Di zaman sekarang yang teknologi dapat menyampaikan informasi secara langsung dari berbagai belahan dunia secara serentak, negara Indonesia, khususnya di Aceh, terlihat mulai sadar, bahwasanya ketahanan bangsa bisa terancam karenanya.
Kita lihat, bagaimana sebuah kudeta dan perang dipropagandakan secara sistematis melalui artikel, foto, dan video di jeraring sosial, telah berhasil meruntuhkan beberapa negara.
Di Indonesia Suharto jatuh, di Mesir Husni Mubarak tumbang, di Iraq Saddam Hussein hancur, di Libya Muammar Khadafi terguling, dan sebagainya.
Hanya Turki di masa Recep Tayyip Erdogan yang berhasil mengatasi perang propaganda itu. Yang melegakan, pendapatku ini ternyata sama dengan hasil penelitian antropolog KBA.
“Kisah kegagalan perebutan kekuasaan di Turki tahun 2016 dan penangkapan ribuan orang merupakan contoh kongkrit. Dalam konteks ini, operasi subversi tidak berhasil menggulingkan Erdogan,” kata antropolog Dr Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (KBA), pada acara Pembekalan Bela Negara tentang Ancaman Nonmiliter, Kesbangpol Aceh, Rabu, 22 Maret 2017.
Pembicara tunggal di cara itu, KBA, mengupas dengan rinci tentang bagaimana pihak pihak memproduksi dan menyebarkan informasi yang kita konsumsi secara gratis dan kita sebagai korbannya.
Aku menghadiri acara tersebut atas nama PuKAT (Pusat Kebudayaan Aceh-Turki) untuk memenuhi undangan Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Hanya sebagian organisasi yang diundang.
Aku tidak tahu apa kategori panitia dalam memilih organisasi peserta, namun aku suka menghadiri acara seperti ini, disebabkan aku suka segala sesuatu yang terhubung dengan pengetahuan tentang keamanan nasional.
Di acara itu, hanya beberapa orang yang kukenal. Hadirin dari berbagai organisasi berbeda ideologi tapi satu dalam wawasan nusantara. Dan sepertinya, hanya PuKAT organisasi kebudayaan yang diundang dan hanya aku aktivis kebudayaan yang hadir di sana.
Jadi, dari sudut pandangku, sebagai aktivis kebudayaan di organisasi kebudayaan antarbangsa, persoalan bela negara dari ancaman nonmiliter adalah hal yang telah kupelajari, walaupun tidak sebaik dan sedetil Bang KBA yang menjadi pembicara tadi.
Di sela pemicaraannya selama sekira satu jam yang kusimak utuh dari awal sampai akhir tersebut, KBA sempat mencontohkan kudeta militer di Turki pada 15 Juli 2016, yang digagalkan oleh rakyat.
Dalam sesi tanya jawab, aku berkali-kali ingin bertanya, tapi pemandu acara tidak mengizinkannya, karenanya, kutulis di sini disebabkan ada yang penting untuk keamanan nasional.
“Proses operasi subversi di atas dilakukan dalam jangka waktu mencapai 25-
30 tahun. Tampaknya, operasi non-militer ini memang menyasar persiapan selama
satu generasi dan menargetkan seluruh lini kehidupan masyarakat. Pengalaman
kerusuhan Mei 1998 merupakan contoh kongkrit yang tidak ingin diulangi oleh
bangsa Indonesia. Namun, operasi subversi sejak tahun tersebut hingga hari ini telah dimulai melalui infiltrasi ideologi ke dalam sistem penyelenggaran kekuasaan di Indonesia. Jika memang siklus 25-30 tahun, maka operasi subversi melalui psy war, hybrid war, dan psy op akan mengalami puncak pada tahun 2028. Artinya, tantangan dan ancaman akan wujud pada tahun-tahun 2025. -KBA.
Walaupun KBA bicara lengkap tentang banyak hal dan pola propaganda pengacau dunia, di sini aku hanya menyampaikan dua hal. Semoga pihak keamanan nasional di Aceh membacanya. Tapi ini hanya pendapatku secara pribadi yang terlepas dari semua organisasi yang aku di dalamnya.
Akun Media Sosial yang Menyertakan Data Diri Asli
Pertama, tentang akun media sosial WNI terutama yang di Aceh karena orang Aceh suka bicara politik.
Sebaiknya, Pemerintah Aceh mengeluarkan aturan resmi yang berisi, setiap penduduk yang membuka akun jejaring sosial atau media sosial (medsos) seperti facebook, twitter, instagram, dan sebagainya, diwajibkan memakai nama asli dan mengisi data diri yang asli atau akun tersebut diblokir oleh pemerintah.
Ini untuk menghindari para penghasut (provokator) mengacaukan masyarakat dan negara dengan fitnah dan kabar palsu. Dan aturan seperti ini beradab, demokrasi, serta menjaga hak asasi penduduk dari kabar palsu.
Kelompok Feto Gulen yang Dinyatakan Teroris oleh Negara Turki Setelah Percobaan Kudeta 15 Juli 2016
Pemerintah Turki, setelah kudeta yang digagalkan rakyat pada 15 Juli 2016, mengeluarkan pernyataan resmi bahwasanya kudeta tersebut dilakukan oleh kelompok pengikut Fetullah Gulen yang bermukim di Amerika Serikat. Turki menamakan kelompok itu dengan Feto (Fetullah Teroris Organization) atau Organisasi Teroris Fetullah.
Negara Turki telah menghimbau negara sahabat untuk menutup dan mencabut izin seluruh usaha Feto di negara tersebut, termasuk menutup sekolah Feto dan membukanya lagi dengan guru dan kurikulum baru.
Banyak negara di beberapa benua telah mencabut izin seluruh usaha Feto. Khusus sekolah, dibuka lagi dengan guru dan kurikulum baru.
Di Indonesia, ada beberapa sekolah Feto, termasuk ada dua di Aceh. Tidak ditutup. Pihak sekolah dikabarkan telah tidak lagi menerima bantuan dari organisasi Feto sejak beberapa tahun lalu. Memang tidak, karena jaringan Feto telah ditutup oleh negara Turki.
Namun masalah itu bukan pada menerima bantuan, tapi pada doktrin mengkultuskan Fetullah Gulen yang dianggap hampir seperti nabi oleh pengikutnya karena membaca buku karangan Gulen.
Sebaiknya, Pemerintah Indonesia dan Aceh mengambil sikap, para murid sekolah Feto, harus diajarkan ulang tentang kesucian Nabi Muhammad SAW, dan harus diajarkan kembali tentang nasionalisme Indonesia, serta harus dididik ulang tentang kebudayaan Aceh.[]