25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Ini Sederet Kasus Korupsi Ditangani Kejati Aceh, Minta Media Kawal Hingga Berkekuatan Hukum Tetap

BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) R. Raharjo Yusuf Wibisono meminta media untuk mengawal hingga semua kasus berkekuatan hukum tetap.

“Jangan hanya mengawal kasus masih dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi mari kita kawal bersama sampai persidangan hingga semua kasus berkekutan hukum tetap,” kata Aspidsus saat mendampingi Kajati Aceh Bambang Bachtiar pada jumpa pers Hari Bakti Adhyaksa ke-26 di Aula Kejati Aceh, Jumat, 22 Juli 2022.

Menurut Aspidsus, dengan mengawal hingga tuntas, informasi diberitakan media kepada publik tentang perjalanan penanganan sebuah kasus menjadi jelas. “Selama persidangan juga perlu dikawal, sampaikan ke publik proses-proses apa yang terjadi termasuk upaya hukum yang ditempuh, baik jaksa maupun oleh terdakwa”.

“Media sebagai kontrol publik, mari sama-sama kita mengawal kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga inkrah,” tegas Aspidsus kepada para wartawan yang turut dihadiri Ketua AJI Banda Aceh dan Ketua PWI Aceh.

Dalam jumpa pers Hari Bakti Adhyaksa ke-62 tersebut, Kajati Aceh Bambang Bachtiar juga memaparkan sejumlah  kasus yang ditangani. Baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi terhadap para terpidana dalam kasus pidana khusus maupun pidana umum.

Sejumlah kasus pidana khusus yang sedang dalam penyelidikan, di antaranya dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan Jalan Kebun Baru, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (DOKA Tahun 2020), berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (SPP) Kajati Aceh Nomor: PRINT-01/L.1/Fd.1/01/2022 tanggal 05 Januari 2022, dan dugaan korupsi Peningkatan Struktur Jalan Alue Ie Mirah, Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten
Aceh Timur, berdasarkan SPP Kajati Aceh Nomor: PRINT-05/L.1/Fd.1/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Lalu, dugaan korupsi Proyek Normalisasi bersumber dari APBK-P Aceh Timur Tahun 2021, berdasarkan SPP Kajati Aceh Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: PRINT-06/L.1/Fd.1/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, dan dugaan korupsi Pembangunan Tower (lanjutan) Kawasan Wisata Hutan Manggrove Kota Langsa (DOKA Tahun 2020), SPP Kajati Aceh Nomor: PRINT-07/L.1/Fd.1/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Selanjutnya, dugaan korupsi Peningkatan Struktur Jalan Sp. Serule-Serule Aceh Tengah bersumber dari APBK Aceh Tengah TA 2019, berdasarkan SPP Kejati Aceh Nomor :PRINT-09/L.1/Fd.1/06/2022 tanggal 09 Juni 2022, dan dugaan penyimpangan Pembangunan Rumah Susun, Jaringan Air Bersih Ponpes Darul Abrar, Kabupaten Aceh Jaya Satker Perumahan Balai Prasarana Pemukiman Aceh pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2018 sampai 2019. Penyelidikan kasus ini berdasarkan SPP Kajati Aceh Nomor: PRINT-10/L.1/Fd.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, masih tahap pengumpulan data dan bahan keterangan dari saksi-saksi.

Kasus dalam tahap penyidikan yakni dugaan penggelapan uang pajak oleh oknum Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil sebesar Rp1,4 miliar tahun 2018 sampai 2021, berdasarkan SPP Kajati Aceh Nomor: PRINT-08/L.1/Fd.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, dan dugaan penyelewengan Pengadaan Ternak Sapi 200 ekor TA 2019 pada Dinas Pertanian Aceh Tenggara, berdasarkan SPP Kajati Aceh Nomor: PRINT-01/L.1/Fd.1/01/2022 tanggal 05 Januari 2022.

Berikutnya, dugaan korupsi penggunaan APBK untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRK Simeulue TA 2019, berdasarkan SPP Kejati Aceh Nomor: PRINT- 05/L.1 Fd.1/05/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Sedangkan kasus tunggakan penyidikan, kata Kajati Aceh, berjumlah enam kasus. Empat kasus tunggakan karena masih menunggu tahap ekspos untuk audit investigasi kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, satu kasus dalam pemberkasan, dan satu lainnya menambah keterangan saksi.

Kasus menunggu hasil audit BPKP yakni dugaan penyimpangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2019 di Aceh Barat, Aceh Tamiang dan Nagan Raya. Sedangkan satu kasus lagi yaitu dugaan kerugian keuangan daerah pada kegiatan sertifikat tanah milik masyarakat miskin Aceh tahun 2019 oleh Dinas Pertanahan Aceh dalam rangka mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan reforma agraria pensertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh.

“Dua kasus tunggakan tahap penyidikan yang dalam proses pemberkasan dan menambah keterangan saksi yakni dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pasar tradisional Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setempat TA 2014, dan dugaan KKN serta indikasi kerugian keuangan daerah pada kegiatan pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi di Desa Sigulai, Kabupaten Simeulue TA 2019,” ujar Kajati.

Sementara itu, perkara dalam penuntutan yakni dugaan korupsi Pembanguan Jembatan Kuala Gigieng, Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

“Sedangkan untuk kasus pidana khusus atau dugaan korupsi dari penyidik Polda Aceh yaitu kasus beasiswa pada BPSDM Aceh. Baru-baru ini jaksa peneliti kita sudah menyampaikan petunjuk ke Polda untuk kelengkapan berkas,” kata Kajati.

Ada pula perkara sapi bali pada Dinas Peternakan Aceh dan perkara Kuala Jetty yang diputus bebas oleh pengadilan. “Kasus ini dalam upaya hukum kasasi oleh jaksa,” ujarnya.

Jumlah keseluruhan penuntutan perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di wilayah Kejati dan Kejari se-Aceh sebanyak 13 kasus. Tindak pidana korupsi 11 perkara, tindak pidana bea cukai 1 perkara, dan tindak pidana pencucian uang 1 perkara.[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...