Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaBerita LhokseumaweMaTA: 'Dugaan Penyimpangan...

MaTA: ‘Dugaan Penyimpangan Dana RS Arun Kasus Besar, Kejati Aceh Dapat Ambil Alih’

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan tindakan pihak Pemko Lhokseumawe menyegel Ruangan Direktur dan Ruangan Administrasi Rumah Sakit Arun.

“Proses penyegelan oleh Pemko Lhokseumawe itu patut kita pertanyakan. Karena saat ini manajemen rumah sakit tersebut dalam penyelidikan Kejari. Tidak tertutup kemungkinan langkah penyegelan oleh Pemko Lhokseumawe untuk menutupi indikasi keterlibatan pejabat pemko,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Sabtu, 28 Januari 2023, malam.

Baca juga: Pemko Lhokseumawe Segel Ruangan Direktur Rumah Sakit Arun

Alfian menyebut setelah penyegelan Ruangan Direktur dan Ruangan Administrasi RS Arun itu, pihaknya mendapat informasi ada indikasi akun keuangan rumah sakit juga diubah.

“Kalau ini benar, motifnya apa? Kalau bukan untuk menghilangkan petunjuk bagi penyidik,” kata Alfian.

MaTA juga mempertanyakan apakah pihak Komisaris termasuk Sekda dan Direktur PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) tidak tahu apa yang terjadi selama ini di RS Arun? “Kami kurang yakin kalau mereka tidak tahu, karena mereka juga menerima uang (gaji) dari hasil pendapatan rumah sakit selama ini kan?” kata aktivis antikorupsi itu.

“Kalau penyegelan (Ruangan Direktur dan Ruangan Administrasi RS Arun) tersebut, katanya sudah ada koordinasi dengan Kejari, dasar Kejari apa memberikan izin?” Alfian mempertanyakan.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Kejati Aceh untuk mengambil alih penyidikan kasus dana RS Arun. “Ini kasus besar dan sangat potensi terlibat banyak pihak. Potensi kerugian negara juga sangat besar,” ungkap Alfian.

Lihat pula: Tim Kejari Lhokseumawe Geledah Rumah Sakit Arun

MaTA meragukan kemauan Kejari Lhokseumawe untuk mengungkap secara utuh terhadap pelaku dan penikmat anggaran RS Arun atas kerugian tersebut.

“Pengalaman paling buruk atas kinerja Kejari Lhokseumawe adalah dalam pengungkapan kasus korupsi pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa, di mana hasil audit BPKP sudah jelas ada kerugian negara. Akan tetapi oleh pihak kejaksaan bermain dengan kasus tersebut. Jadi, pilihannya adalah Kejati dapat mengambil alih kasus RS Arun itu,” tegas Alfian.

Kabag Ekonomi Setda Lhokseumawe yang juga Plt. Dirut PTPL, Zakaria, dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu (28/1) malam, mengatakan bukan akun keuangan, tapi server database pasien RS Arun yang diganti pihak pemko.

Menanggapi penjelasan pihak Pemko Lhokseumawe itu, Alfian mengatakan informasi pihaknya terima pemko mengganti akun keuangan dan database pasien RS Arun.

Ditanya apakah sebelum melakukan penyegelan Ruangan Direktur dan Ruangan Administrasi RS Arun, Pemko Lhokseumawe ada berkoordinasi dengan Kejari yang sedang menyidik kasus dana rumah sakit itu, Zakaria mengatakan, “Pemerintah kota dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, dan arahan pimpinan juga agar membantu percepatan proses penyidikan yang sedang dijalankan oleh pihak kejaksaan”.

Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe,
Benny Daniel Parlaungan, dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu (28/1) malam, mengaku baru mendengar soal izin dari Kejari kepada pemko terkait penyegelan Ruangan Direktur dan Ruangan Administrasi RS Arun, seperti disampaikan MaTA.

“(Izin) dari Kejari? Siapa? Coba yang bersangkutan (MaTA) sebutkan saja izin seperti apa, lisan atau tertulis? Dan siapa yang memberikan izin? Saya malah baru dengar ini,” kata Benny.

Terkait hal itu, Alfian mengatakan informasi pihaknya terima, Pemko Lhokseumawe sudah melakukan koordinasi dengan Kajari.[](red)

Baca juga: