BerandaBerita Banda AcehICW Gelar Pelatihan Investigasi untuk Jurnalis dan Masyarakat Sipil Aceh, Menguatkan Semangat...

ICW Gelar Pelatihan Investigasi untuk Jurnalis dan Masyarakat Sipil Aceh, Menguatkan Semangat Antikorupsi

Populer

BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar pelatihan investigasi dan monitoring kasus korupsi melalui Sekolah Anti-Korupsi (Sakti) kepada puluhan jurnalis muda dan masyarakat sipil Aceh. Pelatihan tersebut berlangsung lima hari, 24-28 Juni 2022, di The Pade Hotel, kawasan Aceh Besar.

Kegiatan ini merupakan kerja sama USAID, Internews, dan ICW, turut dibantu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) selaku perpanjangan tangan ICW di Aceh. Para peserta dari jurnalis mayoritas anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh yang bekerja pada sejumlah media lokal dan nasional.

Pelatihan tersebut diawali dengan diskusi digelar di Moorden Cafee Banda Aceh, Jumat (24/6). Diskusi itu menampilkan empat narasumber yakni Agus Sunaryanto (Wakil Koordinator ICW), Eric Sasono (COP Internews), Reza Idria (Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), dan Alfian (Koordinator MaTA).

“Sakti ini untuk menyegarkan kembali kemampuan jurnalis dan masyarakat sipil dalam isu-isu antikorupsi,” kata Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator ICW, dalam diskusi itu.

Agus Sunaryanto menjelaskan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia serta upaya pencegahan melalui penguatan Sakti. Menurut Agus, tahun 2023 mendatang mulai memasuki tahun politik. Partai politik mulai bergerilya untuk mempromosikan figur-figur mereka. “Sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak. Jika kita tidak berkomitmen untuk mengawasi, negara ini tidak maju-maju,” ujarnya.

Agus menyebut pelemahan KPK menjadi salah satu bukti tidak adanya itikad baik pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Beberapa kasus korupsi laporan ICW juga tidak mendapat respons dari penegak hukum.

“Untuk itu dibutuhkan pengawasan dari media dan masyarakat sipil agar calon-calon dari parpol untuk pemimpin negeri ini di masa mendatang bukan dari kalangan koruptor,” tegas Agus.

COP Internews, Eric Sasono, menilai demokrasi di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. “Berdasarkan catatan AJI Indonesia dan LBH Pers menunjukkan bahwa kemerdekaan pers saat ini memprihatinkan. UU ITE menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membungkam pers,” kata Eric yang tampil lewat aplikasi zoom.

Eric mengakui salah satu problem pers saat ini adalah soal kebutuhan ekonomi perusahaan media. Upah rendah diberikan kepada jurnalis dapat menjadikan independensi menurun. “Pemasukan perusahaan pers bahkan masih bergantung pada pemerintah, pemda kalau di daerah. Sehingga, pers yang mestinya sebagai pengawal isu-isu antikorupsi menjadi tidak berjalan sesuai harapan publik,” ujarnya.

Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria, mengatakan korupsi memang sudah ada sejak zaman dahulu. “Namun, kita tetap harus berusaha bagaimana korupsi tidak terjadi lagi, tidak menjadi budaya. Salah satunya dengan pengawasan semua pihak, termasuk media dan masyarakat sipil,” tuturnya.

Reza Idria mencontohkan kasus korupsi di Aceh yang menyebabkan Gubernur Irwandi Yusuf dipenjara. Menurut Reza, sebagian masyarakat Aceh menyebut kasus ini bukan korupsi tetapi unsur politis, dan Irwandi dinilai tidak layak dipidana.

“Ini akan sangat memengaruhi opini publik. Artinya, meskipun sudah terbukti korupsi sesuai putusan hakim, namun masih banyak orang tidak percaya bahwa Irwandi benar-benar korupsi. Pola-pola ini yang harus dihilangkan,” kata Reza.

Menurut Reza, salah satu kendala lainnya adalah faktor kedekatan seorang koruptor dengan lembaga atau publik yang mengawasinya. Persoalan sosial ini diakuinya akan sangat melemahkan pengawasan. “Kedekatan sosial bahkan silsilah kekeluargaan antara seorang pejabat atau orang yang korupsi, membuat pengawasan menjadi lemah. Bahkan, memandang hanya akan mengurangi kedekatan sosial di antara mereka atau keluarga,” ujarnya.

Koordinator MaTA, Alfian, menjelaskan tujuan dari kegiatan Sakti kerja sama USAID, Internews, ICW, dan MaTA. Menurut Alfian, Sakti merupakan salah satu langkah untuk menguatkan kembali semangat antikorupsi bagi jurnalis dan masyarakat sipil di Aceh. Kolaborasi pers dengan masyarakat sipil, kata dia, merupakan yang pertama di Aceh. “Kolaborasi ini harus terus diperkuat,” tegasnya.

Alfian menyebut sikap masyarakat sipil di Aceh terkait isu antikorupsi terjadi naik turun. Apalagi setelah adanya dana hibah dari Pemerintah Aceh untuk sejumlah ormas di Aceh. “Sehingga perlu penguatan kembali bagaimana isu-isu antikorupsi ini menjadi perhatian bersama, baik media maupun masyarakat sipil,” kata aktivis antirasuah itu.

Alfian juga berharap bagaimana insan pers di Aceh menjadi maksimal dalam memonitoring dan mengawal proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. “Dapat memonitoring kasus sampai tuntas. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan sampai berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Selain diskusi, kegiatan Sakti juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk mengisi pelatihan dengan materi penguatan isu-isu antikorupsi, jurnalisme investigasi, teknik investigasi, cara memperoleh data, riset, reportase, wawancara, hingga mengemas laporan investigasi, dan sistem monitoring.

Narasumber dihadirkan antara lain jurnalis senior Yarmen Dinamika dari Serambi Indonesia, Agung Sedayu dari Tempo, Adi Warsidi dari Aceh Kini, Irmansyah dari portalsatu.com, dan tim ICW serta Internews.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya