Minggu, Juni 23, 2024

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...

Kapolsek Baru Bongkar Sabu...

LHOKSEUMAWE - Kapolsek Dewantara Ipda Fadhulillah bersama anggotanya berhasil menangkap pemuda berinisial MM...

Pilkada Subulussalam: Resmi Daftar...

SUBULUSSALAM - Bakal Calon Wali Kota Subulussalam, Fajri Munthe menyerahkan berkas pendaftaran sebagai...
BerandaBerita LhokseumaweMaTA Minta Kejari...

MaTA Minta Kejari Lhokseumawe tak Ragu Tetapkan Tersangka Kasus Pajak Penerangan Jalan

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengusut tuntas secara menyeluruh terhadap kasus dugaan korupsi Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe tahun anggaran 2018-2022.

MaTA melihat dua hal secara konstruksi kasus tersebut. Pertama, kata Alfian, sejumlah pejabat Pemko Lhokseumawe menerima insentif atau upah pungut PPJ yang dialokasikan melalui APBK saban tahun. Padahal, kata dia, PT PLN menyetor PPJ langsung ke Rekening Kas Daerah Pemko Lhokseumawe, tanpa perlu dipungut oleh pejabat Pemko atau BPKD.

“Jadi, BPKD tidak patut mengalokasikan insentif atau upah pungut PPJ dalam APBK, karena para pejabat BPKD atau Pemko tidak memungut PPJ. Maka pemberian insentif bersumber dari APBK dengan modus upah pungut PPJ ini dianggap bagian dari tindak pidana korupsi yang sudah lama dilakukan para pejabat di Pemko Lhokseumawe,” kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada portalsatu.com, Rabu, 23 Agustus 2023, sore.

Kedua, kata Alfian, dalam kasus ini juga perlu dilihat berapa sebenarnya PPJ yang dibayar oleh masyarakat Kota Lhokseumawe sebagai pelanggan PLN saat membeli token (prabayar) dan melunasi tanggihan listrik (pascabayar). Di mana PPJ tersebut kemudian disetorkan oleh pihak PLN ke Rekening Kasda Pemko Lhokseumawe menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apakah yang disetor ke Kas Daerah Pemko Lhokseumawe itu sesuai atau tidak dengan jumlah PPJ yang seharusnya diperoleh untuk PAD. Jika tidak sesuai patut diduga ada upaya penggelapan PPJ dan itu juga bagian dari tindak pidana korupsi,” ujar Alfian.

Alfian berharap Kejari Lhokseumawe melihat kedua hal itu dalam konstruksi kasus dugaan korupsi terkait PPJ yang sedang diusut tersebut.

Menurut Alfian, karena kasus dugaan korupsi upah pungut PPJ tersebut telah masuk tahap penyidikan, artinya sudah ada calon tersangka. “Maka kita berharap jaksa penyidik tidak ragu untuk menetapkan tersangka dan segera diumumkan ke publik. Siapa pun yang menikmati hasil korupsi anggaran daerah dengan modus upah pungut PPJ itu patut ditetapkan sebagai tersangka,” tegas aktivis antirasuah itu.

“Dan kita tidak mau, misalnya Kejari menargetkan orang tertentu saja tapi menyelamatkan aktor atau orang-orang yang menerima aliran dana diduga hasil tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Alfian.

Alfian merasa penting mengingatkan hal itu, karena kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (RSAL) tahun 2016-2022 yang juga masih proses penyidikan di Kejari, banyak pihak sudah mengembalikan uang diduga hasil korupsi. Namun, kata dia, sampai saat ini mereka belum ditindak secara hukum.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT RSAL itu, kata Alfian, penyidik Kejari baru menetapkan dua tersangka, yakni Hariadi (Direktur PT RSAL periode 2016-2023), dan Suaidi Yahya (mantan Wali Kota Lhokseumawe).

“Ini menjadi perhatian kita, karena publik berharap Kejari Lhokseumawe mengungkap kasus korupsi terkait PT Rumah Sakit Arun secara menyeluruh dengan menindak tegas semua yang menikmati uang hasil korupsi. Begitu juga terhadap kasus korupsi upah pungut PPJ di Kota Lhokseumawe, harus diungkap secara utuh sampai kepada aktor atau orang-orang yang menerima aliran dana,” tutur Alfian.

Kajari Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Therry Gutama, S.H., M.H., dikonfirmasi portalsatu.com, Kamis, 24 Agustus 2023, pagi, mengatakan tim penyidik sudah memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi Upah Pungut PPJ pada BPKD Lhokseumawe.

“Sampai kemarin (Rabu, 23/8), sudah sekitar 32 saksi yang kita periksa. Hari ini (Kamis) tidak ada jadwal pemeriksaan saksi, karena kita melakukan evaluasi dulu,” ujar Therry.

Ditanya apakah penyidik sudah menetapkan tersangka kasus itu, Therry mengatakan, “Belum. Kita evaluasi dan ekspose perkara dulu untuk melihat apakah alat bukti sudah cukup”.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Lhokseumawe meningkatkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Upah Pungut PPJ pada BPKD Lhokseumawe ke penyidikan sejak 10 Agustus 2023. Penyidik menemukan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut lebih dari Rp3 miliar.[](nsy)

Baca juga: