Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita LhokseumaweIni Hasil Pemeriksaan...

Ini Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Retribusi Pelayanan Persampahan di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menyebut pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe belum tertib. Hal itu disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemko Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang diterbitkan pada April 2022.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021, Pemko Lhokseumawe menargetkan PAD sebesar Rp91,16 miliar, tapi hanya terealisasi Rp61,98 M atau 67,99%.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PAD Lhokseumawe menunjukkan beberapa permasalahan. Salah satunya, belum ada peraturan wali kota terkait pelayanan persampahan/kebersihan.

Pelayanan persampahan/kebersihan Kota Lhokseumawe dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2021.

Pada TA 2021, pendapatan retribusi pelayanan persampahan ditargetkan Rp1 M, namun hanya terealisasi Rp621 juta atau 62,10%.

BPK menyebut hasil pemeriksaan atas pelayanan persampahan diketahui Wali Kota Lhokseumawe belum menetapkan tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, dan tata cara penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Menurut penjelasan Kabid Kebersihan dan Sanitasi DLH kepada BPK, terkait mekanisme pembayaran retribusi, Wajib Retribusi (WR) membayar melalui petugas dari dinas dan petugas menerbitkan SKRD. Selanjutnya petugas menyetorkan ke bendahara penerimaan, lalu disetor ke Kas Daerah.

Permasalahan lainnya, monitoring atas ketertiban pembayaran retribusi sampah belum dilakukan. Menurut BPK, hasil pengujian atas data daftar manual WR Retribusi Sampah TA 2021 diketahui terdapat WR yang pembayaran retribusinya masih menunggak.

Kepada BPK, Kabid Kebersihan dan Sanitasi DLH menjelaskan monitoring atas ketidaktertiban WR melakukan pembayaran belum dilakukan lantaran DLH belum memiliki database WR yang lengkap.

Menurut BPK, kedua permasalahan tersebut mengakibatkan target pendapatan retribusi pelayanan persampahan Rp1 M tidak tercapai.

Kepada BPK, Pemko Lhokseumawe melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan BPKD dan DLH akan segera melakukan permohonan menyusun Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BPK merekomendasikan Wali Kota Lhokseumawe agar menetapkan peraturan wali kota tentang tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, dan tata cara penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Selain itu, memerintahkan Kepala DLH mengidentifikasi dan memutakhirkan data Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai qanun yang berlaku.

Lantas, apakah saat ini sudah ada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe terkait tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, dan tata cara penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan?

“Hasil konfirmasi saya dengan Kabag Hukum (Setda Lhokseumawe), peraturan wali kota terkait hal itu tidak ada. Selama ini mengacu qanun yang spesifik menyangkut retribusi pelayanan persampahan, sehingga tidak ada perwal,” kata Kepala DLH Lhokseumawe, Syuib, menjawab portalsatu.com melalui telepon seluler, Senin, 15 Agustus 2022.

Soal database Wajib Retribusi yang lengkap atau data mutakhir WR, Syuib menyebut tidak ada di DLH. Namun, hasil konfirmasi dirinya dengan mantan Kepala Bidang Pendapatan BPKD, “Database WR ada, meskipun tidak setiap tahun di-update”.

Syuib menambahkan di Kantor DLH ada dibuka loket peyetoran retribusi. “WR wajib setor, tapi WR mungkin malas ke kantor. Maka kita kirim petugas ke lapangan, tapi tidak ada petugas khusus. Jadi, staf DLH jemput ke WR, itu yang kita lakukan selama ini,” tuturnya.

Terkait retribusi persampahan/kebersihan di pasar, kata Syuib, saat petugas DLH mendatangi para pegadang, mereka menolak membayar karena sudah dikutip pihak Dinas Perdagangan.

“Saya sarankan kepada pimpinan agar ke depan retribusi persampahan dan retribusi pasar disatupintukan ke Bidang Pendapan BPKD, bukan lagi ke dinas terkait (DLH dan Dinas Perdagangan),” ujar Syuib.

Baca juga: Di TPA Alue Lim: Semua Alat Berat Rusak Hingga Jalan Berlumpur.[](red)

Baca juga: