25.1 C
Banda Aceh
Minggu, Desember 5, 2021

Rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Lhokseumawe Tahap II Gugat Dinas PUPR ke Pengadilan

LHOKSEUMAWE – Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Rustam (58), melalui kuasa hukumnya, Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., menggugat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe ke pengadilan. Pasalnya, Dinas PUPR belum membayar sisa pekerjaan sebesar 25 persen dari nilai kontrak, yaitu Rp1.679.500.000 kepada CV Muhillis & Co sebagai rekanan yang sudah menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Tahun Anggaran 2019.

Gugatan Wanprestasi tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa, 5 Oktober 2021, dengan Nomor Perkara: 8/Pdt.G/2021/PN Lsm.

Majelis Hakim PN Lhokseumawe, M. Nazir, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Budi Sunanda, S.H., M.H., dan Sulaiman M., S.H., M.H. (Hakim Anggota), didampingi Panitera Pengganti Hermina Silaban, S.H., menggelar sidang perdana perkara Wanprestasi itu, Kamis, 14 Oktober 2021.

“Sidang perdana beragendakan pemeriksaan gugatan dari Penggugat. Dalam sidang perdana kemarin (Kamis, 14/10), dari pihak Tergugat yang datang salah seorang staf Dinas PUPR, Faisal. Tapi, dia belum bisa menunjukkan surat tugasnya, sepertinya belum selesai, sehingga (Tergugat) dianggap tidak hadir, maka belum bisa diperiksa (gugatan),” kata Teuku Fakhrial Dani kepada portalsatu.com, Jumat, 15 Oktober 2021.

“Jadi, pihak PN Lhokseumawe akan memanggil kembali pihak Dinas PUPR selaku Tergugat untuk hadir pada sidang selanjutnya, 20 Oktober 2021. Apabila nantinya para pihak hadir maka sidang itu dilanjutkan, tapi biasanya ada mediasi dulu sebelum pemeriksaan pokok perkara,” tambah pengacara pada Law Firm “Ampon Dani & Partners”, beralamat di Banda Aceh itu.

Berikut selengkapnya isi gugatan Wanprestasi tersebut, diperoleh portalsatu.com dari Teuku Fakhrial Dani alias Ampon Dani, Jumat (15/10):

Dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan

1. Bahwa, Penggugat adalah Wakil Direktur III CV Muhillis & Co berdasarkan Akta Pemasukan Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV Muhillis & Co yaitu Akta Nomor 6, tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Seri Handayani Purba, S.H., serta telah memperoleh pengesahan badan hukum Perseroan Komanditer sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0079242-AH.01.17 Tahun 2019; (Bukti P-1)

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Akta Nomor 6 tersebut Penggugat berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimana pun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta dalam menjalankan pekerjaan untuk dan atas nama perseroan berhak melakukan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan;

3. Bahwa, pada tanggal 1 September 2019, Penggugat melalui CV Muhillis & Co telah mengikuti pelelanggan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe melalui Aplikasi SPSE dengan kode paket 2426261 dengan nilai negosiasi biaya/reverse action sebesar Rp6.790.000.000.00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

4. Bahwa, pada tanggal 19 September 2021 penawaran pekerjaan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan diterima/disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/014/SPPBJ-CK/APBK/2019; (Bukti P-2);

5. Bahwa, selanjutnya berdasarkan surat penunjukan sebagaimana yang tersebut di atas, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Nomor: 602/014/SP.CK/APBK/2019, tertanggal 20 September 2019 (“Perjanjian”) dengan nilai kontrak sebesar Rp6.790.000.000; (Bukti P-3);

6. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kalender yaitu mulai tanggal 20 September 2019 dan selesai pada 28 Desember 2019 dan telah ditentukan waktu pemeliharaan kegiatan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

7. Bahwa, pada tanggal 20 September 2019 Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:602/014/SPMK.CK/APBK/2019 kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut memuat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan induk dan pekerjaan bangunan sayap; (Bukti P-4);

8. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 September 2019 Tergugat juga telah menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan Pekerjaan Pembangungan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Nomor: 602/014/SPL-CK/APBK/2019. Dimana dalam surat tersebut menyebutkan Penggugat untuk segera melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian; (Bukti P-5);

9. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 Tergugat juga menerbitkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Nomor: 602/014/BASTL CK/APBK/2019. Berdasarkan surat tersebut Tergugat telah menyerahkan lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap Il menjadi tanggung jawab Penggugat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kontrak; (Bukti P-6);

10. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan berdasarkan tahap penyelesaian pekerjaan/termin, dimana pembayaran uang muka ditetapkan 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp1.358.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat;

11. Bahwa, dalam masa proses pekerjaan telah dilakukan addendum kontrak sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 September 2019 telah dilakukan addendum kontrak dengan Nomor Kontrak: 602/014/SP.CK/APBK LSM/ADD-I/IX/2019, kemudian pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan addendum kontrak kedua dengan Nomor Kontrak: 602/014/SP.CK/APBK LSM/ADD-11/XII/2019;

12. Bahwa, dalam proses pengerjaan pekerjaan tersebut, Penggugat mengalami kendala sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu 100 hari kalender. Sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah penilaian dan penelitian dari Pejabat Pembuat Komitmen maka diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu selama 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam Addendum Kontrak kedua dengan Nomor Kontrak: 602/014/SP.CK/APBK-LSM/ADD-II/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;

13. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) Nomor: 602/LKP/2020 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 602/BAKP/2020, tanggal 11 Februari 2020, dimana dalam surat tersebut menyatakan penyelesaian pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, (Bukti P-7);

14. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor. 602/BAST/2020, tanggal 12 Februari 2020, dimana dalam surat tersebut membuktikan bahwasanya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu 50 hari sebagaimana yang diatur dalam addendum kontrak kedua;

15. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian pada angka 6 huruf g yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 persen Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). Pembayaran dilakukan sebesar 95 persen dari nilai kontrak, sedangkan 5 persen merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 persen dari nilai kontrak dengan ketentuan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen dari kontrak, yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

16. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor. 602/BAST/2020, tanggal 12 Februari 2020, dimana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Perkerjaan tersebut membuktikan bahwasanya pekerjaan tersebut telah mencapai 100 persen;

17. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama tersebut, sudah seharusnya Tergugat berkewajiban menyelesaikan sisa pembayaran pekerjaan. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayarkan sisa pembayaran pekerjaan konstruksi tersebut sebesar 25 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.679.500.000;

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut sudah seharusnya Tergugat menjalankan kewajibannya untuk membayarkan sisa pembayaran pengerjaan konstruksi terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut;

19. Bahwa, tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdata “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

20. Bahwa, merujuk pada pendapat Abdul R. Saliman (Saliman: 2004, hal. 15) menyebutkan “Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”;

21. Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwasanya ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;

b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada debitur;

22. Bahwa, dikarenakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1230 KUHPerdata, maka patutlah dan tepat bila perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;

23. Bahwa, Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat dengan cara kekeluargaan baik secara lisan. Namun, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, hingga akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menegur Tergugat dengan mengirimkan Surat Somatie kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2021, Surat Nomor: 127/LF.AD/Somatie/IX/2021 dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekaligus menuntut apa yang menjadi hak Penggugat. Namun, Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga saat gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

24. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

25. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

26. Bahwa, lebih lanjutnya dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan “Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”;

27. Bahwa, berdasarkan uraian di atas sangat patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan dihukum membayar kerugian materil yang Penggugat derita berupa jumlah uang sebesar Rp1.679.500.000, ditambah dengan pendapatan bunga bila dana tersebut ditabung di bank sebesar 2 persen per tahun yang dihitung sejak Februari 2020 sampai dengan putusan atas gugatan ini dibayarkan atau dilaksanakan oleh Tergugat;

28. Bahwa, selain kerugian material yang dialami langsung oleh Penggugat, Penggugat sebagai suatu perusahaan yang selama ini berkiprah di dunia usaha yang selama ini memiliki rekam jejak yang baik di kalangan rekan-rekan pengusaha lainnya baik di pemerintahan maupun swasta, dan juga berkaitan dengan pekerjaan ini Penggugat telah mengajukan pinjaman modal kepada pihak bank. Namun, akibat dari tindakan Tergugat tersebut telah mencoreng kredibilitas dan nama baik Penggugat sehingga membuat hilangnya kepercayaan dari pihak bank kepada Penggugat yang tentunya telah memberikan kerugian secara moril yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah. Akan tetapi, untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian inmateril atau moril yang diterima Penggugat bilamana disesuaikan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp2 miliar;

29. Bahwa, dikarenakan gugatan a quo diajukan cukup beralasan dan disertai dengan bukti-bukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara a quo dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum (verzet), banding atau kasasi dari Tergugat;

30. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara a quo nantinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a dan b RV, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1 juta setiap harinya, untuk setiap keterlambatan Tergugat yang lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan sisa pekerjaan kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;

3. Menyatakan sah dan mengikatnya Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap Il Nomor: 602/014/SP.CK/APBK/2019;

4. Menyatakan sah dan mengikatnya Addendum Kontrak Nomor: 602/014/SP.CK/APBK-LSM/ADD-I/IX/2019, tanggal 30 September 2019;

5. Menyatakan sah dan mengikatnya Addendum Kontrak II Nomor. 602/014/SP.CK/APBK-LSM/ADD-II/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;

6. Menyatakan sah dan mengikatnya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 602/BAST/2020. Tanggal 12 Februari 2020;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan kepada Penggugat sebesar 25 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.679.500.000;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga akibat kelalaian Tergugat yang tidak membayarkan sisa pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp1.679.500.000 dikalikan 2 persen per tahun dihitung sejak Februari 2020 sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp2 miliar;

10. Memutuskan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1 juta setiap harinya, untuk setiap keterlambatan Tergugat yang lalai melaksanakan isi putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Kuasa Hukum Penggugat
Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H.
Rahmad Hidayat, S.H., M.H.
Ichsan Maulana, S.H.

[](red)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Pidie Jaya Juara Umum Pra-PORA Muaythai

BANDA ACEH – Para fighter asal Kabupaten Pidie Jaya sukses mendominiasi perolehan medali pada...

SMAN 9 Tangsel dan SMPN 19 Jakarta Selatan Juara Festival Tari Ratoh Jaroe

JAKARTA - Panitia Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) akhirnya menyerahkan Piala Bergilir Gubernur Aceh...

Milad GAM, Bendera Bintang Bulan Sempat Berkibar di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Warga dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tergabung dalam Majelis Wilayah...

Kapolres Subulussalam Ingatkan Netizen Tentang Ujaran Kebencian, Ada Sanksi Pidana

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengingatkan pengguna media sosial (medsos) di wilayah...

Kuliah Umum di BJI Lhokseumawe, Lailan: Taati Kode Etik Jurnalistik, Bangun Relasi yang Baik

LHOKSEUMAWE – CEO Tandaseru, Psychology and Training Consultant, Lailan Fajri Saidina, mengatakan jurnalis harus...

Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran, Walkot Bintang: Pemko Segera Bangun Huntara

  SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang mengatakan pemerintah melalui Badan Penanggulangan...

Mantan Kombatan Pase Peringati Milad GAM, Ini Kata Jhony Jubir KPA Soal Bendera Bintang Bulan

LHOKSUKON - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh...

Ini Kata Nasir Nurdin Tentang Kepengurusan PWI Aceh yang akan Dilantik di Sabang

BANDA ACEH - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2021-2026 hasil Konferensi Provinsi...

Warga Aceh Diimbau Waspada Hadapi Cuaca Buruk

BANDA ACEH – Masyarakat Aceh diimbau meningkatkan kewaspadaan di tengah perubahan cuaca yang terjadi...

‘Jangan Mudah Menyerah Dalam Mengajak Siswa Untuk Ikut Vaksinasi’

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah mengatakan vaksinasi pertama dan kedua harus...

Meningkatkan PAD Sebagai Kemandirian Daerah

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu rencana keuangan suatu daerah dalam...

Dolly Cibro Nyatakan Maju Calon Ketua Demokrat Subulussalam

SUBULUSSALAM - Dolly S Cibro, politikus Partai Demokrat yang saat ini duduk sebagai Anggota...

Jelang Milad GAM, Kapolres Imbau Warga Tidak Terprovokasi

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal mengimbau masyarakat agar tidak terprovoksi jika...

JPU Limpahkan Perkara Korupsi APBG Paya Bilie ke Pengadilan Tipikor, Kaur Keuangan Diminta Menyerahkan Diri

LHOKSEUMAWE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe melimpahkan perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan...

Daerah Tutupan Hutan Desak Pemerintah Pusat Jadikan Luas Lahan Jadi Penghitungan Transfer DAU

  GAYO LUES - Pemerintah Provinsi Papua Barat memprakarsai dan mengundang Bupati Gayo Lues sebagai...

Jelang Milad GAM, Kapolda Aceh Koordinasi dengan Wali Nanggroe

BANDA ACEH – Jelang Milad GAM pada 4 Desember 2021, Kapolda Aceh Irjen. Pol....

Anggota DPRK Ade Rizky Berikan Bantuan Sembako untuk Korban Kebakaran di Gunung Bakti

  SUBULUSSALAM - Anggota DPRK Subulussalam dapil Sultan Daulat, Ade Rizky Noviani menyerahkan bantuan paket...

Kebakaran Landa Gunung Bakti, 7 Rumah Rusak Berat, 2 Rusak Ringan

SUBULUSSALAM - Kebakaran melanda Kampong Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Kamis, 2...

Aceh-Papua Teken MoU, Sepakat Perjuangkan Kekhususan Bersama-Sama

BANDA ACEH – Sebagai dua daerah yang diberikan kewenangan khusus, Aceh dan Papua sepakat...

Majelis Rakyat Papua Berkunjung ke Partai Aceh, Ini yang Dibahas

BANDA ACEH - Rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP) berkunjung ke Kantor Partai Aceh di...