Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaOpiniMemilih Wakil Gubernur

Memilih Wakil Gubernur

Oleh: Nab Bahany As*

Dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh, mungkin belum terlupakan musibah yang menimpa Gubernur Abdullah Puteh tahun 2003, yang tersandung hukum. Hingga Abdullah Puteh harus rela melepaskan jabatan Gubernur Aceh untuk menjalani proses hukum yang disangkakan kepadanya ketika itu.

Maka secara Undang-Undang Wakil Gubernur Aceh Ir. Azwar Abubakar saat itu, secara otomatis dilantik menjadi Plt. Gubernur Aceh tahun 2004, untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Gubernur Abdullah Puteh. Dalam masa jabatan Plt. Gubernur Azwar Abubakar, sebenarnya Aceh tengah dalam masa-masa sulit yang luar biasa. Selain Aceh tengah didera konflik GAM-RI yang sangat mencekam. Dalam waktu bersamaan Aceh juga harus mengalami musibah terbesar tsunami yang maha dahsyat.

Sehingga Azwar Abubakar selaku Plt. Gubernur Aceh harus berkerja ekstra sendirian dalam memenej pemerintah Aceh di tengah konflik GAM-RI dan musibah tsunami tanpa ada Wikil Gubernurnya. Dapat dibayangkan, betapa lelahnya seorang Plt. Gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan Aceh saat itu dengan persoalan Aceh yang sangat besar, namun harus dijalani oleh Plt. Gubernur Azwar Abubakar seorang diri.

Dalam siklus gerak sejarah manusia, tiap peristiwa memang sering kali berulang. Tampaknya, peristiwa yang sama dalam kepemimpinan Aceh masa Gubernur Abdullah Puteh-Azwar Abubakar, kini kembali terulang dalam kepemimpinan Aceh pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Meski pengulangan itu tidak persis, tapi agak rada-rada mirip. Jika dilihat dari peristiwa apa yang dialami Gubernur Abdullah Puteh kembali dialami oleh Gubernur Irwandi Yusuf.

Sebagai warga negara yang baik, demi hukum, Gubernur Irwandi Yusuf juga harus rela melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Aceh (2017-2022). Bedanya, bila Abdullah Puteh dulu kesandung hukum di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Aceh. Justru pak Irwandi harus menjalani proses hukum saat masih dalam satu tahun baru menjabat sebagai Gubernur Aceh. Sehingga sisa jabatannya sebagai Gubernur Aceh yang masih panjang—sekira empat tahun lagi—harus rela beliau tanggalkan demi melaksanakan kewajiban hukum.

Seperti juga Abdullah Puteh yang digantikan wakilnya Plt. Gubernur Azwar Abubakar. Maka secara undang-undang pula, wakil Gubernur pak Irwandi Yusuf, yaitu pak Nova Iriansyah secara otomatis juga harus dilantik menjadi Plt. Gubernur Aceh, melanjutkan kepemimpinan Aceh dari Gubernur Irwandi Yusuf sampai adanya inkrah hukum tetap. Apakah pak Irwandi dapat dikembalikan jabatannya sebagai Gubernur Aceh, atau tidak bisa lagi sama sekali.

Ternyata, inkrah hukum yang keluar dari Mahkamah Agung (MA), Irwandi Yusuf tak bisa lagi mengambil jabatannya sebagai Gubernur Aceh, yang di Plt-kan pada pak Nova Iriansyah sebagai wakilnya selama menjalani proses hukum. Kerena, inkrah hukum yang dikeluakan MA adalah sebuah ketetapan humkum yang harus dipatuhi oleh setia warga negara, tak kecuali pak Irwandi Yusuf.

Dengan ada keputusan hukum final terhadap Gubernur Irwandi Yusuf. Maka secara undang-undang, pak Nova Iriansyah harus dicabut dari jabatan Plt. Gubernur Aceh untuk dilantik menjadi Gubernur Aceh yang devinitif.

Setelah pak Nova Iriansyah dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh untuk sisa jabatan 2017-2022, publik (masyarakat Aceh) pun terus memberikan perhatian dan dukungan kepada pak Gubernur Nova Iriansyah. Masyarakat berharap, agar pak Nova dapat segera didapingi oleh seorang Wakil Gubernur sebagai pembantunya dalam mempercepat lajunya roda pemerintahan dan pembangunan Aceh, dalam sisa waktu 2017-2022.

Dalam hal ini, kita tidak akan masuk dalam wilayah politik yang lebih rumit. Apalagi ketika kita hendak bicara partai pengusung Irwandi-Nova. Tentu tiap partai pengusung itu punya kader sendiri yang bakal diusulkan menjadi Wakil Gubernur mendapingi pak Nova Iriansyah. Di sini kita hanya akan melihat realitas yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun dari realitas itu mau tidak mau kita harus terpaksa meminjam kacamata politik untuk melihat realitas yang muncul kepermukaan di Aceh, menyangkut kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh, yang makin mencuat terutama dalam bulan-bulan terakhir ini.

Dari realitas itu, kita dapat membaca keinginan publik di Aceh terhadap siapa sosok figur yang cakap untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur Aceh, yang bisa bersinergi untuk membantu pak Gubernur Nova Iriansyah dalam meneruskan pemerintahan Aceh dalam sisa waktu hingga 2022 nanti. Namun, untuk menentukan sosok figur itu akan sangat tergantung pada pengendalian pertai pengusung. Siapa figur yang akan ditentukan partai pengusung ini untuk ditetapkan dan diajukan pada DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) sebagai calon Wakil Gubernur Aceh.

Dalam alam pikiran demokrasi terbuka, saya kira juga tidak akan menyalahi Undang-Undang, apabila partai pengusung dalam sebuah Pilkada, kemudian mencalonkan sosok figur dari partai lain di luar partai pengusung untuk mengisi sebuah jabatan penting di pemerintahan. Ini adalah sebuah hal yang wajar dalam kemaajuan berfikir demokratis.

Kalau misalkan, Muhammad Nazar, S.Ag dari Partai Sira dicalonkan dan ditetapkan oleh PNA sebagai figur untuk mengisi posisi Wakil Gubernur Aceh, mendapingi Gubernur Nova Iriansyah. Tentu saja, langkah berfikir demokrasi PNA sudah jauh lebih maju dalam berfikir demokratis. Meskipun dalam pengambilan keputusan itu, secara politis kepartaian banyak sandungan-sandungan yang harus dilaluinya. Namun itu adalah sebagai sebuah dinamika dalam dunia perpolitikan yang dinggap lumrah terjadi.

Akan tetapi, di situlah sebuah partai pengusung seringkali akan teruji antara keinginan publik dengan keinginan partai itu sendiri. Kalau sekira PNA mampu mengakomudir seluruh realitas yang berkembang dalam masyarakat secara profesional terhadap pengisian Wakil Gubernur saat ini.

Maka, dari nama-nama yang telah dimunculkan PNA, secara profesional demokratis PNA sangat berpeluang mengakomodasikan keinginan publik, untuk menjatuhkan pilihan akhirnya pada satu calon tunggal Muhammad Nazar, S.Ag, untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur Aceh, mendampingi Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT dalam sisa jabatan waktu hingga 2022 nanti.

Pertimbangan ini sama sekali bukan untuk menafikan nama-nama lain yang bermunculan. Mereka juga kader-kader terbaik dari partai pengusung yang harus diperhitungkan. Akan tetapi, mengingat limit waktu yang sudah sangat singkat—tinggal dalam hitungan belasan bulan saja—untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh melengkapi pemerintahan pak Gubernur Nova Iriansyah.

Maka atas pertimbangan itu, akan sangat logis apabila ada figur yang sudah jadi, kenapa harus memaksakan yang lain, yang belum teruji kemampuan dan pengalamannya sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk memenej pemerintah Aceh bersama Gubernur Nova Iriansyah sekarang ini. Apalagi dalam sisa limit waktu yang sudah sangat singkat, tak ada waktu lagi untuk belajar birokrasi pemerintahan, atau menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru sebagai Wakil Gubernur Aceh. Kita butuh yang sudah siap. Begitu habis dilantik sebagai Wakil Gubernur Aceh, langsung tancap gas dengan kemampuan dan pengalaman yang tak lagi diragukan.

Itu sebabnya, dalam mengisi kekosongan Wakil Gubernur Aceh saat ini harus yang sudah siap dengan segala kemampuan dan penglamannya yang sudah teruji. Yang tidak lagi belajar ketika jadi Wakil Gubernur. Dalam hal ini tak ada pilihan lain bagi partai pengusung, utamanya PNA. Kecuali PNA harus menjatuhkan pilihannya pada sosok Muhammad Nazar, S.Ag untuk diusulkan menjadi Wakil Gubernur Aceh.

Apalagi, memasang Muhammad Nazar sebagai Wakil Gubernur mendampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah sekarang, adalah ibarat mempertemukan kembali perjodohan yang tertunda pada Pilkada 2012. Sebagai Seulangke yang bijak, dalam hal ini PNA, hendaknya dapat membaca psikologi hubungan harmonisasi Nova-Nazar saat bergandengan pada Pilkada 2012 dulu.

Setelah dua sejoli ini sangat memungkinkan untuk dibersemi kembali dalam sebuah nakhoda kepemimpinan, untuk membawa Aceh hingga sampai ke tepian pelabuhan “Aceh Hebat” yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Aceh.[]

*Nab Bahany As, Budayawan, tinggal di Banda Aceh.

Baca Juga: Jantung Hati yang Terkoyak

thayeblohangen.wordpress.com

Baca juga: