“Dari PKA II atau PKA III, bila tak salah, saya sudah menyaksikan langsung Pekan Kebudayaan Aceh itu,” kata Ari Pahlawi.
Pemerintah Aceh berencana menggelar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VIII atau Ke-8 pada tahun 2023 ini, mengambil tema ‘Jalur Rempah’. Pegelaran kegiatan kebudayaan empat tahunan di Aceh itu didukung persiapan dan konsep yang matang.
Sebelumnya, Budayawan Aceh, Nab Bahany As menyarankan Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait untuk betul-betul membuat konsep yang matang dan serius dalam perhelatan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8 pada Agustus mendatang.
Ditemui portalsatu.com/, Minggu 22 Januari 2023 di Banda Aceh, budayawan sepuh itu mengatakan, PKA tahun ini harus benar-benar mampu menghadirkan nilai-nilai kebudayaan Aceh yang otentik.
Di lain sisi, Dosen Prodi Sendratasik Universitas Syiah Kuala, Ari Pahlawi, S.Sn., M.A., Ph.D, juga merespon serius dengan akan digelarnya PKA ke-8 pada tahun ini.
Ditemui portalsatu.com/, Senin sore, 30 Januari, 2023, di Darussalam, lelaki berperawakan humble itu mengatakan, secara pengetahuan dan basis keilmuan dirinya punya kepentingan terhadap urusan PKA tersebut.
“Karena saya belajar, Strata satu (S1) saya musikologi (musik). Selanjutnya S2 di Amerika jurusan Asian Studies Program di University of Hawaii at Manoa,” katanya.
Bersebab dengan hal itu, Palawi menerangkan, uniknya, selama kuliah di Hawai, dirinya banyak menemukan dokumen-dokumen terkait kegiatan PKA Aceh, diantaranya PKA I, II, III dan IV.
“Dokumen-dokumen itu tidak saya temukan di Aceh. Saya baca rekomendasi dan bagaimana itu dipersiapkan. Ada yang bentuknya laporan, ada yang bentuk rencana dan tidak pernah saya lihat di Aceh,” katanya.
Palawi menuturkan, arsip-arsip PKA Aceh di Hawai tersimpan dalam bentuk-bentuk mikrofis ukuran kecil. Bila perlu tinggal prin.
Ia mengatakan, ketika membaca arsip-arsip itu, satu sisi dirinya merasa sedang mengalami lagi berada di tengah-tengah acara Pekan Kebudayaan Aceh. “Saya mengingat ada wakil Presiden dulu yang membuka PKA, dulu-dulunya dibuka oleh Presiden atau wakil presiden,” terangnya.
Degradasi PKA
Namun kini, kata Pahlawi, mulai degradasi, PKA hanya dibuka oleh Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). “Mungkin besok Gubernur saja yang membuka acara PKA,” ujarnya.
Hal itu terjadi, sebut Pahlawi, di Amerika sesuatu even atau festival konsepnya disiapkan dari jauh-jauh hari. Dari empat sampai lima tahun hanya untuk mempersiapan konsep untuk sebuah acara yang akan digelar.
“Empat tahun itu dimulai dengan riset. Meriset apa saja yang ideal. Ketika ideal, bagaimana dikomunikasikan dengan masyarakatnya. Sampai ke teknis dan segala macam,” kata lulusan S3 Australia itu.
Pahlawi membagikan pengalamannya, ketika dilibatkan dalam sebuah festival tahunan di Amerika ketika dirinya masih kuliah di Hawai.
Baca juga: Budayawan Aceh Sarankan Pemerintah Matangkan Konsep PKA Ke-8
“Pulang kita ke Aceh, dipanggil sama orang Banda Aceh, pak, siapin PKA, Pak. Acara 2 pekan lagi. Sulap apa yang kita perlukan,” timpalnya.
Jadi, bila dari perspektif ilmu yang dimilikinya, Pahlawi mengaku dirinya adalah orang yang paling kecewa. Ternyata, ilmu yang saya tempuh itu tiada artinya, gitu. Bukan merasa tidak diajak.
“Mungkin saya memang orang yang tak bisa diajak, sebab saya tak pernah mau kompromi. Itu kesannya,” sebutnya.
Dalam perkara PKA, menurut Pahlawi banyak sekali hal-hal yang bukan pada tempatnya. Kalau Amerika saja bisa membuat budaya seseorang itu lebih hebat, kenapa kita (Aceh) tidak memberikan tempat yang layak.
Lebih lanjut Pahlawi mengatakan, banyak yang berpendapat bahwa urusan PKA merupakan urusan penghargaan terhadap para pewaris budaya. “Mari kita lihat, apa yang dibuat. Kasih uang 10 juta, selesai. Dan, hanya beberapa orang kadang-kadang masuk ke situ tidak objektif. Kita ngomong apa adanya,” tukasnya.
Representatif dari PKA
Sejauh ini, sebut Pahlawi, apa untungnya ingin mengatakan PKA ini hebat. “Ini bukti bahwa Aceh maju dalam konteks beradab dan berbudaya? Ah, masa,” celetuknya.
Artinya, sambung Pahlawi, dalam urusan PKA ini kita (Aceh) tak pernah dewasa dalam memposisikan diri. Bila dari segi tata kelola saja, seketika ide dilaksanakan sendiri, itu sudah satu hal yang timpang. “Gagasan dari kita, yang kerjakan kita, yang ngawas siapa,” tuturnya.
“Yang mengimbangi ini siapa, yang kontrol ini siapa. Atasannya? Atasannya juga tergantung bawahan. Ini kacau,” ungkapnya.
Selama ini, Pahlawi melihat pola itu tak lepas dari beberapa pelaksanaan PKA yang berlangsung 15 tahun terakhir mengecewakan.
“PKA yang paling bisa dinikmati, antara PKA 4 atau PKA 5,” ulasnya.
Bila berbicara PKA tingkatannya provinsi, kata Pahlawi lagi, seharusnya itu adalah muara dari tingkat desa. Ini yang harus difasilitasi, apakah bentuknya festival atau parade. “Tak semua harus dilombakan”.
Akan tetapi, tambah Pahlawi, mencari mana-mana, apalagi nilai-nilai dan warisan budaya yang hampir punah. Kalau semua ditumpukan kepada PKA akan datang apa yang akan terjadi.
“Tak usah jauh, ini masalah politis soalnya. Misalkan, Lokop, Aceh Timur. Kapan mereka pernah merepresentasikan Aceh Timur? Karena pendekatan kita politis, bukan pendekatan budaya,” kata Pahlawi.
Ia menyebutkan, semua yang minoritas tak akan terakomodir, karena polanya struktural. Harusnya Pekan Kebudayaan Aceh utamanya menjadi, dan pertimbangan, dengan kontek budaya.
“Kalau sudah paham itu, baru ketemu. Harusnya merupakan muara dari butiran-butiran emas yang selama empat tahun ditemukan,” imbuhnya.
Yang saya tahu, kata Palawi lagi, setiap kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap akses budayanya masing-masing. Bila tak ada anggaran, ya demikianlah. Untuk kabupaten yang ada anggaran ikut berpartisipasi.
“Tapi, pengeluarannya sia-sia. Karena, semua dipersiapkan untuk jangka pendek. Ini berbahaya. Ini yang kita pertontonkan untuk generasi,” sahutnya.
Lebih lanjut, Pahlawi meminta para pejabat dalam urusan kebudayaan untuk bisa sadarlah. “Betul-betul sadar kalau bisa. Ente itu, pimpinan bukan berarti tahu apa-apa, bukan berarti tau semuanya. Dan, masyarakat, jangan terkunci dengan pola itu. Mereka itu adalah orang-orang bila tak layak bisa diistirahatkan, karena rakyat yang gaji,” timpal Pahlawi.
“Jadi, jangan semua publikasi yang berkenaan dengan PKA hanya muka-muka mereka (pejabat) yang dikasih nampak selalu. Padahal kita mau belajar budaya. Apa yang ditinggal nantinya, ya muka-muka mereka,” katanya.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen.