Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita Aceh UtaraLSM Ini Sorot...

LSM Ini Sorot Hasil Penetapan Anggota PPK di Aceh Utara

LHOKSUKON – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTak) menyoroti hasil penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 yang telah diumumkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara pada 14 Desember 2022.

“Kita juga melihat banyak terjadi persoalan pasca-pengumuman seleksi PPK yang dilakukan KIP Aceh Utara beberapa waktu lalu,” kata Koordinator LSM GerTaK, Muslem Hamidi, kepada portalsatu.com, Jumat (16/12), sore.

Mantan Ketua BEM Unimal itu menyebut beberapa respons masyarakat mulai bermunculan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh Utara. Bahkan, kata dia, ada LSM di Aceh Utara sedang berupaya untuk melakukan langkah hukum terkait dugaan pelanggaran pada seleksi PPK yang disinyalir sarat KKN dan prosesnya dinilai tidak transparan.

“Mereka membandingkan proses seleksi, misalnya, yang dilakukan berbeda dengan KIP kabupaten/kota lainnya, seperti di Lhokseumawe yang dinilai lebih transparan karena menginformasikan nilai dari masing-masing calon anggota PPK. Sementara KIP Aceh Utara, itu tidak dilakukan,” ujar Muslem.

Menurut Muslem, informasi tersebut juga sudah sampai kepada LSM GerTaK. “Posisi kami saat ini akan mempelajari dan mendalami lebih jauh terkait kebenaran informasi tersebut”.

“Pada prinsipnya kita akan sangat siap membantu siapa saja yang dianggap merasa terzalimi apabila di kemudian hari ternyata kabar tersebut terkonfirmasi benar adanya,” tambah Muslem.

Muslem berharap KIP Aceh Utara dapat lebih proaktif dalam menanggapi isu tersebut. “Karena kualitas pemilu dan demokrasi yang berlangsung ke depan tentu sangat dipengaruhi oleh integritas penyelenggara pemilu itu sendiri,” tegasnya.

“Sehingga kita berharap dengan begitu masyarakat benar-benar bisa menyakini bahwa pilihannya pada pemilu nanti dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penyelenggara pemilu yang amanah, atas apa yang menjadi pilihan rakyat itulah yang akan dihasilkan pada pemilu ke depan,” pungkas Muslem Hamidi.

Diberitakan sebelumnya, KIP Aceh Utara meluluskan Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara Desa (Bendes), Pendamping Lokal Desa, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024.

Keputusan KIP Aceh Utara itu menimbulkan tanda tanya publik. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, pasal 90 ayat (1) huruf h berbunyi: “Tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan”. Ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf f, dan huruf h sampai huruf i, serta huruf k, berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPS.

Untuk diketahui, KIP Aceh Utara menetapkan 135 Anggota PPK dalam Kabupaten Aceh Utara pada Rabu, 14 Desember 2022. Nama-nama anggota PPK itu diumumkan melalui situs resmi KIP Aceh Utara.

Komisioner KIP Aceh Utara, Muhammad Usman, kepada portalsatu.com via WhatsApp, Jumat sore, mengakui setelah penetapan muncul banyak pertanyaan terkait adanya Pendamping Desa, TKSK maupun orang-orang yang memiliki jabatan lain yang terpilih menjadi PPK.

Menurut Usman, proses rekrutmen PPK, KIP Aceh Utara berpedoman pada PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Menyangkut bila ada orang yang merangkap jabatan, dalam aturan yang dipegang oleh KIP Aceh Utara, hal itu tidak dilarang. Mungkin saja hal itu dilarang oleh instansi awal mereka, maka kami tidak menilai hal yang tidak diperintahkan oleh aturan KPU RI,” kata Usman alias Osamah.

Baca: KIP Aceh Utara Luluskan Sekdes, Bendes, Pendamping Desa, dan TKSK jadi Anggota PPK.[](red)

Baca juga: