25.1 C
Banda Aceh
Minggu, Desember 5, 2021

Ini Respons Kuasa Hukum Dinas PUPR Soal Gugatan Rekanan Gedung Kesenian Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Dinas PUPR Lhokseumawe belum memberikan penjelasan soal belum dibayarnya sisa pekerjaan 25 persen lagi untuk rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap II, sehingga muncul gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe telah mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota pada 11 Oktober 2021 agar pihak Bagian Hukum Setda menjadi kuasa hukum menghadapi gugatan tersebut.

Hal itu diketahui portalsatu.com setelah mengkonfirmasi Kadis PUPR Lhokseumawe, Safaruddin, terkait gugatan dari CV Muhillis & Co sebagai rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Tahun Anggaran 2019.

Safaruddin meminta agar soal gugatan itu dikonfirmasi dengan Afriani, S.H., M.H., dari Bagian Hukum Setda Lhokseumawe sebagai kuasa hukum Dinas PUPR.

Portalsatu.com mengirim beberapa pertanyaan kepada Afriani. Mengapa Dinas PUPR belum membayar sisa pekerjaan 25 persen lagi untuk rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Tahap II? Kapan akan dibayar lunas? Selain paket gedung kesenian, apakah benar sejumlah proyek lainnya di PUPR juga belum dibayar alias masih utang? Ada berapa paket atau total utang/kewajiban PUPR kepada rekanan?

“Untuk persoalan gedung kesenian kita akan mengikuti proses persidangan di pengadilan saja dahulu,” kata Afriani melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 16 Oktober 2021.

“Untuk pertanyaan yang lainnya saya tidak berwenang menjawab. Saya terbatas sebagai kuasa hukum penanganan perkara gugatan wanprestasi sebagmana yang saudara maksud,” tambah Afriani.

Sampai berita ini ditayangkan, Kadis PUPR Lhokseumawe, Safaruddin, belum merespons pertanyaan: apakah benar sejumlah proyek lainnya di PUPR tahun anggaran 2019 dan 2020 juga belum dibayar alias masih utang? Berapa total utang/kewajiban PUPR kepada pihak rekanan yang belum dibayar tahun 2019 sampai sekarang?

Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Rustam (58), melalui kuasa hukumnya, Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., menggugat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe ke pengadilan. Pasalnya, Dinas PUPR belum membayar sisa pekerjaan sebesar 25 persen dari nilai kontrak, yaitu Rp1.679.500.000 kepada CV Muhillis & Co sebagai rekanan yang sudah menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Tahun Anggaran 2019.

Gugatan Wanprestasi tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa, 5 Oktober 2021, dengan Nomor Perkara: 8/Pdt.G/2021/PN Lsm.

Majelis Hakim PN Lhokseumawe menggelar sidang perdana perkara Wanprestasi itu, Kamis, 14 Oktober 2021.

“Sidang perdana beragendakan pemeriksaan gugatan dari Penggugat. Dalam sidang perdana kemarin (Kamis, 14/10), dari pihak Tergugat yang datang salah seorang staf Dinas PUPR, Faisal. Tapi, dia belum bisa menunjukkan surat tugasnya, sepertinya belum selesai, sehingga (Tergugat) dianggap tidak hadir, maka belum bisa diperiksa (gugatan),” kata Teuku Fakhrial Dani, Jumat, 15 Oktober 2021.

“Jadi, pihak PN Lhokseumawe akan memanggil kembali pihak Dinas PUPR selaku Tergugat untuk hadir pada sidang selanjutnya, 20 Oktober 2021. Apabila nantinya para pihak hadir maka sidang itu dilanjutkan, tapi biasanya ada mediasi dulu sebelum pemeriksaan pokok perkara,” tambah pengacara pada Law Firm “Ampon Dani & Partners”, beralamat di Banda Aceh itu.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim PN Lhokseumawe memberikan putusan: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan sisa pekerjaan kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi.

Berikutnya, menghukum Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan kepada Penggugat sebesar 25 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.679.500.000; Menghukum Tergugat untuk membayar bunga akibat kelalaian Tergugat yang tidak membayarkan sisa pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp1.679.500.000 dikalikan 2 persen per tahun dihitung sejak Februari 2020 sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat; dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp2 miliar. (Baca: Rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Lhokseumawe Tahap II Gugat Dinas PUPR ke Pengadilan)[]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Pidie Jaya Juara Umum Pra-PORA Muaythai

BANDA ACEH – Para fighter asal Kabupaten Pidie Jaya sukses mendominiasi perolehan medali pada...

SMAN 9 Tangsel dan SMPN 19 Jakarta Selatan Juara Festival Tari Ratoh Jaroe

JAKARTA - Panitia Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) akhirnya menyerahkan Piala Bergilir Gubernur Aceh...

Milad GAM, Bendera Bintang Bulan Sempat Berkibar di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Warga dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tergabung dalam Majelis Wilayah...

Kapolres Subulussalam Ingatkan Netizen Tentang Ujaran Kebencian, Ada Sanksi Pidana

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengingatkan pengguna media sosial (medsos) di wilayah...

Kuliah Umum di BJI Lhokseumawe, Lailan: Taati Kode Etik Jurnalistik, Bangun Relasi yang Baik

LHOKSEUMAWE – CEO Tandaseru, Psychology and Training Consultant, Lailan Fajri Saidina, mengatakan jurnalis harus...

Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran, Walkot Bintang: Pemko Segera Bangun Huntara

  SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang mengatakan pemerintah melalui Badan Penanggulangan...

Mantan Kombatan Pase Peringati Milad GAM, Ini Kata Jhony Jubir KPA Soal Bendera Bintang Bulan

LHOKSUKON - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh...

Ini Kata Nasir Nurdin Tentang Kepengurusan PWI Aceh yang akan Dilantik di Sabang

BANDA ACEH - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2021-2026 hasil Konferensi Provinsi...

Warga Aceh Diimbau Waspada Hadapi Cuaca Buruk

BANDA ACEH – Masyarakat Aceh diimbau meningkatkan kewaspadaan di tengah perubahan cuaca yang terjadi...

‘Jangan Mudah Menyerah Dalam Mengajak Siswa Untuk Ikut Vaksinasi’

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah mengatakan vaksinasi pertama dan kedua harus...

Meningkatkan PAD Sebagai Kemandirian Daerah

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu rencana keuangan suatu daerah dalam...

Dolly Cibro Nyatakan Maju Calon Ketua Demokrat Subulussalam

SUBULUSSALAM - Dolly S Cibro, politikus Partai Demokrat yang saat ini duduk sebagai Anggota...

Jelang Milad GAM, Kapolres Imbau Warga Tidak Terprovokasi

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal mengimbau masyarakat agar tidak terprovoksi jika...

JPU Limpahkan Perkara Korupsi APBG Paya Bilie ke Pengadilan Tipikor, Kaur Keuangan Diminta Menyerahkan Diri

LHOKSEUMAWE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe melimpahkan perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan...

Daerah Tutupan Hutan Desak Pemerintah Pusat Jadikan Luas Lahan Jadi Penghitungan Transfer DAU

  GAYO LUES - Pemerintah Provinsi Papua Barat memprakarsai dan mengundang Bupati Gayo Lues sebagai...

Jelang Milad GAM, Kapolda Aceh Koordinasi dengan Wali Nanggroe

BANDA ACEH – Jelang Milad GAM pada 4 Desember 2021, Kapolda Aceh Irjen. Pol....

Anggota DPRK Ade Rizky Berikan Bantuan Sembako untuk Korban Kebakaran di Gunung Bakti

  SUBULUSSALAM - Anggota DPRK Subulussalam dapil Sultan Daulat, Ade Rizky Noviani menyerahkan bantuan paket...

Kebakaran Landa Gunung Bakti, 7 Rumah Rusak Berat, 2 Rusak Ringan

SUBULUSSALAM - Kebakaran melanda Kampong Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Kamis, 2...

Aceh-Papua Teken MoU, Sepakat Perjuangkan Kekhususan Bersama-Sama

BANDA ACEH – Sebagai dua daerah yang diberikan kewenangan khusus, Aceh dan Papua sepakat...

Majelis Rakyat Papua Berkunjung ke Partai Aceh, Ini yang Dibahas

BANDA ACEH - Rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP) berkunjung ke Kantor Partai Aceh di...