25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Karyawan PHK Grand Nanggroe Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Mereka

BANDA ACEH – Karyawan sekaligus pengurus inti Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel (SP. GNH) yang merasa diputuskan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh manajemen perusahaan, menggelar unjuk rasa di depan Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh,  Senin, 25 April 2022. Aksi itu merupakan salah satu upaya menuntut hak-hak normatif mereka kepada pihak perusahaan perhotelan tersebut.

Dalam aksi yang dimulai sekitar 10.30 WIB hanya berlangsung lebih kurang satu jam. Para pekerja turut membawa sejumlah poster (karton) bertuliskan sejumlah tuntutan. Amatan postalsatu.com, mereka juga turut didampingi perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Tenaga Kerja (Aspek) Indonesia Provinsi Aceh, TUCC dan LBH-YLBHI Banda Aceh. Sejumlah aparat kepolisian turut mengawal jalannya aksi di halaman hotel.

Baru beberapa menit aksi dimulai, pihak manajemen perusahaan keluar dari dalam hotel dan meminta peserta aksi untuk mengutus perwakilan guna negosiasi di halaman hotel. Tidak lama kemudian, ditemani dua orang temannya, Dirwan selaku Ketua SP.GNH yang juga menjadi korban PHK sepihak ini masuk ke halaman hotel.

BACA: Grand Nanggroe PHK Tujuh Karyawan Pengurus Inti  Serikat Pekerja

Di sana mereka diterima oleh M . Ali Daud, Bidang Sumber Daya atau Human Resources Development (HRD) Grand Nanggroe Hotel  (GNH) Banda Aceh. Hadir juga Sekretaris DPW Aspek Provinsi Aceh, Muhammad Arnif. Sambil berdiri di tempat yang sedikit teduh, mereka mencoba berunding soal hak-hak yang dituntut karyawan PHK.

Pertemuan HRD Grand Nanggroe, Ali Daud (baju putih) dan para pekerja didampingi Sekretaris DPW Aspek Aceh Muhammad Arnif (baju orange) di halaman Hotel Grand Nanggroe, Senin, 25 April 2022. Foto: portalsatu.com

Pertemuan diawali dengan pembacaan tuntutan oleh perwakilan karyawan PHK. Tuntutan tersebut antara lain mengecam dan menolak tindakan PHK sepihak yang dilakukan Manajemen Hotel Grand Nanggroe  terhadap tujuh orang pengurus dan anggota SP.GNH, mendesak perusahaan memanggil kembali pekerja, menuntut perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2022 dan tunjangan meugang.

Mereka juga menuntut perusahaan membayar upah dan hak normatif lainnya setiap bulan selama proses hingga adanya putusan PPHI, menuntut perusahaan menjalankan isi nota pengawasan ketenagakerjaan dan mendesak pemerintah / Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh mengambil tindakan tegas bila perusahaan tidak menjalankan isi nota pengawasan.

Menanggapi tuntutan itu, HRD Grand Nanggroe, M Ali Daud, mengatakan untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan akan menjalankan semua tuntutan tersebut. Pasalnya, kata dia, dalam dua kali pertemuan antara perusahaan dengan serikat pekerja (bipartit) tidak ada titik temu karena karyawan yang di-PHK tidak memberi jawaban.

“Karena itu, persoalan ini kami sudah sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan di sana. Karena dua kali bipartit tidak ada titik temu, maka kita akan masuk tripartit,” jawabnya.

BACA: Grand Nanggroe PHK Pengurus Serikat, DPW Aspek: Tindakan Memberangus Serikat Pekerja      

Sedangkan untuk tuntutan THR dan tunjangan meugang, tambahnya, sesuai aturan ketenagakerjaan itu tidak dapat diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja lagi selama bulan Ramadhan. “Namun ini nanti kita serahkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Mungkin saja ada jalan keluar sehingga semuanya dapat titik temu yang baik,” katanya lagi.

Negosiasi antara peserta aksi unjuk rasa (karyawan di-PHK) dengan HRD Grand Nanggroe Hotel. Foto: portalsatu.com

Saat ditanya wartawan kenapa mayoritas karyawan di-PHK merupakan pengurus Serikat Pekerja  Grand Nanggroe Hotel? M. Ali Daud mengatakan, PHK ini tidak ada kaitan-nya dengan serikat pekerja, tetapi murni kebijakan perusahaan dalam mengurangi karyawan. “80 persen karyawan yang masih bekerja saat ini juga berserikat pekerja,” jawabnya.

Jawaban M. Ali Daud HRD Grand Nanggroe ini, dianggap bertolak belakang dengan kenyataan oleh pihak DPW Aspek Provinsi Aceh, Trade Union Care Center (TUCC) dan para karyawan di-PHK. Menurut Sekretaris DPW Aspek Provinsi Aceh, Muhammad Harnif, ada dua persoalan dalam PHK tujuh karyawan Hotel Grand Nanggroe ini.

“Pertama terkait upaya memberangus serikat pekerja dan kedua terkait PHK sepihak perusahaan terhadap karyawan-nya. Jadi tidak benar dalam persoalan PHK ini tidak ada penilaian terhadap serikat pekerja. PHK juga dilakukan sepihak, artinya, tidak ada alasan jelas kenapa PHK ini terjadi. Sehingga belum berkekuatan tetap, maka, mereka masih tetap sebagai karyawan dan layak mendapat hak-hak normatif mereka,” jelasnya.

Peserta aksi sebelum membubarkan diri untuk kembali ke tempat masing-masing. Foto: portalsatu.com

Senada dengan Arnif juga disampaikan Direktur TUCC, Habibi Inseuen. Kata dia, dalam persoalan PHK sepihak karyawan ini terjadi dua persoalan. “Upaya memberangus serikat pekerja dan  melakukan PHK sepihak. Maka hak-hak normatif pekerja tetap harus dituntut,” katanya.

Siap ke Pengadian

Sementara itu pihak Manajemen Perusahaan Grand Nanggroe mengatakan, apabila nantinya tidak tercapai titik kesepakatan antara perusahaan dan pekerja di Dinas Tenaga Kerja, pihaknya juga siap apabila harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Kalau harus ke PHI perusahaan juga harus siap,” tegasnya.

DPW Aspek Provinsi Aceh  sebagai induk asosiasi pekerja dan TUCC sebagai LSM pekerja atau buruh juga menyatakan akan selalu mendampingi para pekerja PHK yang menuntut hak-hak mereka. “Kemungkinan memang harus ke PHI, apabila nantinya hak-hak normatif karyawan PHK sepihak ini tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh pihak manajemen perusahaan,” tegas mereka. [](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...