LHOKSEUMAWE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara merayakan Milad ke-75 HMI di Sekretariat HMI setempat, 5 Februari 2022. Sejumlah perlombaan digelar bertujuan memberdayakan potensi kader, merajut silaturahmi, dan memeriahkan milad.
Perlombaan tersebut Debat Ilmiah, Orasi Ilmiah, Futsal Cup, Vocal Solo (Qasidah), Syarhil Qur’an berlangsung sejak 2 Februari. Pembagian hadiah untuk para juara dan pemberian penghargaan kepada kader berprestasi dilaksanakan pada malam puncak milad, 5 Februari 2022.
“Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi kader HMI terkhusus yang ada di Lhokseumawe-Aceh Utara agar dapat berkontribusi secara positif dan menjunjung tinggi silaturahmi antarsesama kader hijau hitam,” ujar Koordinator pelaksana kegiatan Milad, HMI, Arif Munandar.
Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli, mengatakan perlombaan kali ini merupakan ikhtiar untuk melakukan pemberdayaan kader yang mempunyai bakat terpendam agar tersalurkan dengan baik.
“Dalam perlombaan tidak ada menang atau pun kalah, terpenting berani mencoba untuk tampil dan berproses. Alhamdulillah para kader sangat antusias dalam memeriahkan dan menyukseskan kegiatan,” ujarnya.
Fadlli menyebut pihaknya juga memberikan penghargaan kepada kader yang selama ini mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun nonakademik, tingkat daerah sampai internasional. “Ini merupakan apresiasi bahwa sudah melakukan pengembangan diri dan mengharumkan Himpunan selama ini. Terima kasih banyak juga untuk seluruh alumni, kader, panitia, dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan ini,” tutur Fadli.
Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara juga menyampaikan beberapa pandangan umum dan catatan kritisnya terhadap problematika bangsa yang terjadi belakangan ini. Di antaranya, HMI mendesak pemerintah mencari solusi konkret untuk penanggulangan banjir Aceh Utara, jangan sampai masyarakat saban tahun menderita.
Fadli juga mendesak Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lhokseumawe menyelesaikan tugas-tugas besarnya dengan tuntas. “Jangan meninggalkan permasalahan untuk kepala daerah selanjutnya,” kata dia.
Terkait kemiskinan, BPS kembali merilis data bahwa Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. “Pejabat provinsi harus dievaluasi tentang sistem manajerial pemerintahannya, harus bisa ditekan angka kemiskinan tersebut di akhir periodesasi jabatannya,” ujar Fadli.
Fadlli mengingatkan penunjukan Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota di Aceh harus terlepas dari kepentingan sekelompok orang. Pj. kepala daerah di Aceh harus diisi anak-anak bangsa yang berkompeten, paham sosial budaya masyarakat Aceh, dan mengerti cara memimpin daerah yang baik agar kehidupan rakyat ke depan lebih baik lagi.
Soal revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, harus mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Aceh. “Poin-poin yang mau direvisi harus dilihat secara komprehensif agar setelah diundangkan tidak terjadi benturan di grassroot atau terjadi konflik baik secara vertikal maupun horizontal di Aceh ke depan,” kata Fadli.
HMI dengan tegas mengecam BNPT terkait pernyataan tendensiusnya bahwa 198 pesantren di Indonesia diklaim berafiliasi dengan terorisme. Pejabat negara jangan sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan publik, karena akan merugikan masyarakat Islam dan mengganggu stabilitas bernegara.
Sementara soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Fadli menilai satu sisi tidak ada lagi pembangunan yang bertitik pada jawasentris. Artinya pembangunan nasional tidak lagi terfokus di pulau Jawa semata, namun ada pemerataan pembangunan strategis di pulau dan provinsi lainnya.
Akan tetapi, HMI berharap proyek itu tidak mangkrak, dan dalam pembebasan lahan jangan sampai terjadi konflik dengan masyarakat adat. “Ini penting untuk tidak merugikan rakyat Indonesia,” ucapnya.[](ril)