Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaNewsIni Koreksi Mendagri...

Ini Koreksi Mendagri Terhadap APBA 2016

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh segera merasionalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016 sebagaimana hasil koreksi Mendagri.

Hasil koreksi Mendagri itu tertuang dalam Kepmendagri Nomor 903-832 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2016.

“Hal ini mengingat Aceh di samping sudah terlambat melakukan pengesahan anggaran dan mendapatkan koreksi dari Mendagri yang cukup banyak, sehingga semakin memperlambat proses realisasi anggaran untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujar Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA melalui siara pers diterima portalsatu.com, Rabu, 24 Februari 2016.

Data diperoleh MaTA, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri yang ditetapkan pada 17 Februari 2016, diketahui cukup banyak koreksi menyangkut duplikasi anggaran, pengalokasian anggaran di luar kewenangan Pemerintah Aceh, serta alokasi anggaran yang tidak rasional/pemborosan anggaran. Dari sekian banyak catatan yang disampaikan oleh Mendagri, beberapa koreksi tersebut di antaranya:

1.      Pengalokasian anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 3,1 miliar harus dikurangi dan disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf f PP Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH/WKDH.

2.      Pengalokasian anggaran hibah berupa uang di luar hibah dana BOS sebesar Rp 173,6 miliar atau 1,35% dari total belanja Aceh harus dikurangi jumlah alokasi anggarannya. Alokasi anggaran hibah tersebut di antaranya dialokasikan untuk:

a.       Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebesar Rp 110 miliar

b.      Panwaslih Aceh sebesar Rp 17 miliar

c.       Hibah kepada KONI Aceh sebesar Rp 30 miliar

d.      Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 500 juta

e.       Bantuan hibah kepada Pramuka sebesar Rp 3,5 miliar

3.      Pengalokasian anggaran untuk belanja bantuan sosial berupa uang sebesar Rp 247,2 miliar atau 1,92% dari total belanja Aceh juga harus dikurangi.

4.      Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, dengan memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, kepatutan, kewajaran dan tanpa pemborosan. Selanjutnya biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dilarang untuk dianggarkan dalam APBA 2016.

Hafidh menyebut koreksi Mendagri tersebut sangat mendasar. Sebab anggaran untuk item-item tersebut alokasinya sangat besar, sehingga direkomendasikan dialihkan untuk belanja modal. Pasalnya, kata dia, pencapaian belanja modal Pemerintah Aceh lebih kecil dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2015 yaitu 22,66% dari total belanja daerah.

“Pengurangan anggaran tersebut harus dialihkan untuk program-program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh, terutama dalam rangka memenuhi penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hafidh.

Di samping itu, Hafidh melanjutkan, dalam evaluasi Mendagri tersebut juga diketahui tidak adanya alokasi anggaran yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Alokasi anggaran dimaksud yaitu alokasi untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang seharusnya ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh malah tidak mendapatkan alokasi dalam APBA 2016.

“Hal lain yang menjadi catatan dari evaluasi Mendagri tersebut yaitu alokasi untuk urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Energi Sumberdaya Mineral yang menjadi Urusan Wajib dan urusan Pilihan Pemerintah Aceh hanya mendapatkan alokasi di bawah 1% dari total belanja Pemerintah Aceh (Urusan Lingkungan Hidup sebesar 0,25%, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,22%, Urusan Energi Sumberdaya Mineral 0,58%),” kata Hafidh.[] (idg)

Baca juga: