Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaMaTA Minta BPKP...

MaTA Minta BPKP Audit Anggaran Rehab Barak Blang Adoe

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan audit tertentu (khusus) terhadap anggaran renovasi barak di Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Sehingga akuntabilitas tata kelola keuangan dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

“BPKP memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh penggunaan anggaran daerah, baik berupa pengadaan barang maupun bantuan lainnya. BPKP memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaan anggaran selama Covid-19, dan mereka juga (bisa) menggandeng KPK apabila menemukan potensi atau dugaan korupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Jumat, 12 Juni 2020.

Menurut Alfian, barak di Blang Adoe dibangun lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan sumber anggaran dari pemerintah Turki senilai Rp5 miliar pada tahun 2015 silam. Catatan portalsatu.com, bangunan Integreted Community Shelter (ICS) memiliki 120 kamar tersebut dibangun untuk menampung 322 warga Rohingya yang terdampar ke perairan Aceh Utara pada saat itu.

“Selama masa pandemi Covid-19, barak tersebut dilakukan renovasi oleh Pemkab Aceh Utara untuk penempatan orang dengan status ODP. Pemkab perlu menjelaskan secara rinci anggaran tersebut untuk apa saja, sehingga terserap mencapai Rp900 juta,” tegas Alfian.

Itulah sebabnya, kata Alfian, MaTA meminta BPKP melakukan audit khusus anggaran renovasi barak Blang Adoe. “Kalau ada potensi penyimpangan dapat ditindaklanjuti untuk kepastian hukum. Sehingga anggaran yang digunakan selama pandemi tidak disalahgunakan atau memanfaatkan situasi sekarang ini,” tuturnya.

MaTA sedang melakukan monitoring terhadap bantuan dan penggunaan anggaran masa pandemi, baik yang dilakukan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. “Kita berharap publik dapat mengawasinya secara aktif atau dapat melaporkan ke MaTA,” pungkas Alfian.

Penjelasan BPBD

(Amir Hamzah, Kepala BPBD Aceh Utara: Foto: dok. BPBD Aceh Utara)

Rahabilitasi barak di Blang Adoe dilakukan Pemkab Aceh Utara menggunakan belanja tidak terduga (BTT) di bawah tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk diketahui, Pemkab Aceh Utara mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 senilai Rp31,6 miliar lebih hasil refocusing dan realokasi APBK 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati perubahan ketiga. Anggaran Rp31,6 miliar itu termasuk di dalamnya BTT Rp15,130 miliar lebih. Dari total BTT tersebut, anggaran sudah ditransfer kepada satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait sesuai rencana kebutuhan per 29 Mei 2020 Rp5,589 miliar lebih. Di antaranya, BPPD Rp1,422 miliar lebih. (Baca: RDP di DPRK: Anggaran Covid-19 Aceh Utara Rp31,6 M, RSUCM Paling Banyak)

Kepala BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah, dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRK dengan TAPD dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di gedung dewan, 11 Juni 2020, menyampaikan penjelasan secara umum terkait penggunaan dana Rp1,422 miliar itu. Di antaranya, kata dia, untuk rehab shelter di Blang Adoe sekitar Rp800 juta, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan hingga membayar rekening listrik tiga bulan.

Dalam RDP tersebut, salah seorang anggota DPRK, Nazrizal alias Cek Bay, mempertanyakan hasil rehab barak di Blang Adoe. “Info lewat media, anggaran cukup lumayan. Ada info tidak sesuai spek (spesifikasi), kami memang belum meninjau langsung,” ujarnya. “Kami ingin dengar penjelasan BPBD, apakah sudah sesuai spek,” Cek Bay mempertanyakan.

Menjawab pertanyaan itu, Amir Hamzah mengatakan, sebelum anggaran rehab barak di Blang Adoe dicairkan kepada pihak ketiga, pihaknya sudah meminta penjelasan konsultan pengawas. “Konsultan pengawas sudah membuat pernyataan bahwa itu seusai spek, baru kita proses pembayaran,” tuturnya.

Namun, Amir Hamzah, tidak menyebutkan jumlah anggaran tersisa di BPBD saat ditanyakan anggota dewan, Mulyadi CH. “Soal sisa anggaran, mohon maaf sedang direkap. Nanti (pada kesempatan lain) akan saya sampaikan,” kata Amir Hamzah.

Menjawab portalsatu.com seusai RDP tersebut, Amir Hamzah mengatakan, setelah shelter tersebut direhab, jumlah ODP yang sempat dikarantina di barak Blang Adoe 11 orang.

Amir Hamzah menjelaskan, nilai kontrak paket rehabilitasi barak di Blang Adoe Rp781,5 juta. “Terdiri dari pekerjaan pagar, rehab barak 22 pintu, barak sip 4 pintu, instalasi listrik dan stopkontak, rehab pos keamanan tiga pintu, NE atau kursi portabel yang biru-biru itu, WC-WC, WC wanita, rehab musala, pekerjaan lain-lain dan pipa-pipa, ganti pompa, dan listrik tiga bulan,” tutur Amir Hamzah didampingi stafnya.

“Potong pajak, dan listrik tiga bulan sekitar Rp50 juta sekian atau Rp18 juta/bulan, maka riil sekitar Rp550 untuk biaya rehab itu. Untuk listrik, bulan keempat kita sudah pakai prabayar,” tambah Amir Hamzah.

Menurut Amir, sebagian lainnya dari BTT Rp1,422 miliar, BPBD menggunakannya untuk operasional Posko Covid-19. “Biaya makan, transportasi, ATK, dan kebutuhan petugas posko. Di kantor bupati ada posko pembantu dalam rangka kita koordinasi. Posko untuk pelaksanaan yang ada check point, ada 25 orang/hari itu ada di Landeng, Lhoksukon. Di sana ada tim kesehatan, (personel) TNI, Polri, dan LSM,” ujar Amir yang juga Kepala Pelaksana Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Pencegahan dan Penanganan Covid -19 Aceh Utara.

Dia mengakui pihaknya juga membeli alat pelindung diri (APD) dengan anggaran itu. “APD tergantung kebutuhan, termasuk baju lima pasang, Rp5 juta,” ucap Amir.

Amir menambahkan, anggaran Rp1,422 miliar itu merupakan pagu yang diberikan untuk BPBD dari BTT. “Kita memakai sesuai kebutuhan. Apabila selesai ini (pandemi Covid-19) ada sisa akan kita kembalikan,” pungkasnya.[](nsy/rilis)

Baca juga: