Kamis, Juli 25, 2024

BI Lhokseumawe Gelar ToT...

LHOKSEUMAWE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota...

PPK Sawang: Uang Operasional...

ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawang di bawah Komisi Independen Pemilihan...

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...
BerandaNewsKomisi Informasi Perintahkan...

Komisi Informasi Perintahkan Distanbun Aceh Serahkan Data HGU kepada WALHI

BANDA ACEH – Komisi Informasi Aceh (KIA) menangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh terkait permohonan data Hak Guna Usaha (HGU) kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Keputusan sengketa informasi Nomor 038/XI/KIA-PS/2019 tanggal 25 November 2019 tersebut, dibacakan Selasa 9 Maret 2021 di ruang sidang KIA di Banda Aceh.

Dalam sidang putusan KIA yang dipimpin Ketua Majelis Nurlaili Idrus, didamping dua anggota majelis Andi Rahmadsyah, dan Muslim Khadri mengabulkan permohonan informasi yang dimohonkan WALHI Aceh, dan memerintahkan pihak Termohon Distanbun Aceh untuk menyerahkan data dan informasi yang dikuasai kepada pihak Pemohon WALHI Aceh dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya putusan.

Salah satu pertimbangan majelis menyatakan bahwa informasi HGU perkebunan bukan informasi yang dikecualikan, yaitu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 terkait keputusan kasasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan Forest Watch Indonesia (FWI). Dalam putusan tersebut mempertimbangkan bahwa informasi yang dimohonkan berupa dokumen administratif yang berhubungan dengan HGU tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

“Berdasarkan pertimbangan (yurisprudensi-red) ini, kami menyatakan bahwa informasi HGU tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Karena itu, memerintahkan pihak Termohon untuk menyerahkan data informasi HGU kepada pihak Pemohon,” demikian kata hakim ketua majelis.

Atas keputusan tersebut, WALHI Aceh berharap kepada Distanbun Aceh untuk segera mengeksekusi putusan KIA. “Kemenangan ini bagian dari semangat keterbukaan informasi publik, tidak hanya untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tetapi semua badan publik untuk mendukung keterbukaan informasi. Karena masyarakat memiliki hak atas informasi untuk melakukan pengawasan dan partisipasi aktif dalam rencana pembangunan daerah,” kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, S.H., melalui siaran pers yang turut diterima portalsatu.com.

Menurut Muhammad Nur, masih banyak persoalan dilapangan yang belum mampu diselesaikan, salah satunya sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan pemilik HGU perkebunan. Hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh yang memiliki perkebunan besar terjadi konflik lahan dengan masyarakat, faktor penyebab karena masyarakat tidak memiliki data dan informasi terkait batasan lokasi HGU tersebut.

Untuk itu WALHI Aceh berharap, kemenangan ini harus menjadi pintu masuk kepada semua pihak sehingga tidak terjadi lagi gugatan yang sama pada saat memohon data dan informasi HGU perkebunan di Aceh.

Sengketa informasi ini berlabuh ke KIA setelah pihak Distanbun Aceh tidak mengabulkan surat permohonan WALHI Aceh pada 18 Juli 2019. Surat permohonan tersebut terkait data HGU perkebunan dan kebun plasma yang terdiri dari peta jpeg, shapefile peta, dan dokumen/data lainnya. Lalu, pada 29 Juli 2019, Kepala Distanbun Aceh membalas surat WALHI Aceh, menyatakan data yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

Kemudian pada 7 Agustus 2019, WALHI Aceh menyampaikan keberatan kepada Pimpinan PPID Pemerintah Aceh atau Sekda Aceh, atas balasan surat Kepala Distanbun Aceh. Balasan dari Sekda Aceh juga menyatakan data dan informasi yang dimohonkan belum dapat dipenuhi. Akhirnya WALHI Aceh mendaftarkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).[](-)

Baca juga: