30.4 C
Banda Aceh
Senin, Agustus 8, 2022

Ini Data Temuan BPK Terkait Dana Perjalanan Dinas dari APBK Banda Aceh dan Lhokseumawe

BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai kondisi sebenarnya lebih Rp147,82 juta. Selain itu, menurut BPK, pembayaran biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan uang representasi pada 32 SKPK Banda Aceh membebani keuangan daerah sebesar Rp4,1 miliar lebih.

Pada TA 2021, Pemko Banda Aceh menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk 34 Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) lebih Rp19,99 miliar (M), dan terealisasi Rp13,82 M.

BPK melakukan uji petik atas pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah pada sembilan SKPK di Banda Aceh. Pemeriksaan dilakukan dengan pengujian bukti bill hotel dan kuintansi pembayaran uang harian.

“Dokumen yang diperiksa kemudian dikonfirmasi kepada pihak hotel untuk menguji keterjadian perjalanan dinas yang dilakukan,” tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, yang diterbitkan BPK Perwakilan Aceh pada 26 April 2022, dan diperoleh portalsatu.com belum lama ini.

Hasil konfirmasi dilakukan BPK menunjukkan beberapa permasalahan. Salah satunya, pertanggungjawaban biaya penginapan senilai lebih Rp131,37 juta tidak terdaftar di data reservasi hotel. Temuan itu setelah BPK melakukan konfirmasi kepada 22 penginapan/hotel sesuai bill yang dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban, yang hasilnya menunjukkan 63 bill pada 13 hotel tidak terdaftar di data reservasi hotel.

“Permintaan keterangan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas melalui Bendahara Pengeluaran mengakui tidak menginap di hotel tersebut. Biaya penginapan yang telah dibayarkan berdasarkan dokumen SPJ sebesar Rp187.672.848,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp131.370.994,00, dengan rincian pada Lampiran 8,” tulis BPK dalam LHP itu.

Dalam Lampiran 8 itu tertulis inisial nama pelaksana perjalanan dinas dengan rincian 28 dari Sekretariat DPRK, 31 dari Sekretariat Daerah (Setda), 2 dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), dan 2 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh. Dari 63 pelaksana perjalanan dinas itu, terlihat ada inisial nama yang sama. Artinya, ada perjalanan dinas dilakukan orang yang sama lebih dari satu kali.

Permasalahan lainnya yang ditemukan BPK, pertanggungjawaban biaya penginapan lebih tinggi dari fakta sebenarnya senilai Rp16,45 juta lebih. “Hasil konfirmasi akomodasi atau penginapan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pembayaran penginapan yang dipertanggungjawabkan dengan nilai pembayaran penginapan yang seharusnya. Perbedaan atau selisih nilai tersebut sebesar Rp16.445.441,00, dengan rincian pada Lampiran 9,” tulis BPK.

Dalam Lampiran 9 itu tertulis inisial nama pelaksana perjalanan dinas dengan rincian 9 dari Setda, 3 dari BPKK, dan 1 dari Inspektorat.

Menurut BPK, hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp147.826.435 (Rp131.370.994 + Rp16.455.441).

Hal tersebut disebabkan pelaksana perjalanan dinas tidak menaati ketentuan untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan pelaksanaannya.

Atas permasalahan tersebut, Pemko Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Inspektur, Kepala BPKK, Kepala Pelaksana BPBD menyatakan sependapat dengan temuan BPK, dan akan melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.
BPK merekomendasikan Wali Kota Banda Aceh agar memerintahkan para Kepala SKPK terkait untuk menertibkan pertanggungjawaban perjalanan dinas pada SKPK yang dipimpinnya, dan memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas terkait akomodasi penginapan sesuai ketentuan berlaku, dan menyetorkan ke Kasda sebesar Rp147.826.435.

“Atas rekomendasi tersebut, pelaksana perjalanan dinas pada empat SKPK terkait telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp16.366.522,00,” tulis BPK dalam LHP itu.

Membebani keuangan daerah

Masih terkait APBK Banda Aceh TA 2021, BPK juga menemukan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri pada 32 SKPK membebani keuangan daerah.

Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemko Banda Aceh diatur dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021. Perwali tersebut di antaranya menetapkan besaran tertinggi uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri pada lingkungan Pemko Banda Aceh.

Menurut BPK, pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri pada 34 SKPK berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan SBU, ditemukan sejumlah permasalahan. Pertama, besaran uang harian dan uang representasi belanja perjalanan dinas yang ditetapkan pada SBU belum mengacu kepada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Kedua, perhitungan uang harian dan uang representasi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada 32 SKPK tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3,60 M lebih.

“Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban pada 34 SKPK dan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 32 SKPK melakukan pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas tahun 2021 kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp3.605.289.929,00,” tulis BPK dalam LHP atas LKPD Banda Aceh TA 2021.

Berdasarkan hasil wawancara auditor BPK dengan Kepala Bagian Hukum Setda Banda Aceh diketahui bahwa proses penyusunan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 126 Tahun 2020 tentang SBU Pemko Banda Aceh TA 2021 disusun oleh TAPD (TAPK) tanpa berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk melakukan reviu kesesuaian dengan peraturan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara auditor BPK dengan Kepala BPKK dan Kepala Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh diketahui bahwa Perwali Nomor 126 Tahun 2020 tentang SBU belum sepenuhnya mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Atas hal tersebut akan dilakukan penyesuaian besaran SBU agar tidak melebihi Perpres 33 Tahun 2020 untuk realisasi perjalanan dinas tahun berikutnya.

Ketiga, perhitungan uang harian dan uang representasi atas utang belanja perjalanan dinas pada 18 SKPK tidak sesuai ketentuan sebesar Rp495,4 juta.

“Berdasarkan reviu dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang menjadi utang belanja pada 19 SKPK dan hasil perhitungan diketahui bahwa sebanyak 18 SKPK menghitung uang harian dan uang representasi perjalanan dinas tahun 2021 kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp495.465.000,00,” tulis BPK.

Menurut BPK, hal tersebut mengakibatkan pembayaran biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan uang representasi membebani keuangan daerah sebesar lebih Rp4,1 M (Rp3,6 M + Rp495,4 juta lebih).

Hal tersebut disebabkan Perwali Nomor 126 Tahun 20020 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemko Banda Aceh Tahun 2021 belum memedomani ketentuan berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemko Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan merevisi Perwali itu sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, serta membuat kinerja Pemda dapat lebih optimal.

Sekda Banda Aceh, Amiruddin, dikonfirmasi portalsatu.com via pesan WhatsApp (WA), Senin, 13 Juni 2022, mengatakan terkait data tindak lanjut rekomendasi BPK bisa langsung dikonfirmasi dengan Kepala BPKK.

Namun, nomor telepon seluler dan WA milik Kepala BPKK Banda Aceh, Muhammad Iqbal Rokan, yang dikirim Sekda Amiruddin kepada portalsatu.com, sejak Senin sampai Selasa (14/6) siang, tidak aktif. Sejumlah pertanyaan dikirim via pesan WA juga masih centang satu alias belum masuk.

Baca juga: BPK Temukan Lebih Bayar Gaji Dua PNS Pemko Lhokseumawe yang Terjerat Kasus Hukum

Kelebihan pembayaran

Sementara itu, Pemko Lhokseumawe pada TA 2021 mengalokasikan belanja perjalanan dinas Rp18,65 M lebih, dan terealisasi Rp15,88 M. Jumlah realisasi dana perjalanan dinas di Pemko Lhokseumawe lebih tinggi dibandingkan dengan Pemko Banda Aceh.

Hasil pemeriksaan dilakukan BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bersumber dari APBK Lhokseumawe menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Rp63 juta. Dari jumlah itu, BPK menemukan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas terkait akomodasi penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp28,6 juta, dan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas Rp34,3 juta.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam LHP Atas LKPD Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang diterbitkan pada 28 April 2022.

Kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2021 itu, paling banyak di BPBD sebesar Rp26,5 juta dan BKPSDM Rp24,4 juta. Sisanya di lima SKPK lainnya dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp4,8 juta.

BPK merekomendasikan Wali Kota Lhokseumawe agar memerintahkan para kepala dinas/SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp63 juta.

Menurut BPK, atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke Kasda sampai pemeriksaan berakhir sebesar Rp36,1 juta lebih. Dalam Rp36,1 juta itu termasuk pengembalian kembali dari pihak BKPSDM Rp24,4 juta.

Adapun sisa kelebihan pembayaran yang belum disetor ke Kasda sampai pemeriksaan berakhir sebesar Rp26,9 juta lebih. Dari jumlah itu, paling banyak di BPBD. Sampai berakhirnya pemeriksaan oleh BPK, pihak BPBD baru menyetor kembali ke Kasda Rp3,8 juta.

Kepala Pelaksana BPBD Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, dikonfirmasi portalsatu.com, Senin (13/6), mengatakan lebih bayar dana perjalanan dinas TA 2021 pada BPBD Rp26,5 juta sudah disetorkan kembali semuanya ke Kas Daerah. “Alhamdulillah, sudah,” kata Dedi yang menjabat Kepala BPBD sejak Januari 2022.

Lihat pula: Honorarium TAPK Lhokseumawe Rp1,2 Miliar, BPK: Pemborosan Anggaran Rp983 Juta

[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Gayo Lues Gelar Festival Seni Budaya Gayo Berhadiah Rp 80 Juta, Ini Jadwalnya

BLANGKEJEREN - Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues akan menggelar Festival Seni Budaya Gayo dengan...

Rakernas Apeksi di Padang, Pj Wali Kota Lhokseumawe Usung ‘Kota Beriman dan Kreatif’

PADANG – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Dr. Imran, MA.Cd., mengusung 'Kota Beriman dan Kreatif'...

Ini Sejumlah Langkah Presiden Joe Biden untuk Perangi Perubahan Iklim

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengumumkan sejumlah langkah baru yang sederhana untuk memerangi perubahan...

Peringati HAN, Dinkes Aceh Sediakan Layanan Imunisasi Anak

BANDA ACEH - Dinas Kesehatan Aceh membuka gerai imunisasi bagi anak dalam peringatan Hari...

Ini Kata TA Khalid saat Bimtek Kelompok Tani Hutan Digelar BPDAS Krueng Aceh

LHOKSEUMAWE - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh menggelar...

BPSDM Aceh: Tak Ada Program Beasiswa 2022, Kecuali Kerja Sama dengan Politeknik

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin, S.Pd., M.Pd.,...

HMI Pertanyakan Beasiswa Aceh 2022

BANDA ACEH - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mempertanyakan kejelasan program...

Di Kala TNI Bantu Selamatkan Batu Nisan Aceh

Oleh: Thayeb Loh Angen Pujangga asal Sumatra Aceh Pada pagi cerah itu, puluhan orang berseragam tentara,...

Pentagon Tunjuk Patrick Ryder Jadi Juru Bicara Baru

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah menunjuk seorang Brigadir Jenderal Angkatan Udara sebagai...

Ini Kata Haizir Sulaiman Tentang Kado HUT ke-49 Bank Aceh

BANDA ACEH - Bank Aceh berhasil menjadi bank yang terbaik di kelasnya atau menduduki...

HUT Ke-49: Bank Aceh Gagasan Besar Bagi Perbankan Syariah di Tanah Air

BANDA ACEH - Dalam perjalannya selama 49 tahun, Bank Aceh masih menjadi penguasa pasar...

BPMA dan Medco E&P Malaka Inspeksi Jalur Pipa, Ini Tujuannya

BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),...

Armia Jamil Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua IJTI Korda Lhokseumawe Raya

LHOKSEUMAWE - Armia Jamil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)...

Soal Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai, Nasir Djamil: Kalau Ragu, Hentikan Saja!

LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi III/Hukum DPR RI, M. Nasir Djamil, menyoroti penetapan lima tersangka...

Ini Kata Ketum IJTI Soal Pentingnya Pemberitaan Membawa Aceh Lebih Kondusif

LHOKSEUMAWE – Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (Ketum IJTI), Herik Kurniawan, mengajak para...

Danrem Lilawangsa Buka Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane

LHOKSEUMAWE - Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf. Bayu Permana, melakukan tendangan perdana bola kaki...

Antony Blinken: Latihan Militer Cina adalah Peningkatan Penting

PHNOM PENH, KAMBOJA — Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Jumat, 5 Agustus...

Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane, Ini Daftar 10 Tim dan Jadwalnya

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 10 tim pesantren dari 10 kabupaten/kota di wilayah Korem-011/Lilawangsa akan berlaga...

Dilantik Jadi Ketua NasDem Pidie, Ini Kata Fadhlullah TM Daud

SIGLI - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Aceh, Teuku Taufiqulhadi,...

KIP Aceh Utara Sosialisasi PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

LHOKSUKON - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum...