JAKARTA — Keputusan kontroversial dari salah seorang pemimpin negara Donald Trump datang pada 6 Desember lalu. Presiden Amerika Serikat (AS) itu secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.
Pria berusia 71 tahun itu juga mengatakan rencana AS segera memulai proses pemindahan kedutaan besar yang saat ini berada di Tel Aviv. Trump mengajak negara-negara lainnya mengambil langkah yang sama.
Bahkan menurut Trump, keputusan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah menandai dimulainya pendekatan atas penyelesaian konflik Israel dan Palestina. AS akan terus berupaya mengejar kesepakatan damai antara kedua belah pihak, sesuai dengan peranan negara ini sebagai mediator.
Yerusalem telah menjadi kota suci bagi tiga agama yang berbeda, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi Palestina, Yerusalem bagian timur telah dianggap sebagai Ibu Kota negara itu di masa depan.
Melalui solusi dua negara yang menjadi upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, konflik dapat terselesaikan dengan pembagian teritori seperti yang telah didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palestina akan menjadi negara merdeka dan memiliki teritori di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Meski demikian, Israel justru menetapkan kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di sejumlah wilayah tersebut setelah perang pada 1967. Israel juga secara jelas menginginkan Palestina tidak pernah berdiri sebagai sebuah negara merdeka dan hanya menjadi daerah otonomi di bawah administrasi mereka.
Karena itu, PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang menentang pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah konflik dengan Palestina. Resolusi ini diadopsi untuk pertama kalinya pada 1979.
Tak ketinggalan kali ini dalam upaya terus membela Palestina, banyak negara-negara anggota PBB yang mendukung resolusi menentang keputusan Trump. Dalam sidang darurat Majelis Umum pada 21 Desember lalu, ada 128 negara yang mendukung resolusi menolak keputusan kontroversial yang diumumkan Trump. Hanya ada sembilan negara yang menetang resolusi tersebut, serta 35 lainnya memilih abstain.
Trump kemudian nampaknya merasa tersudutkan. Ia membuat ancaman memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memperingatkan negara-negara anggota PBB Trump telah memintanya melaporkan siapa saja yang menyetujui resolusi tersebut. Ia memberi peringatan dalam sebuah surat agar negara-negara itu mengetahui pemungutan suara atas status Yerusalem dipandang sebagai hal pribadi.
Kementerian Luar Negeri RI memberikan pernyataan terkait hasil pemungutan suaran Majelis Umum PBB atas Yerusalem. Tanah Air menyambut baik hasil voting yang menunjukkan mayoritas negara di dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Indonesia memiliki harapan agar semua anggota PBB menghormati hasil tersebut dan mendengar panggilan moral serta politis dunia yang meminta perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina. Diharapkan juga semua pihak di PBB mendorong proses perdamaian Palestina dan Israel, yang dapat direalisasikan melalui solusi dua negara.
“Indonesia juga akan terus melanjutkan perjuangan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina dan memberi bantuan konkret bagi pembangunan negara ini,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/12).
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan Trump telah kehilangan legitimasi atas keputusan kontroversial atas Yeruslaem yang ia buat. Kepemimpinan AS atas dunia juga dinilai akan terus dipertanyakan, serta juga dianggap sebagai lelucon dan cemoohan oleh dunia.
Hikmahanto mengatakan, dunia dapat melakukan tindakan kepada AS dan Israel pasca resolusi Majelis Umum PBB. Pertama adalah para pemimpin dan tokoh dunia menyerukan agar AS tunduk pada resolusi tersebut, dan kedua mengingatkan Trump terhadap pengaruh resolusi itu untuk kepemimpinan AS sebagai negara adidaya.
Terkait dengan ancaman AS untuk memotong bantuan luar negeri kepada negara-negara yang menyetujui resolusi Majelis Umum PBB, termasuk Indonesia, Hikmahanto mengatakan tak perlu khawatir. Tak ada menurutnya istilah kuat adalah benar (might is right) karena dunia sebenarnya mampu menentang keinginan Trump yang memanfaatkan kursi kepresidenannya.
“Mayoritas negara dunia tak lagi takut dengan ancaman AS. Indonesia juga harus demikian karena menurut saya hal itu tak akan terjadi dan saya yakin tim dalam pemerintahan Trump enggan menjalankan perintah Trump untuk ini,” ujar Hikmahanto.
Senada dengan itu, Ketua Komisi I Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI Abdul Kharis Almasyhri mengatakan Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman AS. Ia menilai ancaman memotong bantuan luar negeri bagi negara-negara yang menyetujui resolusi menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel tak akan terjadi.
“Tidak usah takut, itu hanya gertakan saja dan kalau memang iya AS akan rugi sendiri,” kata Kharis.
Pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar mengatakan Palestina mendapat dukungan dari dunia secara keseluruhan, termasuk dari negara-negara Arab yang selama ini menurutnya mengesampingkan konflik Israel dan Palestina.
Secara moral hukum dan politik, Smith menganggap Palestina telah menang karena AS dengan sendirinya terpojok di mata masyarakat internasional. Seperti dilihat dari hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB bahwa hanya sembilan negara yang mendukung pengakuan Trump atas Yerusalem.
“Saya kira masyarakat internasional sadar dan mencoba menyelamatkan tatanan dunia yang dicoba dirusak oleh Trump dengan keputusannya. Termasuk negara-negara Arab yang khawatir bahwa hal ini juga akan menciptakan distabilitas di Timur Tengah,” jelas Smith.
Menurut Smith, apa yang dilakukan oleh masyarakat dunia, termasuk dari negara-negara Arab untuk mendukung Palestina menjadi langkah tepat dan diharapkan konsistensinya. AS tidak akan mungkin dapat menerapkan pengakuan atas Yerusalem di tengah desakan dunia, termasuk juga negara-negara Barat dan Timur Tengah yang menjadi sekutu Negeri Paman Sam tersebut.
“Tentu yang diharapkan adalah semuanya tetap konsisten mendukung Palestina karena memang mereka tak dapat survive jika tak mendapat bantuan yang selama ini sebenarnya banyak berasal dari negara-negara Barat,” kata Smith.
Smith juga mengatakan nantinya, negara-negara Arab harus dapat konsisten membantu proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Saat ini, Palestina telah menolak AS sebagai mediator perdamaian dan melalui Presiden Mahmoud Abbas, mereka menegaskan tak akan menerima rencana AS untuk perdamaian dengan Israel.
Abbas mengatakan AS terbukti menjadi mediator yang tak jujur dalam proses perdamaian dengan Israel. Ia menegaskan akan menolak kerangka kerja baru AS untuk perdamaian yang dikembangkan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah, Jared Kushner yang dikatakan telah disusun dalam beberapa bulan terakhir ini.
“Ini yang perlu dilihat ke depan oleh negara-negar apendukung Palestina, khususnya di Timur Tengah bagaimana mereka nantinya dapat meyakinkan Palestina untuk meneruskan skema perdamaian yang diharapkan dapat direvisi menjadi lebih baik,” kata Smith.[]Sumber:republika
