Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaBerita Banda AcehHMI Aceh Kirim...

HMI Aceh Kirim Surat Terbuka kepada Presiden RI, Ini Tuntutannya

BANDA ACEH – Badko HMI Aceh mengirimkan surat terbuka berisi sejumlah tuntutan kepada Presiden RI Joko Widodo. Ketua Umum Badko HMI Aceh, M. Atar, Kamis, 22 Juni 2023, mengatakan dalam surat terbuka kepada Presiden RI, pihaknya menyampaikan beberapa persoalan.

Pertama, kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan bangsa Aceh akan berumur 18 tahun pada 15 Agustus 2023 mendatang. Namun, butir-butir yang terkandung dalam MoU Helsinki dinilai belum berjalan dengan baik.

“Kedua, konflik bisa saja selesai, letusan senjata boleh saja tidak terdengar lagi, perdamaian bisa saja menjadi cita-cita. Tapi, Bapak Presiden Republik Indonesia, (rakyat) yang mati tidak mungkin kembali. Trauma dan rasa kehilangan akan selalu terekam dengan baik di dalam memori masyarakat Aceh. Hal ini jelas ketika melihat keberlangsungan hidup masyarakat Aceh yang sejak dulu hidup dalam keadaan tidak menguntungkan. Persoalan konflik dan kemiskinan adalah masalah yang sampai hari ini masih berkelindan pada masyarakat Aceh dan akan terus berlanjut apabila Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tidak memiliki kepekaan dan inisiatif untuk menyelesaikannya”.

Ketiga, masih banyak masyarakat Aceh yang sulit untuk makan teratur atau membaca dan menulis dengan baik. Aceh menjadi daerah yang sudah dua kali duduk di peringkat tertinggi kemiskinan di Pulau Sumatera meski sudah cukup banyak uang yang datang ke daerah ini dengan kebijakan Otsus. Pada faktanya, itu juga tidak dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf pendidikan di Aceh.

Atas dasar itu, Badko HMI Aceh menyatakan sikap kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, dalam proses menuju perdamaian banyak ketidakadilan yang diterima masyarakat Aceh berupa pelanggaran HAM berat yang sampat saat ini masih belum dipenuhinya suatu keadilan terhadap korban.

“Maka dengan ini kami meminta kepada Bapak Presiden RI agar menyelesaikan, meminta maaf, dan menjelaskan ke publik terkhusus kepada masyarakat Aceh atas tindakan yang tidak berperi kemanusian tersebut”.

Kedua, 17 tahun sudah perdamaian terjadi di Aceh, namun masyarakat Aceh masih jauh dari kehidupan yang adil dan makmur. “Maka dengan ini menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera merealisasikan segala butir-butir kesepakatan yang ada di dalam MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan bangsa Aceh”.

Ketiga, atas upaya perbaikan kehidupan masyarakat Aceh terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, Aceh diberikan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat hingga 2027. “Dengan segala hormat kami yakin demi menjaga kestabilan ekonomi bahwa Aceh masih memerlukan dana otonomi khusus. Maka dengan ini kami menuntut kepada Presiden untuk memperpanjang dana otonomi khusus terhadap Aceh”.

Keempat, atas fakta dan data yang ada bahwa kondisi keterpurukan Provinsi Aceh tidak terlepas dari tingginya perilaku korup. “Kami menuntut Presiden membentuk tim khusus dan pengawasan yang ketat akan seluruh penggunaan anggaran negara yang ada di Aceh”.

HMI Aceh menyatakan surat terbuka kepada Presiden diniatkan sebagai bentuk protes dan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat Aceh. Kesejahteraan dan keadilan adalah dua hal mutlak yang harusnya dimiliki masyarakat Aceh setelah perdamaian ditandatangani.

“Badko HMI Aceh sebagai salah satu wadah pemuda di Aceh sadar bahwa betapa penting persoalan ini harus kami suarakan. Tujuan HMI hadir yakni dalam mewujudkan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT”.

“Untuk itulah surat terbuka ini kami perbuat. Selain untuk mewujudkan cita-cita yang makmur, surat ini juga sebagai alarm kepada pemimpin-pemimipin kami untuk dapat bangun dari tidurnya. Bangunlah, tidur kalian sudah cukup panjang!”[](rilis)

Baca juga: