BerandaBerita LhokseumaweMobil Dinas Pemko Lhokseumawe Dipakai Pihak Ketiga, Kabid Aset Menunggu di Lapangan...

Mobil Dinas Pemko Lhokseumawe Dipakai Pihak Ketiga, Kabid Aset Menunggu di Lapangan Hiraq

Populer

LHOKSEUMAWE – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, meminta jajarannya mengumpulkan semua mobil dinas di Lapangan Hiraq, Selasa, 18 Oktober 2022. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Dahniar, mengaku menunggu di Lapangan Hiraq sampai Sabtu (22/10), karena masih ada mobil dinas belum dibawa oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) ke lapangan tersebut. Selain itu, masih ada mobil dinas milik Pemko Lhokseumawe yang dikuasai pihak ketiga.

“Saya sengaja apelkan semua mobil dinas Pemko Lhokseumawe. Kita ingin menertibkan aset Pemko Lhokseumawe. Tidak sampai di sini saja, nanti semua aset (selain mobil dinas) akan didata ulang,” kata Pj. Wali Kota Imran kepada para wartawan usai Apel Kendaraan Dinas Pemko Lhokseumawe, di Lapangan Hiraq, Selasa (18/10).

Imran menyebut pihaknya mengumpulkan semua mobil dinas di Lapangan Hiraq untuk didata ulang dan mengecek kondisinya. “Ada yang masih layak pakai, ada yang memang sama sekali tidak mungkin kita gunakan lagi,” ucapnya.

“Kemudian, kita akan melakukan redistribusi, karena (selama ini) ada ketimpangan dalam distribusi mobil dinas. Coba lihat sebagian kepala dinas atau (pejabat) eselon II memakai mobil Innova, ada yang pakai Avanza, dan ada Ertiga, ini standar apa sih yang kita pakai. Kalau misalnya eselon II naik Innova, ya, lebih baik pakai Innova semuanya,” ujar Imran.

Imran menyebut jangan sampai ada kepala dinas naik Avanza, tapi sekretarisnya menggunakan Fortuner atau kendaraan operasional yang lebih mewah. Selain itu, kata dia, pejabat eselon III ada yang memakai mobil dinas, dan ada yang tidak. “Ini mau kita tertibkan,” ucapnya.

Menurut Imran, di beberapa kementerian/lembaga sekarang untuk menghemat biaya pemeliharaan mobil dinas sudah mengarah ke sistem sewa kendaraan operasional. “Jadi, mobil-mobil ini yang sudah bertahun-tahun digunakan biasanya dilelang, kemudian hasil lelang masuk (menjadi pendapatan dalam) APBD, sehingga APBD itu tinggal ditambah untuk biaya sewa (mobil dinas). Malah kalau sewa itu lebih mudah untuk kita melakukan standar. Misalnya, eselon II pakai apa, eselon III pakai apa, wali kota, dan sekda pakai apa,” ujar Imran.

“(Kalau sistem sewa mobil) pemeliharaannya tidak terbebani ke Pemda, tapi ke vendornya. Kalau ada kerusakan karena kecelakaan dan lain sebagainya, kita bisa melapor langsung ke vendornya. Sebenarnya ini kita untuk menuju ke arah perbaikan (sistem pemakaian mobil dinas),” tambahnya.

[Kendaraan dinas Pemko Lhokseumawe dikumpulkan di Lapangan Hiraq, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto: Ist]

Mobil dinas dipakai pihak ketiga

Imran mengatakan pihaknya juga tengah berupaya menarik kembali mobil dinas Pemko Lhokseumawe yang selama ini dipakai pihak ketiga, termasuk mantan pejabat. “Kita ingin menginventarisasi kembali mobil-mobil dinas yang belum masuk daftar inventarisir aset, dan yang hari ini belum terkumpul di Lapangan Hiraq. Jadi, mobil dinas yang masih ada di luar pun nanti saya akan apelkan seperti ini juga,” ujarnya.

“(Mobil dinas) kita yang di luar (dipakai pihak ketiga) pun itu ternyata kan ada beberapa yang belum masuk. Kita harap besok atau lusa sudah masuk (dikembalikan) ketika kita surati. Saya akan cari mobil dinas itu, siapa yang pakai harus kembalikan. Ini aset negara bukan aset pribadi. Ketika kita tidak lagi menjabat jabatan publik, hak-hak kita itu sudah saatnya kita tinggalkan dengan penuh kesadaran tanpa harus diberitahukan atau didatangi. Inilah yang perlu kita kembangkan pola pikir pejabat,” tegas Imran.

Temuan BPK

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, diterbitkan pada 18 April 2022, BPK Perwakilan Aceh menyebut sejumlah permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD TA 2020. Salah satunya pengelolaan aset tetap Pemko Lhokseumawe belum sepenuhnya memadai.

Dilihat portalsatu.com, Selasa (18/10), dalam LHP LKPD Lhokseumawe TA 2020, BPK mengungkapkan terdapat aset kendaraan dikuasai pihak ketiga yang penyelesaiannya berlarut-larut. Hasil pemeriksaan BPK, aset Pemko Lhokseumawe dikuasai pihak ketiga sebanyak 15 mobil berbagai jenis, dan lima sepeda motor. Lima belas mobil dinas itu Fortuner 2 unit, Innova 3 unit, Rush 3 unit, Kijang 3 unit, Honda CRV, Suzuki New Ertiga, Toyota Veloz, dan Avanza masing-masing satu unit.

Menurut BPK, temuan atas 16 aset (15 mobil dan satu sepeda motor) yang dikuasai pihak ketiga telah diangkat (disampaikan) pada LHP BPK RI atas LKPD Lhokseumawe TA 2019 tanggal 18 Juni 2020 dengan rekomendasi untuk segera menarik aset kendaraan tersebut (antara lain pada pensiunan PNS, dan mantan anggota dewan).

“Hingga saat ini (saat pemeriksaan LKPD Lhokseumawe TA 2020, red), kendaraan-kendaraan dinas tersebut belum dilakukan upaya penyelesaian oleh Pemko Lhokseumawe. Bidang Aset menjelaskan bahwa usulan surat pengembalian aset yang ditujukan kepada pihak ketiga telah diajukan tapi belum ditindaklanjuti,” tulis BPK dalam LHP itu.

Sedangkan empat sepeda motor lainnya merupakan aset kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga yang baru diketahui BPK pada pemeriksaan tahun anggaran 2020 (pemeriksaan LKPD TA 2020 pada awal 2021, red), dan belum dilakukan pengajuan untuk pengembalian kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga tersebut.

BPK juga mengungkapkan terdapat kendaraan roda dua yang tidak memiliki kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 21 unit kendaraan roda dua kehilangan dokumen STNK yang menghambat proses pembayaran pajak atas kendaraan per tahun. Sebanyak 21 sepeda motor tersebut berada di lima SKPK.

Bidang Aset menjelaskan kepada BPK bahwa kehilangan STNK atas 21 kendaraan roda dua tersebut belum dapat diproses penerbitan ulang STNK karena tidak ada pertinggal salinan STNK dan ketersediaan anggaran.

Menurut BPK, kondisi tersebut antara lain mengakibatkan potensi sengketa dan/atau kehilangan atas penggunaan aset-aset yang tidak dilengkapi dokumen perjanjian, atau yang dikuasai pihak ketiga, dan potensi penunggakan kewajiban pajak disebabkan kehilangan STNK.

Kepada BPK, pihak Pemko Lhokseumawe menyatakan bahwa akan menarik aset yang digunakan pihak swasta, dan sudah menyurati kedua kalinya kepada pihak-pihak yang menguasai aset pemko agar dilakukan pengembalian. Terkait STNK yang hilang, tidak ada salinan STNK dan anggaran untuk memproses STNK baru.

BPK merekomendasikan Wali Kota Lhokseumawe, di antaranya memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk menyusun perjanjian penggunaan aset sesuai ketentuan atas penggunaan aset oleh pihak lain; dan melalui Kepala BPKD memerintahkan Bidang Aset melakukan penyelesaian status aset yang dikuasai pihak ketiga.

Selain itu, melalui para Kepala SKPK terkait memerintahkan Pengurus Barang berkoordinasi dengan Bidang Aset untuk meningkatkan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimutasikan antar-SKPK dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau surat pinjam pakai atas BMD yang digunakan pegawai, serta mengurus STNK dan/atau surat-surat kendaraan dinas yang hilang.

Menunggu di Lapangan Hiraq

Kepala BPKD Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, melalui Kabid Aset Dahniar, dikonfirmasi portalsatu.com, Kamis, 20 Oktober 2022, mengatakan dari 15 mobil dinas yang dikuasai pihak ketiga dan menjadi temuan BPK pada pemeriksaan LKPD Lhokseumawe TA 2020, sebagian di antaranya saat ini sudah dikembalikan.

“Mobil dinas yang dipakai dua mantan Ketua DPRK (periode berbeda) sudah dikembalikan. Kalau tidak salah saya, yang satu sekarang digunakan Dinas PUPR, satu lagi dipakai Baitul Mal. Mobil yang dipakai dua mantan Sekda juga sudah dikembalikan ke Setdako,” kata Dahniar.

Dahniar menyebut pihaknya sudah menyurati pihak ketiga yang masih memakai mobil dinas Pemko Lhokseumawe. “Ada satu pihak atas nama lembaga, kami belum tahu alamatnya di mana, masih terus kita cari alamatnya untuk kita surati agar mobil dinas itu segera dikembalikan ke pemko,” ujarnya.

Menurut Dahniar, mobil-mobil dinas yang dikumpulkan di Lapangan Hiraq pada Selasa-Rabu (18-19/10), setelah didata dan dicek kondisinya kemudian ditempatkan sementara di Kompleks Wisma Tamu Kota Lhokseumawe, di sisi Lapangan Hiraq. Hanya mobil dinas kepala SKPK dan kendaraan yang dinilai untuk kebutuhan mendesak diizinkan dibawa ke luar dari lokasi itu. “Karena di Wisma Tamu sudah penuh, beberapa unit mobil dinas itu saya tempatkan di (Kompleks) BPKD,” kata Dahniar.

“Sekarang saya masih stand by di Lapangan Hiraq dari pagi sampai sore, sejak hari Selasa kemarin sampai Sabtu akhir pekan ini. Karena masih ada mobil dinas yang belum dibawa semuanya oleh beberapa SKPK, dan masih ada mobil dinas yang belum dikembalikan pihak ketiga,” tambah Kabid Aset itu.

Dahniar menyebut jumlah mobil dinas Pemko Lhokseumawe sebanyak 200-an. “Itu belum termasuk truk pengangkut sampah di bawah DLH (Dinas Lingkungan Hidup), mobil pemadam (di bawah BPBD), dan bus di bawah Dishub (Dinas Perhubungan),” pungkasnya.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya