LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh Utara dinilai belum membangun kerja sama secara maksimal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dalam memajukan kabupaten ini.
Secara normatif, idealnya pemerintah daerah harus bersinergi dengan NGO/LSM dan yang lain. Cuma persoalan dalam implementasinya, Aceh Utara sekarang ini masih lemah dan kurang dalam proses mengnyinergikan kerja sama antara Ormas dan NGO. Jadi perlu peningkatanlah, ujar Kamaruddin Hasan, M.Si., akademisi Universitas Malikussaleh saat dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 27 Oktober 2017, sore.
Informasi diperoleh portalsatu.com, di Aceh Utara ada 100 lebih LSM, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Kamaruddin menilai, walaupun secara normatif harus bersinergi antara pemerintah dan LSM lokal, realitas di lapangan memang di Kabupaten Aceh Utara masih jalan masing-masing. Sehingga pembangunannya juga terkesan ada satu pihak yang mengklaim begini, mengklaim begitu, kata Kamaruddin yang juga Ketua Development for Reasearch and Empowerment (DeRE-Indonesia) .
Menurut Kamaruddin, dalam proses membangun dari awal, misalnya, ada Musrenbang, keterlibatan pihak NGO, Ormas, dan lainnya menjadi penting. Walaupun kita berhasil membangun dalam bidang apa pun, ketika ada elemen yang tidak bersinergi atau ada imej (image) negatif yang muncul, ini tidak baik, ujarnya.
Yang seharusnya adalah setiap ada proses membangun, selain melibatkan kawan-kawan Ormas atau NGO, pemerintah daerah harus membangun komunikasilah yang baik dengan semua pihak, kata Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unimal ini.
Kamaruddin menambahkan, masih ada kesempatan untuk Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib atau Cek Mad lima tahun ke depan untuk menjalankan komunikasi yang baik dengan semua elemen, termasuk Ormas dan NGO. Itu penting, pungkasnya.[] (*sar)
