SIGLI – Seratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Pidie tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GaMMP) menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Rabu, 10 September 2025. Unjuk rasa ini untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada DPRK dan pemerintah setempat.
Mahasiswa dipimpin oleh koordinator Muhammad Agil Gunawan melakukan konvoi sepeda motor dari Jalan Lingkar Keunire menuju Tugu Aneuk Mulieng dan akhirnya ke gedung DPRK.
Di depan gedung DPRK, mereka awalnya dihadang oleh puluhan personel Polres Pidie. Namun setelah negosiasi, mereka diizinkan masuk ke dalam pekarangan gedung dewan.
Dalam aksi tersebut, para orator membacakan tuntutan kepada DPRK dari atas mobil komando. Salah satu tuntutan utama adalah penutupan tambang emas ilegal yang merusak lingkungan hutan di Pidie.
[Foto: Portalsatu/Zamahsari]
Mereka juga meminta DPRK untuk membuka draf dana pokok pikiran (Pokir) secara transparan karena dana tersebut milik rakyat.
“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Anda kami pilih untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Keluarlah dan temui kami di luar, jangan bersembunyi di dalam,” seru salah satu orator.
Mahasiswa juga membentang poster yang bertuliskan “Tertibkan tambang emas ilegal” dan “Desak DPRK buat regulasi tambang rakyat”.
Mereka diterima langsung oleh Bupati Sarjani Abdullah, Wakil Bupati Alzaizi, Sekda Samsul Azhar, serta pimpinan dan anggota DPRK Pidie.
Berikut lima tuntutan mahasiswa yang harus segera direalisasi oleh DPRK:
1. Mendesak DPRK untuk mengusut dan menindak tegas praktik tambang ilegal.
2. Mendesak DPRK menertibkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal.
3. Menuntut DPRK agar bersedia membuka draf Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
4. Mendesak DPRK untuk mengusut tuntas pertanggungjawaban Balai Wilayah Sungai.
5. Jika pimpinan DPRK Pidie tidak mampu menyelesaikan persoalan mendesak, GaMMP meminta pimpinan DPRK untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Saat azan Zuhur, para demonstran rehat sejenak. Kemudian mereka diminta masuk ke dalam gedung untuk berdialog langsung dengan dewan, bupati, dan wabup.[]
