Dirwan, karena pada Februari 2022 pihak Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Mobduk Aceh telah mengeluarkan Nota Pengawasan (NP) kepada perusahaan atas kesalahan yang diperbuat sesuai laporan SP.GNH sebelumnya.

“Kemudian sekitar bulan Maret 2022 Pimpinan Perusahaan (PP) GNH dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobduk Aceh untuk mempertanyakan pelaksanaan sebagaimana isi NP yang telah disampaikan kepada perusahaan,” katanya kepada wartawan, Jumat, 22 April 2022.

Lalu, tambahnya, pada 28 Maret 2022, Ketua dan Pengurus SP.GNH dihubungi via telepon oleh Ali Daud,  Manajemen Grand Nanggroe. “Saat itu Ali Daud menyampaikan bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap delapan orang pekerja di hotel itu. Satu hari kemudian kami menerima surat PHK. Dari delapan orang yang di-PHK, tujuh orang pengurus SP.GNH dan satu non serikat pekerja. Artinya, semua yang di-PHK merupakan pengurus inti serikat pekerja,” rincinya.

Atas tindakan PHK sepihak tersebut, karyawan yang juga pengurus SP.GNH menyatakan menolak dan menuntut perusahaan mempekerjakan mereka kembali dengan tetap membayar hak normatif pekerja berupa gaji, uang servis, tunjangan meugang dan THR Idul Fitri 2022.

“Kami menilai tindakan PHK yang dilakukan perusahaan terhadap kami yang merupakan pengurus dan anggota SP.GNH, merupakan bentuk intimidasi dan menghalang-halangi hak pekerja dalam berserikat atau menghalangi kebebasan berserikat dan perusahaan telah melanggar tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami meminta pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja yang berserikat dan mengambil tindakan tegas yang dilanggar perusahaan,” tegasnya.

Atas persoalan ini, ujar Dirwan, SP.GNH juga telah menyampaikan kepada induk organisasi yaitu DPW Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Provinsi Aceh untuk bersama-sama mengadvokasi persoalan tersebut agar mendapat penyelesaian.

Pihak Manajemen Grand Nanggroe yang dihubungi portalsatu.com, Sabtu, 23 April 2022, membenarkan telah memutuskan hubungan kerja atau PHK terhadap delapan karyawan. Namun, PHK tersebut murni untuk pengurangan karyawan karena kondisi pendapatan perusahaan yang tidak normal selama pandemi Covid-19 ini. “Saya hanya menjalankan perintah dari pihak perusahaan untuk melakukan PHK terhadap delapan karyawan,” kata Ali Daud, Bidang Sumber Daya atau Human Resources Development (HRD) Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

Menurutnya, dalam PHK tersebut tidak ada penilaian keterkaitan dengan serikat pekerja (SP). Nama–nama yang di-PHK adalah keputusan pimpinan perusahaan.  Namun, Ali Daud tidak dapat menjelaskan saat ditanya kenapa semua pengurus inti dan anggota yang tergabung dalam SP.GNH ikut di-PHK? Ali Daud hanya mengatakan, “ada juga bukan serikat pekerja  yang ikut di-PHK”.

Ali Daud yang juga pensiunan Pengawas Ketenagakerjaan Mobduk Aceh ini menambahkan, terkait dengan PHK delapan karyawan Hotel Grand Nanggroe ini, telah dilakukan dua kali perundingan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja (Bipartit).

“Pada Bipartit pertama, disepakati perusahaan akan membayarkan Rp 15 juta untuk masing-masing karyawan yang di-PHK. Boleh disebut sebagai pesangon dari perusahaan. Namun, mereka (karyawan di-PHK) tidak memberikan jawaban. Mereka bahkan menuntut harus diberikan THR Idul Fitri karena PHK dilakukan jelang Ramadhan,” jelas Ali Daud.

Dia menjelaskan, sesuai aturan dalam ketenagakerjaan, THR tidak dapat diberikan kepada karyawan yang tidak lagi bekerja selama Ramadhan. “Sedangkan dalam Bipartit kedua tidak lagi membahas soal pesangon Rp 15 juta, karena tidak ada jawaban dalam Bipartit pertama. Nanti perusahaan kemungkinan masih akan menjalankan Tripartit yaitu komunikasi, konsultasi dan musyawarah dengan ketenagakerjaan, sehingga persoalan ini selesai dengan baik,” katanya.[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...