BANDA ACEH – Para ahli dan praktisi yang tergabung dalam Tim Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Terpilih periode 2017-2022 semakin intens membahas Rencana Pembangunan Menengah Aceh (RPJMA) yang berlangsung di Banda Aceh, Senin, 12 Juni 2017.
Pada workshop yang mengusung tema Orientasi Penyusunan RPJMA Aceh Hebat 2018-2022 ini secara khusus membahas bagaimana program prioritas Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dapat diterjemahkan dan diaplikasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan Aceh yang akan berlaku selama lima tahun tersebut.
Serial workshop ini merupakan agenda kegiatan yang difasilitasi oleh proyek respons perubahan iklim Indonesia, Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component (SICCR-TAC), yang didanai oleh lembaga donor Uni Eropa (EU) dan dilaksanakan oleh GIZ, AHT, dan SNV.
Pada sesi pertama, para peserta mendapatkan materi tentang program dan kebijakan di tingkat nasional dengan menghadirkan narasumber Dr. Yanuar Nugroho, seorang akademisi dan profesional yang saat ini menjabat sebagai Deputi II Kepalas Staf Kepresidenan RI. Workshop yang dimoderatori oleh Dr. Afrizal Tjoetra tersebut membahas tentang program unggulan Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), serta memaparkan tentang pentingnya data bagi kebijakan pembangunan dan sistem Satu Data.
Pakar di Bidang Perencanaan Pembangunan itu juga ingin memastikan agar rencana kerja dan dokumen yang disusun oleh Pemerintah Aceh ini sesuai dengan lima indikator program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kelima indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, masalah pengangguran, inflasi, dan kesenjangan. Nantinya indikator yang dicapai di tingkat daerah harus mampu menjawab kelima permasalahan penting tersebut.
Nantinya pemerintah di daerah akan ditanyakan bagaimana perubahan pada kelima aspek tersebut, ujarnya.
Pada akhir pemaparan, Dr. Yanuar Nugroho yang juga masih tercatat sebagai akademisi pada University of Manchester, Inggris, memberikan arahan agar RPJMA harus signifikan, relevan, atau dapat dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun, logis, dan realistis.
Data harus akurat, terbuka atau dapat diakses oleh publik, dan interpretable.
Sementara itu, para pihak yang terlibat dalam pertemuan selama satu hari penuh tersebut adalah orang-orang yang dianggap mampu dan memiliki kepakaran di bidang-bidang yang dianggap penting untuk membangun Aceh di era pemerintahan baru.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyusunan RPJMA, Ir. T. Said Mustafa saat memberikan sambutan dan pengarahan di awal acara. Ia percaya pada kemampuan tim yang terdiri dari 66 orang dan dibagi menjadi 6 bagian tesebut.
Tim ini punya kapasitas 100% dan mampu, katanya.
Aceh Green dalam RPJMA
Pada sesi siang hari, workshop diisi oleh pemateri pakar di Bidang Kehutanan Prof. Agus Setiarso yang menawarkan konsep di sektor kehutanan dengan tema Kejayaan Ekonomi Kehutanan Berbasis Ekonomi Lokal dan Ramah Ekologi.
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) berbagi pengalaman tentang betapa penting dan strategisnya peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Menurutnya, KPH merupakan desentralisasi di sektor kehutanan dan memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia memberikan contoh ada banyak hasil hutan nonkayu, seperti madu hutan, sumber obat herbal yang berasal dari akar-akar tumbuhan hutan, serta buah-buahan hasil hutan yang sangat potensial dalam mendulang rupiah tanpa merusak ekosistem di hutan.
KPH adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, bukan hanya sekadar melibatkan masyarakat, papar pria yang biasa disapa Prof. Agus ini.
Sementara itu, Muslahuddin Daud, salah seorang tenaga ahli dari proyek SICCR-TAC menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan di antaranya untuk memperkaya informasi terkait dengan sikronisasi data pembangunan serta menemukenali acuan indikator kinerja yang harus dicapai dalam penyusunan dokumen RPJMA serta adanya indikator umum yang perlu dipahami bersama, serta mempertajam misi SIAT.
Terkait dengan pembahasan tentang KPH, menurut Muslahuddin Daud, yang juga dikenal sebagai praktisi di bidang smart farming, ini menjelaskan, Pertemuan intensif ini mendiskusikan paradigma turunan dalam pengelolaan Aceh Green di tingkat tapak, serta memahami perspektif dalam tata kelolanya.
Proyek dukungan untuk respons perubahan iklim Indonesia ini fokus dalam membangun kapasitas Pemerintah Aceh menuju pengembangan ekonomi rendah karbon atau rendah emisi di sektor pemanfaatan lahan, perubahan lahan, dan sektor kehutanan. Juga mendorong aliansi strategis dan berbagi pembelajaran yang dipetik mengenai implementasi strategi REDD+ dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu kegiatan utama proyek ini adalah memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit lokal bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Aceh.
Tim Gubernur dan Wagub Aceh terpilih ini memiliki tugas di antaranya melakukan penyiapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, strategi dan pedoman penyusunan RPJMA. Tim ini sendiri terbagi dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, ketahanan dan kedaulatan pangan, reformasi birokrasi dan sistem informasi,serta bidang pertumbuhan ekonomi.[] (rel/*sar)