Ini Kata Akademisi Soal Geuchik di Aceh Utara Bimtek ke Lombok

ACEH UTARA – Akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Yulius Dharma, S.Ag., M.Si., menilai bimbingan teknis (bimtek) untuk para geuchik dalam Kabupaten Aceh Utara yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak efektif dan efisien.

Yulius Dharma yang juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unimal, kepada portalsatu.com/, Selasa, 17 Juli 2018, mengatakan, pemerintah mengucurkan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, kata dia, selama ini tingkat kemiskinan sangat tinggi di pedesaan. Dengan dana tersebut, kata dia, desa juga diharapkan dapat mandiri melalui pengembangan potensi yang ada di masing-masing gampong (desa).

Oleh karena itu, kata Yulius, dana desa itu harus diperuntukkan terhadap program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga angka kemiskinan terus berkurang.

Menurut Yulius, apabila memang dibutuhkan peningkatan kapasitas geuchik dan aparatur gampong lainnya melalui bimtek yang menggunakan dana APBG, seharusnya dilaksanakan di daerah setempat, bukan ke luar Aceh seperti Lombok.

“Kalau dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi anggaran desa, maka alangkah baiknya diplotkan anggaran tersebut untuk diselenggarakan bimtek di daerah kita. Kita hanya mengundang pemateri yang berkompeten dari luar daerah, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran. Paling hanya honorarium pemateri dan lainnya yang disesuaikan dengan standar biaya minimum dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan,” kata Yulius.

Yulius mengungkapkan, kini menjadi pertanyaan publik, mengapa para geuchik di Aceh Utara mesti ke Lombok untuk mengikuti bimtek dengan alasan meningkatkan kapasitas kinerja pemerintahan aparatur gampong. Menurut dia, publik pun menilai bimtek itu terkesan formalitas saja.

“Karena kita melihat sungguh tidak efektif, menghabiskan anggaran puluhan juta hanya sebatas bimtek beberapa hari ke luar daerah. Bahkan kegiatan serupa dilakukan sudah berulang kali. Kasihan masyarakat di gampong, dana desa berlimpah, tetapi manfaatnya sangat kurang bagi masyarakat,” ujar Yulius.

Yulius berharap ke depan Pemerintah Aceh Utara melalui dinas terkait dan juga para geuchik agar mempunyai tanggung jawab moral dalam melihat kondisi daerahnya masing-masing. Dia menyayangkan anggaran yang dikeluarkan dari APBG masing-masing gampong di Aceh Utara untuk bimtek ke luar daerah, sehingga dana itu berpotensi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi lain.

“Seandainya bimtek itu dilaksanakan setiap tahun di Aceh, maka anggaran tersebut dapat berputar di daerah kita. Ini yang harus dicermati oleh pemerintah daerah, laksanakan program yang menyentuh hati masyarakat,” ungkap Yulius.

Yulius menambahkan, setiap program atau pelatihan harus ada output dan outcome (hasilnya). “Manfaat dari bimtek itu untuk apa, ada tidak diterapkan di gampong masing-masing yang bermanfaat bagi masyarakat? Jika tidak demikian, tentu bimtek itu menjadi sia-sia dengan menguras anggaran desa puluhan juta ke luar daerah,” katanya.

“Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus memiliki perencanaan yang matang, supaya dapat berjalan efektif untuk pengembangan potensi di gampong masing-masing,” ujar Yulius.

Menurut Yulius, intelektual dan tingkat keimanan seorang pemimpin itu sangat diperlukan dalam mengelola roda pemerintahan. Dia pun berharap pemimpin di tingkat gampong ke depan dipercayakan kepada kaum muda yang berintelektual supaya dapat menghasilkan program-program berkualitas dalam memakmurkan masyarakat.[]