Dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang puncaknya, Aceh dihibur oleh kabar burung atau kabar angin (isu) rencana membentuk Provinsi ALA (Aceh Lintas Antara) dan Abas (Aceh Barat Selatan), sering disebut ALA-Abas.
Apabila dipandang dari letak geografis dan sebaran penduduk menurut budaya, solusi untuk membangun Aceh adalah membagikannya ke dalam enam (6) wilayah pembangunan bidang benda (fisik) dan tiga (3) wilayah kebudayaan.
Enam wilayah pembangunan bidang benda tersebut, pertama, Banda Aceh untuk Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang. Kedua, Meulaboh atau Nagan Raya untuk Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, dan Aceh Barat Daya.
Ketiga, Barus atau Subulussalam untuk Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara. Keempat, Redelong atau Takengon untuk Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Kelima, Bireuen atau Lhokseumawe untuk Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe. Keenam, Tamiang untuk Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.
Lalu, tiga wilayah kebudayaan, pertama, wilayah Pantai Barat Selatan dan pulau sekitarnya yang penduduknya bercampur antara Aceh, Minang, dan lainnya, dengan pusat di Labuhan Haji dan sekitarnya. Kedua, wilayah pegunungan Leuser yang penduduk terbanyaknya terdiri dari suku Gayo, dengan pusat di Takengon dan sekitarnya.
Ketiga, wilayah pantai utara yang penduduk terbanyaknya berbahasa Aceh walaupun dengan dialek berbeda. Apabila wilayah pembangunan mengikuti pembagian batas wilayah menurut pemerintahan seperti kabupaten atau kota, wilayah kebudayaan menembus batas itu. Wilayah kebudayaan didasari pada masyarakat pengguna bahasa, adat-istiadat, dan budaya serumpun.
Dalam hal ini, wilayah pembangunan ditangani oleh gubernur dan bupati atau wali kota, sementara wilayah kebudayaan ditangani oleh wali nanggroe dan imum mukim. Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda.
Hal tersebut sebaiknya diterjemahkan dan dipahami secara benar oleh tokoh masyarakat supaya mampu mengabarkan sesuatu yang wajar dan benar kepada sekalian orang.
Apabila ingin membangun peradaban dan memperkuat kesejatian diri sebuah suku bangsa, sebuah provinsi tetap menjadi sebuah provinsi. Negara, provinsi, dan seterusnya adalah batas-batas politik.
Sebagai contoh, apabila provinsi ALA-Abas dibentuk, yang pertama sekali, selama beberapa tahun, pemerintahannya disibukkan dengan membangun kantor, menyusun gaji pegawai, dan semacamnya. Diperkirakan, sejak itu, apabila orang-orang tidak memperbaiki moralnya, sudah muncul para koruptor baru. Maka, apa yang untuk masyarakat? Hanya KTP model baru.
Banyak tanah di wilayah tengah dan barat-selatan Aceh sekarang milik perusahaan-perusahaan yang sebagiannya bahkan milik orang dari luar Aceh. Metaforanya, kalau segenggam lada tidak merata di dasar sebuah tampi, lada-lada itu dibagi secara merata sesuai dengan bentuk dan lekukan dasar tampi tersebut.
Sekiranya tampi dibelah, lada tetaplah berserakan, pembelahnya akan menjadi raja baru di kampung kecil yang dianggap sebuah negeri, sementara tumpukan kekayaan masih seperti tumpukan lama, tetapi di dalam wadah yang lebih kecil. Contoh dalam ukuran (skala) besar, setelah Perang Dunia II, sebagian bangsa penganut Islam di Timur Tengah mendirikan negara masing-masing setelah melawan pemerintahan kekhalifahan Turki Usmani-atas hasutan Eropa.
Apabila dibandingkan dengan masa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang masih di dalam persemakmuran atau koalisi Turki Usmani, manakah lebih maju? Antara orang Irak, Yordania, Syria, Mesir, Libya, Arab Saudi, Yaman, dan lainnya dengan orang Jerman, Inggris, Prancis, Hongaria, Rusia, Swiss, Yunani, dan lainnya, manakah yang lebih maju saat itu, apakah orang Eropa (Barat) atau orang Timur Tengah yang berada dalam koalisi Turki Usmani?
Bandingkan sekarang, setelah puluhan tahun punya negara sendiri dan tidak lagi di bawah Turki Usmani, manakah yang lebih maju antara orang Timur Tengah dan negara berpenduduk muslim lainnya dengan negara-negara di sebagian besar Eropa dan Amerika?
Dalam ukuran dunia, nasionalisme berdasarkan suku bangsa adalah fatamorgana (ilusi). Contoh yang lebih dekat, di masa awal Indonesia dibentuk, Aceh bukan sebuah provinsi, melainkan tergabung dalam pemerintahan Sumatera Utara, lalu membentuk propinsi sendiri.
Apakah sekarang, setelah puluhan tahun, Aceh sudah bahagia dan maju, sudahkah Aceh lebih maju dari kota Medan yang didirikan, dan kemudian- ditalaknya?
Begitu pun di Aceh sekarang, membelah Aceh menjadi beberapa provinsi adalah fatamorgana. Sesuatu yang dimulai dengan alasan politik kekuasaan dan kebencian akan berjalan dengan pengkhianatan. Rakyat akan terus ditindas oleh penguasa baru.
Kalau yang dimunculkan adalah kebencian, maka saat berhasil, para penghasut -tetapi menamakan dirinya pejuang- akan mengumpulkan harta untuk diri dan kelompoknya semata, setidaknya dalam sepuluh sampai dua puluh tahun pertama.
Sebagai contoh, pemerintahan Aceh yang sekarang dipegang oleh orang-orang yang di masa dahulu menyatakan dirinya pejuang yang rela mati demi memajukan Aceh. Sekarang mereka mati-matian membela diri dan kelompoknya sehingga- yang maju adalah beberapa orang dari mereka dan siapa saja yang dalam waktu terakhir ikut mendukung penguasaannya.
Begitu pun kiranya ALA-Abas. Terserah itu dibentuk atau tidak, namun selagi masih sempat penulis mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, untuknya.
Aceh mampu maju baik berstatus sebagai sebuah negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, bahkan dianggap sebagai sebuah kampung sekalipun- sekiranya diurus dengan ikhlas dan benar sesuai dengan konsep kemanusiaan dan impian pendahulu atau nenek moyang Aceh -indatu-. Maka, khayalan tentang pemekaran provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan sebagainya adalah propaganda politikus untuk kepentingan kekuasaannya sendiri.
Kita butuh ekonom, bukan politikus yang kini berserakan -dan banyak yang palsu- sehingga mencari panggung baru, di antaranya dengan rangkaian fitnah membelah-belah (pemekaran wilayah), sementara tanah perbukitan dan pesisir di wilayah itu terus dijual dan hasil alamnya dikuras oleh rekanan politikus tersebut.
Partai-partai politik baru telah muncul butuh anggota baru untuk mendapatkan kekuasaan- tetapi tidak muncul perusahaan-perusahaan baru yang sehat dan mampu membuat ekonomi di Aceh mandiri. Mengapa tidak muncul ekonom di Pantai-Barat Selatan Aceh atau lintas Leuser dan Antara yang menjadi pembangun ekonomi?
Mengapa hanya muncul politikus yang memanfaatkan kekuasaan dari pemerintah untuk ekonomi diri dan kelompoknya? Mengapa di Pantai Utara Timur Aceh yang muncul politikus, bukan ekonom?
Sebenarnya, menjadi politikus pun dibenarkan sekiranya yang disaingi itu komunitas yang lebih besar seperti- Jakarta, bukan menjadi jagoan kampung yang bertikai sesama orang di wilayah Aceh. Sekiranya memang jantan -anak laki-laki-, merasa diri juga pandai dan mampu melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan orang banyak, maka Jakartalah lawannya.
Kalau politikus merasa dirinya hebat, berpolitiklah dengan politisi di Senayan, Jakarta. Mengapa Jakarta cuma membangun jembatan dari Pulau Jawa ke Madura, bukankah jembatan serupa bisa dibangun dari Banda Aceh ke Sabang, dari Labuhan haji ke Simeulue? Mengapa di pulau Jawa saja dibangun pabrik-pabrik besar yang memproduksi kebutuhan sehari-hari penduduk, tetapi di Aceh tidak ada, malah pabrik yang ada ditutup dan yang direncanakan pun dihalang-halangi.
Kalau menjadi politisi untuk mempertikaikan saudara dengan saudara, suku dengan suku, keberagaman budaya dengan keberagaman budaya, agama dengan agama, maka orang itu kalah dengan penjajah. Penjajah mampu menghapus Kesultanan Aceh Darussalam yang wilayahnya meliputi Sumatera dan Semenanjung Melaka.
Sekiranya merasa diri hebat, niscaya carilah saingan di Jakarta seperti Surya Paloh, atau kalau mau lebih besar lagi, buatlah negara baru, jadilah seperti Hasan di Tiro. Hasan Tiro ingin memisahkan Aceh dari RI dan menjadikannya sebagai sebuah negara, dengan risiko yang mematikan.
Sebaliknya, menghembuskan rencana memecahkan sebuah provinsi menjadi beberapa provinsi baru, tidak berisiko apa pun. Sementara seorang anak sekolah menengah saja punya risiko apabila lupa mengerjakan PR-nya.
Bagi orang yang merasa dirinya mampu, mari kita bersama membangun dan memajukan Aceh dalam banyak bidang, membangun pusat tani dan kebun, pusat dagang, pusat industri, pusat pendidikan, pusat budaya, dan sebagainya.
Punyakah kita langkah-langkah nyata untuk menerapkannya segera, dengan belanja murah, mudah, tepat guna, dan bertanggung jawab untuk masa kini dan masa hadapan, dunia dan akhirat? Jiwa melayani kepentingan bangsa, kiranya mesti ditumbuhkan di hati kita masing-masing.
Semoga para alim ulama terbangun dari tidurnya, lalu mengimbau dan memimpin umat untuk berdoa serentak se-Aceh. Sekiranya pada subuh Jumat, ada empat atau lima juta orang di Aceh berdoa -dengan doa yang sama- seraya berurai airmata, setiap Jumat atau setiap bulan. Doa adalah senjata orang mukmin.[]
*Thayeb Loh Angen, Organisator